Berita Terkini

BPJS Berangkatkan Pesertanya Mudik Gratis

KARAWANG, KarawangNews.com - Sebanyak 1.005 peserta BPJS Ketenagakerjaan diberangkatkan mudik gratis lebaran Idul Fitri 2017 oleh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Karawang, Jumat (23/6/2017) pagi di halaman Kantor Bupati Karawang. Tujuan mudik ke Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pelepasan mudik dilakukan oleh Asisten Daerah Karawang Teddy Rusfendi, Kapolres Karawang AKBP Ade Ary bersama jajaran Muspida Karawang. Juga serikat pekerja, Kadin, Apindo termasuk Asosiasi HRD GA yang ada di Karawang. Ini mudik gratis ketiga yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan Karawang setelah tahun 2014 dan 2016 lalu.

Dijelaskan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Karawang, Toto Suharto, sejumlah 1.005 peserta tersebut diberangkatkan mudik di dua tempat, yaitu 797 peserta dengan 21 bus berangkat dari Karawang dan 208 peserta dengan 6 bus diberangkatkan dari Purwakarta. Para peserta BPJS ini adalah pekerja konstruksi, serikat pekerja dan peserta bukan penerima upah.

Pada kesempatan ini, Teddy menyampaikan, mudik gratis ini merupakan tanggungjawab sosial kepada peserta dan biaya perjalanannya ditanggung BPJS. Mudik ini pun akan mengurai volume kendaraan, apalagi mudik dengan sepeda motor yang berisiko tinggi selama perjalanan.

Berdasar data Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Karawang per 31 Mei 2017, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 219.539 orang dari 1.995 perusahaan. Sedangkan jumlah peserta aktif bukan penerima upah sebanyk 18.869 orang.

Fasilitas kesehatan untuk menangani kecelakaan kerja disediakan 78 rumah sakit klinik dan puskesmas, sedangkan hari tua tenaga kierja periode 1 Januari - 31 Mei 2017 BPJS Ketenagakerjaan Karawang telah membayar Rp 115,87 milyar, terdiri Jaminan Hari Tua (JHT) Rp 105,7 milyar, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Rp 7,4 milyar, Jaminan Kematian (JKM) Rp 2,5 milyar dan Jaminan Pensiun (JP) Rp 188 juta.

Diketahui, sesuai UU NO. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), saat ini menyelenggarakan 4 program, yaitu JKK, JKM, JHT, JP bagi seluruh pekerja formal maupun informal, termasuk pegawai non ASN dan pelaku usaha online. (rls/spn)

Honor Belum Dicarikan, Aparat Desa Payungsari Mau Demo

KARAWANG, KarawangNews.com - Aparat Desa Payungsari Kecamatan Pedes berencana melakukan aksi unjukrasa, Kamis (23/06/2017) pagi ini. Aksi demo yang akan digelar ini terkait honor mereka yang belum dicairkan sampai hari ini.

"Rencananya pagi ini kita mau tanyakan langsung ke kepala desa. Soalnya sampai hari ini belum ada kejelasan terkait honor kami ini," kata seorang aparat desa menolak disebutkan namanya.

Kata nara sumber, besaran honor yang belum diterima itu sebanyak Rp1.5 juta perbulannya. Ada sebanyak 6 orang aparat desa yang saat ini belum mendapatkan kejelasan haknya tersebut.

"Konfirmasi terakhir belum cair dari pemkab, tapi menurut informasi aparat desa tetangga kami sudah cair," katanya

Disinggung belum ada kejelasan honor akibat dukungan pasca Pilkades, nara sumber enggan berkomentar.

"Tidak ada kaitan, yang jelas itu adalah hak kami, itu keringat dari tugas kami," ujarnya.

Kepada Kepala Desa Payungsari, nara sumber berharap tidak menahan-nahan honor aparat desa. Terlebih saat ini masuk masa hari raya lebaran.

"Tolong berfikir jernih dan bijak, itu hasil keringat kami, janganlah dipersulit. Kalau soal dukung mendukung, itukan demokrasi, jangan dikaitkan dan seolah menjadi dendam," ketus dia. (rif)

Mohammad Edison: Mari Daftar BPJS Segera

KARAWANG, KarawangNews.com - Belum semua badan usaha mendaftarkan entitas dan pekerjanya menjadi Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal ini diungkapkan Deputi Direksi Wilayah Jawa Barat, Mohammad Edison, di acara badan usaha gathering dan buka puasa bersama di Hotel Mercure Karawang, Selasa (20/6/2017) sore.

Kata dia, di dalam Kedeputian Wilayah Jawa Barat terdapat 12.371 badan usaha yang telah teregistrasi dan sebanyak 1.602 di wilayah Karawang dan tercatat hingga Mei 2017, secara nasional terdapat 191.825 badan usaha yang telah teregistrasi sebagai peserta JKN-KIS. 

Untuk itu, diperlukan optimalisasi kepatuhan melalui sinergi seluruh instansi terkait dalam penegakan kepatuhan. Selain itu, diperlukan pula intensifikasi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang sudah tersedia maupun penambahan fasilitas kesehatan rumah sakit.

"Mari Daftar segera," kata Mohammad Edison, mengajak seluruh badan usaha seger mendaftarkan pekerjanya ke BPJS.

Dia menambahkan, inovasi suara pelanggan, Customer Service Timer Index, dan dashboard RS merupakan wujud komitmen BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kepuasan peserta. (rls/spn)

Keterangan foto: 
Mohammad Edison (kiri) bersama Kepala BPJS Karawang, Mohammad Solid (kanan)

JKN-KIS Hak Konstitusional Pekerja

KARAWANG, KarawangNews.com - BPJS Kesehatan kembali mengingatkan para pemilik dan manajemen perusahaan untuk bergegas mendaftarkan entitas dan karyawannya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), sebab jaminan kesehatan adalah hak setiap pekerja, tidak boleh ditunda.

Menurut Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Mira Anggraeni, jaminan kesehatan ini sesuai amanat undang-undang mengenai kewajiban memberikan kesehatan, perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.

Kata dia, jangan sampai perusahaan baru memenuhi jaminan kesehatan ketika pekerja yang bersangkutan sakit atau membutuhkan pelayanan kesehatan. Terlebih, sustainibilitas program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan sangat bergantung kepada iuran peserta yang sehat untuk membayar biaya pelayanan kesehatan peserta yang sakit.

"Misalnya perusahaan baru mendaftarkan ketika ada pekerja yang sakit, hanya mendaftarkan sebagian pekerja saja, tidak mendaftarkan anggota keluarga pekerja dan sebagainya. Itu jelas tidak dibenarkan," kata Mira, di acara Badan Usaha Gathering, Selasa (20/6/2017) di Hotel Mercure Karawang.

Untuk mencegah hal tersebut, pihaknya terus melakukan pemantauan rutin terhadap kepatuhan perusahaan. Jika sudah diingatkan secara lisan maupun tulisan masih ada perusahaan yang tidak patuh, pemerintah telah menyiapkan sanksi sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 86 Tahun 2013.

Upgrade Kenyamanan Lewat CoB

Dalam acara tersebut, Mira Anggraeni juga kembali menjelaskan mengenai aturan baru Coordination of Benefit (CoB) yang diklaim telah disempurnakan dari aturan sebelumnya dan lebih menguntungkan bagi peserta maupun perusahaan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT). 

Pertama, dilihat dari sisi kepesertaan, jika sebelumnya badan usaha mendaftarkan langsung kepesertaan JKN-KIS ke BPJS Kesehatan, kini dengan terbitnya aturan baru CoB, badan usaha dapat mendaftarkan kepesertaan JKN-KIS melalui perusahaan AKT. 

Kedua, dari sisi pembayaran iuran, jika dulu pembayaran iuran dilakukan secara terpisah antara iuran JKN-KIS dengan premi AKT, maka kini pembayaran iuran JKN-KIS dapat dilakukan bersamaan dengan pembayaran premi AKT.

"Jika sebuah perusahaan memiliki lebih dari satu asuransi kesehatan tambahan, maka koordinasi manfaat hanya dilakukan oleh salah satu asuransi kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan," kata Mira.

Alternatif lainnya, sambung dia, peserta atau badan usaha dapat langsung melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan tanpa melalui perusahaan AKT.

Ketiga, dari segi pelayanan kesehatan, jika aturan CoB yang lama membatasi rujukan hanya dari FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka dalam aturan CoB baru, peserta CoB JKN-KIS dapat menggunakan rujukan yang berasal dari FKTP non BPJS Kesehatan yang bermitra dengan perusahaan AKT, dengan catatan rujukan tersebut untuk kasus non spesialistik. 

Agar COB bisa diimplementasikan, Mira Anggraeni menekankan AKT perlu membuat variasi produk yang cocok dengan JKN-KIS. Misalnya, produk AKT  harus ada yang menggunakan sistem rujukan berjenjang dan FKTP sebagai gate keeper. Hal itu diperlukan karena program JKN-KIS menganut prinsip kendali mutu dan biaya atau managed care. (rls/spn)

Indriyani Berbenah Majelis Ta'lim di Tegalwaru

KARAWANG, KarawangNews.com - Anggota DPRD Karawang, Indriyani memperbaiki 10 majelis ta'lim yang tersebar di Kecamatan Tegalwaru, program sosial berbenah majelis ta'lim ini sengaja dilakukan di bulan suci Ramadhan.

Kata Indriyani, dia sengaja memperbaiki majelis di bulan Ramadhan, karena momentumnya pas, bisa lebih menjalin silaturahmi dengan sesama muslim di Tegalwaru.

"Ramadhan ini kita targetkan 10 majelis ta'lim dan mushola, kita mengharapkan tempat-tempat ibadah di pelosok bisa menjadi tempat ibadah yang layak," ungkap Indri, yang juga merupakan Ketua HKTI Kabupaten Karawang, saat ditemui di Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Selasa (20/6/2017).

Selain bantuan renovasi majelis ta'lim dan mushola, Indriyani juga memberikan bantuan perlengkapan sholat dan mengaji, seperti mukena, sarung dan buku Iqra kepada warga setempat. (rls/spn)

Assolahiyah Santuni Yatim dan Buka Puasa Bersama

KARAWANG, KarawangNews.com - Mengakhiri akhir tahun ajaran 2016-2017, bertepatan di bulan Ramadhan ini PKBM Assolahiyah Karawang gelar santunan anak yatim dan buka puasa bersama di Kampus Assolahiyah, Dusun Cilempung, Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Sabtu (17/6/2017), selanjutnya kegiatan belajar-mengajar PKBM libur Idul Fitri hingga 3 Juli 2017.

Ketua pelaksana juga Kepala Bidang Kurikulum PKBM Assolahiyah, Hamzah S.Pdi menyampaikan, kegiatan ini diawali tahlilan, santunan untuk anak yatim, kemudian disambung buka puasa bersama, setelah tausyiah oleh ustad setempat, jelang bedug Maghrib.

"Ini kegiatan rutin tahunan secara kekeluargaan, antara peserta kursus dan masyarakat setempat, juga menyemarakan bulan suci Ramadhan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya berbagi," jelasnya.

Di tempat sama, Direktur Assolahiyah, Heru Saleh menyatakan, PKBM siap menerima masyarakat Karawang yang ingin menempuh pendidikan kesetaraan di PKBM Assolahiyah, gratis, dengan catatan usia 16-21 tahun dan mengikuti proses kegiatan di PKBM ini. Pendaftaran sudah dibuka hingga usai Lebaran Idul Fitri nanti.

Melalui buka puasa bersama ini, Heru menjelaskan, banyak keterampilan yang akan diperoleh selama belajar di PKBM, potensi maupun kearifan lokal. Dia ingin mengubah imejnya PKBM bukan tempat penampungan anak-anak putus sekolah, tetapi lembaga pendidikan yang juga setara dengan pendidikan formal. Di Assolahiyah ini dibuka kursus menjahit, otomotif, kesetaraan Paket B dan Paket C.

Pada kesempatan ini Heru menyampaikan, bulan Ramadhan merupakan bulan yang sangat istimewa, semua umat muslim di muka bumi ini diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa,  ini suatu tindakan untuk menahan rasa lapar dahaga dan hawa nafsu mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ini dilakukan untuk mendapat pertolongan Allah SWT, dunia dan akhirat.

"Buka puasa ini untuk mempererat persaudaraan antar warga belajar dan seluruh civitas PKBM, juga menyemarakkan bulan Ramadan dengan memperbanyak amal saleh, meningkatkan pemahaman agama serta keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT," kata Heru. (spn)

Jalur Arteri Karawang Mulai Dipadati Pemudik Motor

KARAWANG, KarawangNews.com - Pemudik dari arah Jakarta dan Bekasi yang menggunakan roda dua mulai ramai sejak Sabtu (17/6/2017) sore dan malam di jalur mudik arteri Karawang, tujuan Cirebon, Bandung dan Jawa Tengah, terpantau para pemudik ini melintas secara bergerombol.

Iring-iringan kendaraan pemudik bermotor ini terlihat dengan ciri khasnya, membawa barang-barang bawaan di bagian belakang jok motor yang dimodifikasi. 

Para pemudik ini sempat tersendat di beberapa titik, seperti di Pasar Kosambi dan Terminal Klari. Meski begitu, secara umum lalulintas masih terpantau lancar, pemudik bisa memacu kecepatan penuh di jalur arteri.

Tak hanya di jalur arteri Karawang, pemudik pun sudah memadati jalur tol Cikampek, juga tak sedikit yang sudah melakukan perjalanan pulang kampung ini menggunakan bus dan kereta api. (had/spn)

Sinar Mas Memainkan BPN Merampas Tanah Warga

OPINI
Oleh: Dadi Mulyadi
Ketua BM PAN Karawang
Juni 2017

KAMI TIDAK HABIS PIKIR atas sikap Sinar Mas Group yang bertele-tele meminta banyak waktu untuk mengembalikan tanah warga yang dirampasnya di desa Mulyasejati. Padahal saat merampas tanah warga di sana Sinar Mas Group tidak pernah meminta waktu kepada pihak manapun. 

Kami sudah melakukan plotting bidang-bidang tanah di BPN dan cek fisik lapangan yang sebelumnya diduga dirampas oleh anak-anak perusahaan Sinar Mas Group, dan hasilnya mencengangkan. 

Semua bidang tanah bersertipikat Hak Milik yang kami plott itu sudah masuk ke dalam SHGB PT Pravesa dan PT Pravata. Begitupun dengan 6 bidang alas hak AJB dinyatakan masuk ke dalam SHGB perusahaan tersebut. Bidang-bidang tanah yang kami plotting baru sebagian kecil saja. 

Bahkan yang paling mengejutkan lagi ada sekitar 300 rumah warga berikut areal pertaniannya tak luput dari pencaplokan.

Sungguh luar biasa kejahatan yang dilakukan Sinar Mas Group, dengan memainkan peranan BPN juga kepala desa pada waktu itu dalam merampas puluhan bahkan ratusan hektar bidang-bidang tanah milik warga yang bersertipikat Hak Milik dan AJB.

Kemudian dengan mudahnya beralih hak begitu saja kepada anak-anak perusahaannya, tapi Sinar Mas melalui Ko Amen tidak mengakui pihaknya telah merampas tanah milik orang lain. Sehebat apapun Ko Amen berkilah, kami bisa buktikan bahwa itu kasus perampasan/penggelapan tanah. 

Ada bukti dari salah seorang warga korban perampasan tanah yang menuturkan bahwa sekitar tahun 2014 dirinya pernah bernegosiasi dengan pihak perusahaan dengan membawa bukti kepemiikan tanah dalam bentuk SHM dan kemudian meminta pihak perusahaan untuk segera mengembalikan tanahnya yang sudah bersertipikat. 

Dalam negosiasi tersebut akhirnya perusahaan mengakui kesalahannya. Adapun latar belakang bisa munculnya SHGB Perusahaan itu disebabkan ada manipulasi data/dokumen sebagaimana diakui oleh mantan kepala desa Adang Ewin dirinya pernah menandatangani dokumen/warkah dibawah tekanan oknum TNI. 

Bahkan khusus 6 bidang beralas hak AJB akhir-akhir ini sudah diakui oleh pihak Roxy sendiri bahwa itu tanah warga yang dicaploknya, setelah kami terus menekannya.

Setelah terbongkar kejahatannya, Perusahaan berjanji akan menyelesaikan masalah tanah tersebut dengan cara membayar kepada pemilik, namun hingga saat ini tidak pernah ada realisasi. Pigak roxy sendiri berjanji akan menyelesaikan masalah ini dengan cara membayar kepada yang berhak namun semua omong kosong.

Saya kira Sinar Mas Group melalui Ko Amen jangan pernah berdalih yang bukan-bukan untuk mengembalikan tanah-tanah warga, karena ini jelas perampasan bukan kesalahan teknis pembebasan.

Ataukah ini memang sudah menjadi keumuman korporasi-korporasi besar dalam melipatgandakan modalnya seperti yang juga pernah dilakukan oleh Agung Podomoro Group. Anehnya, dengan tanpa malu pihak Sinar Mas Group melalui kuasa-kuasa hukum dan LSM terus menuding APL merampas tanahnya dan tanah warga di tiga desa. 

Padahal Sinar Mas Group/Ko Amen pun ternyata perampas tanah rakyat di tempat yang beda yakni di desa Mulyasejati. Sangat menjijikan sekali.

Hasil plotting BPN yang menunjukan beberapa SHM dan AJB yang masih dipegang pemiliknya masuk ke dalam SHGB anak-anak perusahaan, cukup menjadi dasar bagi kami dan tanpa keraguan kami akan habis-habisan melawan Sinar Mas dan melawan Ko Amen. 

Kami akan sampaikan secara luas ke publik Karawang agar bersatu bersama melawan tindak perampasan tanah di Karawang agar warga Karawang dimanapun bisa terbebas dari kejahatan pengusaha perampas tanah seperti APL, PL, Sinar Mas dan Ko Amen.

Apabila pihak Sinar Mas/Ko Amen selalu bertele-tele dan beralasan yang tidak logis maka kami tidak akan segan-segan melaporkan Ko Amen ke polisi dan menembuskan kasus Land Grabbing ini ke Chines Development Bank agar Hak Tanggungan Sinar Mas senilai Rp 19, 5 triliun dievaluasi.

Tentunya, kami bersama warga akan melakukan perlawanan kepada pihak Ko Amen dengan cara aksi massa sebagaimana yang sering dia lakukan dalam melawan Podomoro. (**)
 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -