Berita Terkini

PNPM 2015 Fokus Simpan Pinjam Perempuan

KARAWANG, KarawangNews.com - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mulai tahun 2015 dipastikan hanya terfokus untuk perkembangan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Demikian ditegaskan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Jayakerta, Rafik Hidayat, kepada wartawan, Sabtu (19/4/2015).

Menurutnya, UPK PNPM sudah memastikan laporan terkait program pembangunan fisik tahun 2014  tidak menemui kendala pada saat agenda pemeriksaan reguler oleh inspektorat Kabupaten Karawang.

"Proyek fisik tahun lalu sudah rampung, tahun ini program pembangunan fisik infrastruktur langsung diserahkan pemerintah pusat ke tiap desa melalui program Bumdes," terangnya.

Dia memastikan, pada tahun 2015 hanya konsentrasi pada pengembangan dana SPP dan UEP. Sementara, pembangunan fisik dan infrastruktur pedesaan telah dirancang dengan sistim pengelolaan langsung ditangani oleh desa.

Ditempat terpisah, Ketua UPK Kutawaluya, Aef Saeful HIdayat SE, menyatakan, perubahan aturan tentang pengelolaan bantuan keuangan untuk pembangunan wilayah pedesaan melalui BUMDES tidak menonaktifkan fungsi UPK.

"Kita sependapat dengan wilayah Jayakerta, UPK fokus pada perguliran dana SPP dan UEF," imbuhnya. (get)

DPC Gerindra Karawang Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati

KARAWANG, KarawangNews.com - DPC Partai Gerindra membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Karawang periode 2015-2020. Pendaftaran dibuka pada 20-28 April 2015 di Sekretariat DPC Gerindra Karawang, Ruko Arcadia, Galuh Mas, depan RSUD Karawang.

Dijelaskan Sekretaris DPC Gerindra Karawang, Endang Sodikin, penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati ini terbuka bagi semua masyarakat Karawang, diantaranya birokrasi, akademisi juga para tokoh.

"Penjaringan ini intruksi DPD Gerindra Provinsi Jawa Barat untuk membuka pendaftaran tersebut, juga membentuk badan pemenangan pemilihan umum," kata dia, Jumat (17/4/2015) malam.

Keputusan penjaringan ini ditetapkan dalam rapat pleno DPC Gerindra pada Jumat (17/4/2015) malam di DPC Gerindra Karawang. (spn)

Visi dan Misi Deden Darmansah

Calon Bupati Karawang Periode 2016-2021

A. VISI

Karawang Mandiri dan Sejahtera Untuk Semua

B. MISI

1. Meningkatkan pelayan kesehatan, baik di tingkat posyandu, puskesmas, RSU baik negeri maupun swasta.
2. Memajukan pendidikan masyarakat menuju pencapaian mutu pendidikan dasar dan menengah serta mengeliminasi buta aksara.
3. Memeliharadan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perekonomian.
4. Menciptakan dan memelihara iklim investasi yang mendukung pembangunanan ekenomi masyarakat.
5. Memelihara ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
6. Peningkatan kemandirian Masyarakat melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap kehidupan dan hak dasar manusia.
7. Mendorong peningkatan kemampuan calon pekerja disektor industri dan mengurangi tingkat pengangguran.
8. Meningkatan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik.
9. Mewujudkan karawang yang nyaman dengan pembangunan Infrastruktur strategis yang berkelanjutan.
10. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni dan budaya.

II. STRATEGI

1. Melanjutkan program program yang telah dinilai sukses dan berhasil dalam periode kepemimpinan periode 2010 – 2015.
2. Menuntaskan dengan lebih cepat program dan kebijakan yang telah berlangsung namun belum tuntas.
3. Mendukung ide-ide pembangunan yang lahir dari masyarakat kabupaten Karawang.
4. Memperluas strategi, yaitu melakukan reposisi, restrategi dan restrukturisasi terhadap rencana pembangunan yang sudah ada.
5. Melakukan terobosan melawan arus stagnansi pembangunan dan menembus kebuntuan.

III. PENJELASAN VISI

1. Mandiri
a. Pengambilan kebijakan tidak menggantungkan keputusan kepada daerah lain dan tidak tergantung pihak luar.
b. Keberanian mengambil kebijakan semata-mata untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Karawang dengan terlebih dahulu berkordinasi dengan pihak terkait.
c. Mampu membiayai program-program pembangunan dan mendapatkan hak keuangan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
d. Mampu untuk melakukan, memikirkan dan merasakan sesuatu, untuk mengatasi masalah, mengerjakan tugas dan mengambil keputusan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dan bertanggung jawab.

2. Sejahtera
a. Kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat.
b. Kesejahteraan yang berbasis pada kerukunan keluarga sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat.
c. Kesejahteraan masyarakat merupakan perpaduan antara kesejahteraan lahir dan batin
d. Kesejahteraan yang memberikan manfaat bagi lingkungan.

3. Untuk Semua
a. Hasil Pembangunan dirasakan Seluruh Elemen dan Komponen Masyarakat Kabupaten Karawang.
b. Hasil Pembangunan yang berkeadilan dan tersebar di kecamatan, desa dan kelurahan.
c. Keikutsertaan Seluruh Lapisan Masyarakat dalam perencanaan maupun evaluasi pembangunan.
d. Keterbukaan Informasi Pembangunan bagi Seluruh masyarakat Kabupaten Karawang.

IV. PENJELASAN MISI

1. Meningkatkan pelayan kesehatan yang  baik dari  tingkat posyandu, puskesmas, RSU baik negeri maupun swasta.

a. Alokasi Anggaran kesehatan 10 % dari APBD.
b. Bantuan Operasional Posyandu dan Puskesmas serta peningkatan layanan.
c. Peningkatan Kualitas Perilaku Hidup bersih dan sehat.
d. Penyediaan layanan kesehatan khusus dikawasan tertentu.
e. Pencegahan dan penanganan terpadu HIV/AIDS.
f. Revitalisasi Gedung Rawat Inap untuk keluarga miskin.
g. Penyediaan rumah sakit tanpa kelas.
h. Menjadikan klinik dan RS swasta menjadi Provider Pemerintah daerah.
i. Meningkatkan fungsi  dan sarana prasarana relawan/komunitas sosial dalam membantu pasien dari keluarga miskin.

2. Memajukan pendidikan masyarakat menuju pencapaian mutu pendidikan dasar dan mengeliminasi buta aksara.

a. Alokasi anggran pendidikan 20 % dari APBD secara efektif.
b. Peningkatan dan perluasan sarana dan kapasitas pendidikan dasar serta memberikan subsidi pada pendidikan menengah dan tinggi.
c. Peningkatan kesejahteraan guru.
d. Pendidikan gratis SD dan SLTP serta mensuport pendidikan gratis SLTA.
e. Pemberian beasiswa di PTN dan PTS.
f. Bantuan pembangunan ruang kelas baru, rehab serta bantuan kepada pesantren.

3. Memeliharadan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perekonomian.

a. Revitalisasi pasar tradisional dari dana APBD.
b. Pembangunan jalan sarana irigasi perdesaan sentra pertanian, wisata dan sentra industri.
c. Penumbuhan BUMDES.
d. Peningkatan kapasitas SDM di pedesaan.
e. Pembangunan  sarana distribusi dan pemasaran kegiatan ekonomi rakyat pedesaan.

4. Menciptakan dan memelihara iklim investasi yang mendukung pembangunanan ekenomi masyarakat.

a. Peningkatan kualitas iklim yang kondusif dan kepastian hukum bagi aktivitas dunia usaha di Kabupaten Karawang.
b. Transparansi dan kemudahan pelayanan perizinan tanpa kecuali.
c. Penyederhanaan peraturan dan percepatan proses investasi di Kabupaten Karawang.
d. Mendorong dan membantu proyek pembangunan berstandart internasional untuk dikerjasamakan dan ditawarkan kepada para investor.
e. Peningkatan peran BUMD dalam pengokohan ekonomi di Kabupaten Karawang.

5. Memelihara ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. 

a. Menjamin pelaksanaan urusan wajib konkuren ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
b. Peningkatan peran tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang terkait serta mendorong efektifitas para Camat sebagai Pimpinan Forum komunikasi pimpinan kecamatan.
c. Penegakan secara efektif berbagai peraturan daerah.
d. Revitalisasi dan relokasi pedagang kaki lima secara tertib dan tidak merugikan.
e. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

6. Peningkatan kemandirian Masyarakat melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap kehidupan dan hak dasar manusia.

a. Rehabilitasi dan pembangunan rumah layak huni bagi  keluarga miskin.
b. Mewujudkan karawang bebas rawan pangan.
c. Pencegahan dan penanganan anak jalanan.
d. Pemberdayaan ekonomi keluarga dan perempuan.
e. Perlindungan dan bantuan hukum bagi TKI asal Karawang.
f. Penyediaan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pendidikan dan pelatihan kerja.

7. Mendorong peningkatan kemampuan calon pekerja disektor industri dan mengurangi tingkat pengangguran.

a. Melakukan pendidikan dan pelatihan calon pekerja industri melalui balai latihan kerja.
b. Penegakan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan.
c. Menjalin kemitraan dengan pelaku industri dan mengutamakan calon pekerja putra daerah.
d. Mendorong peningkatan kualitas pelajar kejuruan.

8. Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik.

a. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
b. Reformasi birokrasi
c. Percepatan penanganan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga tidak mampu dalam 24 jam penuh.
d. Peningkatan insentif dan fasilitas kerja bagi aparatur pemerintahan desa dan kelurahan se Kabupaten Karawang
e. Jaminan kesejahteraan bagi aparatur pemerintah kabupaten baik tenaga honorer CPNS maupun pensiunan
f. Transparansi informasi program-program pembangunan bagi masyarakat.
g. Peningkatan kualitas musrenbang dengan memperluas keterlibatan pasrtisipasi publik.
h. Menjamin  kepastian hukum bagi keterlibatan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

9. Mewujudkan karawang yang nyaman dengan pembangunan Infrastruktur strategis yang berkelanjutan.

a. Mendorong peningkatan jalan antar kecamatan secara berkelanjutan dan tidak terbatas oleh tahun anggaran.
b. Mendorong peningkatan jalan antar desa secara berkelanjutan dan tidak terbatas oleh tahun anggaran.
c. Pembangunan jalan lingkungan dan jalan setapak secara menyeluruh dalam 5 tahun.
d. Mendorong pembangunan pelabuhan laut Cilamaya.
e. Mendorong masuknya Bandara Internasional Karawang dalam tata ruang nasional.
f. Mengembangkan Sistem transportasi publik yang nyaman.
g. Pengembangan terminal angkutan umum.
h. Mendorong pembuatan perbaikan dan perluasan jaringan irigasi.
i. Pengadaan air bersih bagi masyarakat.
j. Perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan.
k. Karawang Ca’ang 2017.
l. Pembangunan dan perbaikan drainase.
m. Pembangunan dan perluasan pengolahan sampah.
n. Peningkatan jumlah dan luas area kawasan terbuka hijau.
o. Penanganan secara terpadu polusi dan limbah.

10. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni dan budaya.

a. Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan.
b. Pengembangan stadion olahraga di Kecamatan.
c. Peningkatan kesejahteraan Atlet olah raga berprestasi.
d. Karawang sebagai pusat kreasi dan budaya.
e. Pengembangan destinasi wisata berskala provinsi.
f. Pembangunan pusat gelar karya seni dan budaya Karawang.

KOMITMEN

1.
Pembangunan Rumah Layak Huni sekurang-kurangnya 10.000 rumah bagi warga tidak mampu.
2. Memberikan Jaminan Kesehatan Rawat Inap & Rawat Jalan bagi Setiap Jiwa usik warga Kabupaten Karawang (universal coverage).
3. Gratis Biaya Pendidikan Dasar, mendorong Gratis Biaya Pendidikan SLTA. Pembangunan Ruang Kelas baru, Rehab Ringan & Berat dan bantuan untuk PAUD, DTA, TK/TKQ serta pesantren.
4. Membuka sekurang-kurangnya 120.000 lapangan kerja.
5. Beasiswa Pendidikan untuk Tenaga Medis & Guru serta warga/siswa berprestasi.
6. Membangun stadion olah raga di tiap kecamatan.
7. Membangun Pusat Seni & Budaya.
8. Pelayanan & Pengaduan Masyarakat 24 jam di OPD kecamatan dan kelurahan.
9. Pembangunan Jalan dan Drainase secara berkelanjutan

Karawang, April 2015

Drs. H. DEDEN DARMANSAH 
(DEDEN RUTILAHU)
Bakal Calon Bupati Karawang 2016-2021 (PDI Perjuangan)

Saingan Usaha, Gerobak Tahu Dibakar?

KARAWANG, KarawangNews.com – Diduga saingan usaha, gerobak ‘tahu jeletot’ milik Imam yang biasa berjualan di dalam lingkungan sekolah Mathla’ul Anwar dibakar, Jumat (17/4/2015) sekitar pukul 03.00 WIB. Gerobak terbakar ini baru diketahui penjaga sekolah pagi hari dengan kondisi gerobak tinggal abu.

Diduga Imam, gerobaknya sengaja dibakar orang yang tak bertanggungjawab, yaitu pesaing usaha di dalam sekolah tersebut. Akibatnya, Imam mengalami kerugian sekitar Rp 5 juta-an.

“Kebakaran ini bukan karena tabung gas, karena tabung gas tidak dipakai bahkan jauh dari kompor,” kata Imam.

Diakuinya, hingga pukul 02.00 WIB, gerobaknya masih utuh di tempatnya, kemungkinan memang ada yang sengaja membakar gerobak dorongnya ini. (get)

Terbukti Korupsi, Pejabat Dinas Cipta Karya Ditahan Kejari

KARAWANG, KarawangNews.com - Kejaksaan Negeri Karawang menahan pejabat Dinas Cipta Karya Karawang, Tri Hermawan, tersangka kasus korupsi pembangunan gedung paripurna DPRD Karawang. Penahanan ini dilakukan setelah pejabat Petugas Pelaporan Hasil Pekerjaan PPHP ini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kejaksaan 14 April 2015.

“Tersangka kita jerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, alasan penahanan karena takut melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan untuk mempermudah proses pemeriksaan. Sedangkan kerugian negara setelah dihitung mencapai Rp 239 juta rupiah,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus, Sulvia Trihapsari, kepada wartawan Jumat (17/4/2015).

Menurut Sulvia, penyidik kejaksaan baru menetapkan seorang tersangka, karena belum selesai melakukan proses pemeriksaan. Kemudian, sejumlah saksi akan diperiksa kembali untuk mengembangkan dugaan korupsi proyek pembangunan gedung paripurna DPRD senilai Rp 6,8 miliar tersebut.

“Tidak tertutup kemungkinan akan ada sejumlah tersangka baru lagi, tetapi itu bergantung hasil pemeriksaan selanjutnya, yang pasti kita akan terus kejar hingga semua yang terlibat terjadinya korupsi dalam proyek ini harus bertanggung jawab,” ujar Sulivia.

TersangkaTri Hermawan bisa menjadi pembukan jalan bagi penyidik kejaksaan untuk menguak korupsi proyek pembangunan gedung paripurna. Selama pemeriksaan terkesan Tri Hermawan, yang juga menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Perencanaan Dinas Cipta Karya, tidak mau menerangkan kejadian sebenarnya. Bahkan selama proses pemeriksaan tersangka tidak mengakui ketika diperiksa penyidik kejaksaan.

“Tersangka tidak koperatif dengan penyidik, bahkan tidak pernah mengakui kesalahannya meski kita sudah menunjukan alat bukti,” terang Sulvia.

Kejaksaan Negeri Karawang mulai melakukan pemeriksaan setelah plafon gedung yang baru dibangun tahun 2013 lalu roboh untuk ketiga kalinya. Pada saat gedung itu pertama kali hingga kedua kalinya roboh pihak kejaksaan belum memberikan respon untuk melakukan pemeriksaan.

Pada kejadian ketiga ketika plafon gedung paripurna roboh lagi, pihak kejaksaan baru merespon dan melakukan pemeriksaan. Itu setelah sejumlah elemen masyarakat mengkritisi aparat kejaksaan yang dinilai tidak tanggap, padahal gedung kejaksaan dan DPRD berada di tempat yang saling berseberangan jalan.

Dengan ditetapkannya Tri Hermawan sebagai tersangka, menepis kesan selama ini kalau pejabat di lingkungan Dinas Cipta Karya sulit tersentuh hukum. Padahal kasus dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat Karawang sudah berkali-kali dilaporkan ke kejaksaan. (spn/nl)

86 Siswa Tidak Ikut UN Tanpa Keterangan

KARAWANG, KarawangNews.com – Tercatat 86 siswa SMA, SMK dan MA atau 0,86 persen dari 23 ribu peserta Ujian Nasional (UN) di Kabupaten Karawang tidak ikut ujian tersebut, kecuali 7 siswa yang menyatakan akan mengikuti UN susulan, setelah ijin sakit di hari pelaksanaan UN kemarin.

“Masih ada waktu sampai hari Minggu (19/4/2015) sebanyak 86 siswa itu akan tetapi dipanggil untuk bisa ikut UN susulan, karena mereka tidak ikut UN tanpa keterangan,” kata Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang, Nandang, Kamis (16/4/2015) sore.

Dijelaskannya, sesuai Daftar Nominasi Tetap (DNT), peserta ujian SMA sebanyak 9.875 siswa dengan peserta yang tidak hadir sekitar 0,123 persen, kemudian SMK sebanyak 12.589 siswa dengan peserta yang tidak hadir 0,63 dan MA sebanyak 1.316 siswa semua mengikuti UN kecuali 1 orang mengundurkan diri. (spn)

Pemda Harus Siapkan Lahan Untuk PKL

KARAWANG, KarawangNews.com – Anggota Komisi A DPRD Karawang Ahmad Rifai menyatakan, perlu ada pembenahan total pasar-pasar yang ada di Karawang, terutama pasar besar seperti di Rengasdengklok, Klari, Cikampek dan Pasar Baru Karawang. Pasar tersebut harus ditata agar tidak semerawut, termasuk menata Pedagang Kaki Lima (PKL).

Itu diucapkannya usai kunjungan kerja ke Kota Surabaya mengenai tata PKL. Menurutnya, PKL harus dikelola penuh oleh pemerintah, yaitu dengan menyediakan tanah khusus bagi PKL, sehingga tidak ada PKL yang jualan di trotoar jalan.

“Kita bisa melakukan penataan sesuai prioritas, diantaranya pasar-pasar besar agar tidak semerawut dengan menempatkan PKL pada lahan yang telah disiapkan Pemda Karawang,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat ini.  (spn)

Ade Swara Divonis 6 Tahun, Nurlatifah 5 Tahun Penjara

KARAWANG, KarawangNews.com - Bupati Karawang non aktif Ade Swara di vonis 6 tahun penjara dan denda Rp 400 juta, sedangkan istrinya Nurlatifah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta dalam sidang yang digelar Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (16/4/2015). Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) yang menuntut 8 tahun untuk Ade Swara dan 6 tahun penjara untuk istrinya.

Majelis hakim yang dipimpin Joko Irianto menyatkan, kedua terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, tentang penyuapan Jo Pasal  55 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim tindak sependapat dengan dakwaan jaksa yang menjerat kedua terdakwa dengan Pasal 12 Huruf e tentang pemerasaan.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sadar menerima uang dari PT Tatar Kertabumi sebesar 424.342 dolar amerika atau setara Rp 5 milyar. Uang tersebut diberikan PT Tatar Kertabumi untuk menerbitkan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR) untuk pembangunan proyek super blok.

Majelis hakim menyebutkan, proses pemberian uang tersebut mencapai angka Rp 5 milyar setelah terjadi proses tawar menawar yang cukup panjang mulai dari Rp 600 juta, Rp 1 milyar hingga mencapai Rp 5 milyar.

Menurut majelis, pihak PT Tatar Karawang melalui Ruli mencoba bertemu bupati untuk menanyakan soal SPPR yang belum juga diterbitkan Pemkab Karawang. Padahal Bupati Ade Swara saat itu sudah mengeluarkan disposisi yang berisi agar dilakukan kajian lagi terkait rekayasa lalu lintas. Disposisi itu dilanjutkan Sekda Teddy Ruspendi kepada Bapeda agar di beritahukan kepada PT Tatar Karawang. Namun PT Tatar mengaku tidak menerima surat tersebut.

Dalam sidang pembacaan vonis sempat terjadi kegaduhan, saat majelis hakim membacakan amar putusan. Pengunjung sidang yang kebanyakan pendukung Ade swara menyangka terdakwa divonis bebas. Padahal hakim menyatakan terdakwa Ade Swara dibebaskan dari dakwaan pasal pemerasan.

Sementara itu Ade Swara yang menghadapi putusan hakim mengatakan, menghormati putusan majelis hakim, dia belum memutuskan langkah hukum selanjutnya karena masih pikir-pikir.

"Kita akan putuskan langkah hukum selanjutnya setelah ini, tunggu saja," kata Ade Swara, usai sidang. (spn/nla)

foto: net.