KPU Meriahkan Jalan Santai Jelang Pileg 9 April
Menurut Ketua KPU Karawang, Risza Affiat, selain untuk sehat, acara ini merupakan kegiatan sosialisasi KPU, agar semua masyarakat tidak jadi golongan putih (golput) pada hari pencoblosan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan dilaksanakan 9 April 2014, yakni sekitar 30 hari lagi.
Usai jalan santai, peserta yang beruntung mendapatkan hadiah 'door price' undian, hadiah tersebut diberikan Bupati Karawang Drs. H. Ade Swara, termasuk beberapa perwakilan partai politik (parpol) kepada peserta jalan santai tersebut. Pada kesempatan ini, bupati, Kapolres Karawang AKBP Tubagus Ade Hidayat serta perwakilan parpol meminta agar semua masyarakat Karawang menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan nanti. (spn)
Dana Bantuan Bencana Tak Termonitor DPRD?
"Untuk realisasi teknis dana tanggap bencana di Batujaya atau Rengasdengklok, kepada kami (DPRD,red) belum ada informasi yang rinci, jadi belum tahu gimana teknis di lapangannya itu, " Ketua DPRD Karawang Tono Bachtiar, Sabtu (7/3/2014).
Disinggung soal pemanfaatan serta besaran dana tanggap bencana 2014 ini, Tono masih menjawab sama, pihaknya akan cek surat masuk, karena selama ini dia belum mendapat laporan mengenai hal itu.
Hal senada diutarakan pentolan Fraksi PKB DPRD Karawang, Jimmy Ahmad Zamakhsyari (H. Jazs) yang duduk di Komisi C. Dia menerangkan soal kegiatan proyek tanggap bencana yang digulirkan ke Batujaya-Rengasdengklok itu tidak diketahuinya.
"Tidak monitor," tulis Jimmy, lewat pesan singkatnya.
Sementara itu, Kordinator Karawang Monitoring Group (KMG), Imron Rosadi, mendesak Bupati Karawang Ade Swara mengambil sikap atas pernyataan wakil rakyat di Karawang yang saat ini mengaku tak monitor ihwal teknis pelaksanaan tanggap darurat tersebut, diantaranya mempublikasikan rincian pelaksanaa dinas terkait yang dilampirkan ke DPRD setempat.
"Bupati harus tanggap soal ini, sebab beberapa dewan menyatakan tidak mengetahui hal ini, khawatir realisasi tanggap bencana itu tanpa dilengkapi kajian teknis besaran anggaran, perkara kesiapan anggaran atau asal usul ploting anggarannya," tukas Imron.
Dia menjelaskan, penting bagi bupati untuk segera mengevaluasi persoalaan tanggap darurat yang dikerjakan di dua titik kecamatan ini, setidaknya memastikan dasar pedoman pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana itu sudah merujuk pada ketentuan atau tidak. Contoh Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana, juga pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana yang meliputi sumber dan penanggulangan bencana, serta penggunaan dana penangguangan bencana, pengelolaan bantuan bencana, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban juga pendanaan atau pengelolaan bantuan bencana.
"Dana bencana itu kalau merunut dari pedoman ini digolongkan tiga pendanaan. Tentunya dalam konteks ini, publik penting untuk mengetahui transparansinya apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum," ingat Imron, merinci beberapa golongan ini diantaranya Dana Kontijensi Bencana, Dana Siap Pakai atau Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah.
Mengomentari ini, Koordinator Perhimpunan Pekerja Media Rengasdengklok, Suhendar menambahkan, persoalan tanggap bencana tak terkecuali harus membuka ruang terhadap masyarakat dalam melakukan pengawasan dana bencana. Dengan pengertian, penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara etik atau hukum.
"Jadi perlu partisipasi masyarakat untuk mendorong transparasi akuntabilitas pengelolaan anggaran tersebut," ulasnya, menuturkan pendapatnya ini sebagaimana tertuang dalam Undang Undang 24/2007 bab V , pasal 26 poin (f) 72 ayat (2), Peraturan Kepala BNPB Nomor 6.A tahun 2011 Bab V, Poin 3.
Pelaksana Kegiatan Tanggap Darurat Batujaya-Rengasdengklok, Wahyu, mengklaim kesigapannya meneruskan pekerjaan tanggap darurat di Karawang, karena dasar kebutuhan umum akan sarana infrastruktur, terlebih dilihat dari sisi kemanusiaannya.
"Sudah sebulan warga sana jadi korban banjir, tapi saya kurang tahu percis teknis dana atau lainnya," cetusnya. (ari)
Indofood Gelar 'fun and game' di Rengasdengklok
Dijelaskan Staff Marketing PT. Indofood CBP Sukses Makmur T.bk, Mulyadi, perusahaan mie instan terbesar di Indonesia ini tengah gencar mempromosikan produk mie instan terbaru melalui event Dendang Sarimi.
"Kita menggelar promosi di tiga wilayah, diantaranya Kecamatan Rengasdengklok, Pedes dan Kecamatan Pangkalan," ulasnya.
Targetnya, program promosi tahun ini bisa sukses dan memuaskan konsumen. Kata Mulyadi, kepuasan konsumen ini merupakan kesuksesan perusahaannya. Untuk promosi ini PT. Indofood menyediakan anggaran Rp 300 juta untuk menggelar promosi di tiga lokasi tersebut.
Event promosi ini dimulai pukul 07.00 WIB, panitia kegiatan promo mie instan dan keluarga PT. Indofood menyediakan 'fun and game' bagi peserta, selain makanan siap saji dan lomba mewarnai. (sgt)
GMNI Desak Disbudpar Bentuk Perda Cagar Budaya
Dalam audiensi tersebut, GMNI Karawang kembali mempertanyakan komitmen Dinas Kebudayaan dan Pariswisata dalam hal pengelolaan aset sejarah, salah satunya tugu proklamasi.
Dalam audiensi tersebut, selain mempertanyakan masalah pengelolaan tugu proklamasi, mahasiswa juga mempertanyakan Perda Cagar Budaya yang merupakan tuntutan mahasiswa pada saat aksi sebelumnya.
"Kami ingin mempertanyakan progres atau perkembangan dari pengelolaan tugu proklamasi, karena kami melihat belum ada progres yang maksimal setelah aksi GMNI Karawang beberapa bulan yang lalu. Karena pada saat aksi tersebut yang dihadiri oleh Sekda, Satpol PP, pihak Disbudpar berjanji akan mengelola dengan maksimal. Bahkan pada saat itu pun disepakati akan dilakukan pemagaran, namun nyatanya itu belum terealisasi, makanya kami datang untuk mempertanyakan hal tersebut," kata Ketua GMNI Cabang Karawang, Dian Suryana.
Selain itu, GMNI mempertanyakan masalah perda cagar budaya yang hingga saat ini tidak ada gaungnya. Sedangkan, perda cagar budaya tersebut merupakan peraturan daerah yang penting, karena peraturan tersebut diperuntukan untuk melindungi aset sejarah, seni dan pariwisata agar meminimalkan tingkat perusakan situs-situs bersejarah serta akan mendorong masyarakat ikut peduli untuk melestarikan situs-situs yang ada di Karawang pada umunya.
"Kami terus akan mendesak Dispudbar agar mengelola dengan maksimal. Kami tidak ingin melihat kembali tugu proklamasi penuh coretan,adanya botol miras, alat kontrasepsi dan bungker maksiat di Tugu Proklamasi. Karena Tugu Proklamasi merupakan peninggalan sejarah yang harus dijaga wibawanya dan kalau dimaksimalkan akan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Karawang," tegas Dian.
Kabid Budaya Disbudpar Karawang, Ayi Muhtar menjelaskan, untuk Perda Cagar Budaya, pihaknya telah berkordinasi dengan bupati dan melakukan kajian melalui bagian hukum pemkab Karawang. Selanjutnya, untuk masalah pengelolaan tugu proklamasi, ia mengaku telah melakukan pelatihan kepada Juru Pelihara (Jupel) untuk menjaga dan mengelola aset sejarah, salah satunya tugu proklamasi.
Sedangkan untuk masalah pemugaran, Ayi mendukung sepenuhnya, karena jika hanya dijaga oleh juru peliharan pastinya tidak akan maksimal. Namun, ia menyarankan untuk pemugaran agar berkoordinasi dengan pihak Dinas Cipta Karya, karena untuk pemagaran itu merupakan kewenangan Dinas Cipta Karya.
"Kita terus berusaha dengan melatih masyarakat sekitar untuk menjadi Jupel yang gunanya menjaga tugu proklamasi agar tidak corat-coret lagi dan dijadikan tempat maskiat. Namun memang kalau tidak dipagar, Jupel pasti akan kewalahan," akunya. (spn)
Jiton Panaskan Mesin Partai Menyongsong Pemilu 2014
"Hari ini kita kumpul di sini, untuk memanaskan mesin politik, terutama di Dapil 7, sudah hadir PAC se-Kabupaten Karawang, Purwakarta dan Bekasi. Hari ini, kita menyamakan gerak langkah menghadapi Pemil. Alhamdulillah, kita semua punya mental keiginan untuk menang," jelas Tono Bahtiar.
Kata dia, acara kumpul bareng PAC dari tiga kabupaten ini pun untuk menyamakan langkah dan satu persepsi pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 besok, ini semua dalam ajang perjuangan partai, sehingga PDI Perjuangan menjadi partai pemenang.
"Sehingga, menang-kalahnya partai kita ini tergantung PAC, karena PDI Perjuangan punya pengurus ranting di tingkat desa lengkap, kita siap menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 juga Pemilihan Bupati (Pilbub) tahun 2015," ungkapnya. (spn)
KPU Karawang Belum Umumkan Dana Kampanye 12 Parpol
“Hari ini (kemarin, red) sudah dibuat surat itu dan akan diluncurkan ke masing-masing parpol, berati mulai Kamis (hari ini, red), setelah itu parpol diberikan waktu 5 hari untuk melakukan perbaikan format LDK, jadi surat itu mengenai poin-poin apa saja mana yang sudah diberikan parpol ke kita,” jelasnya, Rabu (5/3/2014) siang di ruang kerjanya.
Hasil verifikasi LDK sudah ditangan KPU, tetapi KPU belum bisa memberikan jumlah dana kampanye. Menurut Asep, KPU harus lebih hati-hati, karena ini menyangkut dana kampanye dan secara faktual sesuai yang dilaporkan, sehingga dibutuhkan kecermatan KPU dalam mempublikasikan dana kampanye.
“Jadi mohon maaf, dana LDK itu belum bisa kita paparkan ke publik, karena masih diverifikasi dan belum siap dipublikasikan, kita harus cermat mengadakan verifikasi ulanng LDK dari parpol,” ungkapnya. (spn)
Honorer K2 Mengadu ke DPRD Minta Diangkat PNS
Sejumlah honorer tersebut memadati Ruang Rapat 1 DPRD Karawang, mereka diterima Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Agus Supriatman, lalu Kabid Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karawang Mahfudin, juga Ketua DPRD Tono Bahtiar yang didampingi Ketua Komisi A DPRD H. Warman serta Acep Sopian Mustari.
“Saya hanya ingin jadi PNS pak, ini adalah jeritan hati kami dan kami ingin pemerintah melihat pengabdian yang selama ini sudah kami perbuat,” kata Yati, guru dari Tirtajaya, kepada H. Warman.
Atas desakan tersebut, H. Warman yang memimpin rapat tersebut mendukung semua aspirasi para tenaga honorer tersebut, bahkan sejak awal DPRD Karawang dan jajaran Komisi A telah memperjuangkan melalui surat ke pusat, supaya tenaga honorer Kategori 2 (K2) tidak menggunakan test, tetapi agar mereka dianggkat jadi PNS hingga habis.
Diketahui, tenaga honorer K2 di Kabupaten Karawang mencapai 2.782 orang, kemudian sebanyak 2.555 orang dinyatakan tidak lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sehingga yang diterima hanya 586 orang. Bahkan se-Jawa Barat, penerimaan PNS K2 di Kabupaten Karawang hanya mencapai 21 persen, setelah tertinggi di Bandung yaitu mencapai 32 persen. (spn)
foto-foto
KPU Karawang Persiapkan Logistik Pemilu
Seperti dijelaskan Divisi Logistik KPU Karawang, Adang Bachtiar, Rabu (5/3/2014) siang di ruang kerjanya, logistik Pemililihan Umum (Pemilu) terus diterima KPU Karawang dari KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Pusat. Untuk mengamankan logistik, terutama surat suara itu, KPU menempatkan sebanyak enam personil Polres dan Polsek Klari.
“Minggu depan kita siapkan penyortiran, saat ini di gudang logistik KPU masih banyak barang sedang diturunkan dari KPU pusat,” ucapnya.
Sementara itu, komisioner KPU Pusat, Arief Budiman meminta supaya KPU Kabupaten/Kota maupun provinsi diminta lebih pro aktif mengirim laporan berita acara penerimaan logistik Pemilu ke KPU Pusat melalui Sistem Informasi Logistik (Silog).
Menurut dia, sampai hari ini, baru satu KPU Provinsi NTT yang melaporkan itu ke KPU Pusat. Laporan penerimaan ini terkait kotak suara, surat suara termasuk tinta. "KPUD diminta aktif untuk mengirim laporan ke SILOG berdasarkan penerimaan logistik dari pusat, karena kemarin yang sudah upload data baru NTT," ujarnya, di gedung KPU Pusat, Jakarta.
Dia memaparkan, setiap logistik Pemilu yang datang ke KPUD, berita acaranya harus ditandatangani oleh pejabat yang menerima. Dari situ, kemudian diserahkan ke operator untuk diinput ke Silog. "Kan mereka udah kita latih. Mungkin si penerima barang ini nggak paham, jadi nggak ngasih laporan ke operatornya," tandasnya. (spn)
