Berita terbaru
Layanan KK Gratis Hanya Jargon?
KARAWANG, KarawangNews.com - Jargon pembuatan administrasi kependudukan (Adminduk) gratis di Karawang, rupanya perlu dievaluasi jika melihat kasus yang dialami Asmah Ahmad (23) warga Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok. Warga yang sejak Desember 2013 mengajukan permohonan pembuatan adminduk Kartu Keluarga (KK) itu, hingga Maret 2014 ini belum menerima berkas yang telah diserahkannya melalui pihak desa dan kecamatan setempat.
"Silahkan cek ke bidang kependudukan, dan sampaikan data lengkapnya, termasuk tanggal masuk ke Disdukcatpil. Kalau di dinas kita, saya jamin tidak ada keterlambatan sampai segitu waktunya, sebab seharusnya cuma satu minggu, apalagi sampai terima uang Rp 150 ribu, staf saya tidak akan ada yang nerima," jelas Kadisdukcatpil Karawang, Eka Sanantha, lewat pesan singkat ketika dikonfirmasi Senin (10/3/2014).
Dituturkan Asmah Ahmad, pembuatan KK yang belum jadi hampir empat bulan lamanya ini disodorkannya awal melalui aparat RT di desanya.
"Awalnya diserahkan lewat Pak RT, terus kata dia sudah diserahkan ke petugas kecamatan, tapi selang satu minggu Pak RT datang lagi dan minta jaminan administrasi, katanya biar cepat beres, tapi setelah dikasih sesuai permintaan, sekarang KK yang saya buat belum jadi juga. Sekarang waktu saya tagih, malah beralasan sedang diurus juru tulis dan kecamatan," kata sumber ini ketika diwawancarai.
Yang disayangkan, sambung dia, kalaupun permohonan KK tidak bisa diurus desa, dirinya meminta agar permohonan berkas adminduk KK miliknya dikembalikan sehingga bisa diurus sendiri ke Disdukcatpil.
"Sekarang saya minta berkasnya bilang gak ada, soal uangnya biarin lah sudah saya relakan. Tapi kalau begini kejadiannya saya yang kerugian, sebab berkas KK yang saya buat itu untuk keperluan registrasi Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Dinas Pendidikan Karawang," katanya.
Atas kekecewaannya, Asmah sudah melaporkan langsung permohonan KK miliknya yang hingga kini mandek ke Kadisdukcatpil Eka Sanantha, Ketua DPRD Karawang Tono Bachtiar dan Bupati Karawang Ade Swara.
"Saya sudah laporkan langsung lewat pesan telepon sama pemangku kebijakan di Karawang, mereka perlu tahu kalau programnya masih sebatas jargon sampai hari ini," jelas dia. (ari)
"Silahkan cek ke bidang kependudukan, dan sampaikan data lengkapnya, termasuk tanggal masuk ke Disdukcatpil. Kalau di dinas kita, saya jamin tidak ada keterlambatan sampai segitu waktunya, sebab seharusnya cuma satu minggu, apalagi sampai terima uang Rp 150 ribu, staf saya tidak akan ada yang nerima," jelas Kadisdukcatpil Karawang, Eka Sanantha, lewat pesan singkat ketika dikonfirmasi Senin (10/3/2014).
Dituturkan Asmah Ahmad, pembuatan KK yang belum jadi hampir empat bulan lamanya ini disodorkannya awal melalui aparat RT di desanya.
"Awalnya diserahkan lewat Pak RT, terus kata dia sudah diserahkan ke petugas kecamatan, tapi selang satu minggu Pak RT datang lagi dan minta jaminan administrasi, katanya biar cepat beres, tapi setelah dikasih sesuai permintaan, sekarang KK yang saya buat belum jadi juga. Sekarang waktu saya tagih, malah beralasan sedang diurus juru tulis dan kecamatan," kata sumber ini ketika diwawancarai.
Yang disayangkan, sambung dia, kalaupun permohonan KK tidak bisa diurus desa, dirinya meminta agar permohonan berkas adminduk KK miliknya dikembalikan sehingga bisa diurus sendiri ke Disdukcatpil.
"Sekarang saya minta berkasnya bilang gak ada, soal uangnya biarin lah sudah saya relakan. Tapi kalau begini kejadiannya saya yang kerugian, sebab berkas KK yang saya buat itu untuk keperluan registrasi Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Dinas Pendidikan Karawang," katanya.
Atas kekecewaannya, Asmah sudah melaporkan langsung permohonan KK miliknya yang hingga kini mandek ke Kadisdukcatpil Eka Sanantha, Ketua DPRD Karawang Tono Bachtiar dan Bupati Karawang Ade Swara.
"Saya sudah laporkan langsung lewat pesan telepon sama pemangku kebijakan di Karawang, mereka perlu tahu kalau programnya masih sebatas jargon sampai hari ini," jelas dia. (ari)
Oki Alheka Resto Ala Prancis
satunya adalah Chicken Cordon Belau dan Sirloin Steak.
Menu semacam itu, pas untuk memanjakan lidah kita yang sudah bosan dengan menu yang setiap hari disantap. Apalagi, menu khas perancis itu
kini hadir di Resto Oky Alhelka, Jl. Agus Salim, Subang. Ada dua pilihan rasa Cordon Bleau, beef Cordon Bleau dan chicken Cordon Bleau. Diolah oleh tangan profesional yang berpengalaman di belahan dunia termasuk, Prancis, sajian itu dijamin membuat kita ketagihan.
Tidak hanya Cordon Belau, di Resto Oky Alhelka yang baru buka awal Maret itu, tersedia juga sirloin steak, iga bakar, kebab, ayam lada hitam, black papper beef, dan lainnya. Ini dilengkapi dengan aneka minuman dari mulai juice, youghurt fantasia, finna colada, hingga susu murni dan kopi.
"Kita hadirkan cheef Adji yang sudah berpengalaman di beberapa negara seperti China, Amerika, Prancis, Jerman. Ini untuk menjaga rasa dan
kwalitas masakan," kata owner Resto Oky Alhelka, Oky Apriyadi, Sabtu (8/3/2014)
Resto Oky Alhelka ini cocok untuk santai bareng keluarga atau komunitas. Dengan tempat di sisi jalan namun tidak membuat bising, konsumen akan diberikan dua tempat pilihan, lesehan dan di atas kursi. Soal harga, cukup murah untuk jenis menu dan kwalitas itu. "Antara Rp 7 ribu sampai Rp 25 ribu untuk satu menu," katanya. [tinjau]
KPU Masing Menunggu Berkas LDK Parpol
KARAWANG, KarawangNews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang meminta semua partai politik (parpol) di Kabupaten Karawang melengkapi dan memperbaiki berkas yang belum lengkap mengenai Laporan Dana Kampanye (LDK). Dijelaskan Ketua Divisi Hukum dan Sosialisasi KPU, Asep Saepudin, Senin (10/3/2014), berkas tersebut ditunggu KPU hingga Senin, setelah diberi tengat waktu sejak lima hari lalu.
"Apabila ada parpol yang belum memperbaiki selama 5 hari, maka jumlah dana kampanye diumumkan tetap seperti semula, tetapi tetapi partai politik masih berkewajiban memperbaiki berkas, karena hal itu tetap harus dilaksanakan bagi parpol yang belum memperbaiki berkas tersebut," jelasnya.
Sementara, LDK Partai Politik peserta Pemilu 2014 periode II tanggal 28 Desember 2013 sampai 2 Maret 2014 Kabupaten Karawang, yaitu Pertai Nasional Demokrat (Nasdem) Rp 759.525.000, kemudian Partai Kebangkita Bangsa (PKB) masih belum ada laporan, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rp 137.350.000, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Rp 3.288.210.906, Partai Golongan Karya (Golkar) Rp 773.953.500 dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Rp 3.763.154.250.
Kemudian, Partai Demokrat Rp 41.000.000, Partai Amanat Nasional (PAN) Rp 500.000, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rp 174.190.000, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Rp 207.712.798, Partai Bulan Bintang (PBB) Rp 25.48.650 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Rp 60.000.000.
Kata Asep, dana kampanye tersebut sudah diumumkan ke publik, tetapi jika ada perubahan dan perbaikan, maka bisa jadi dana kampanye itu mengalami perubahan. Untuk itu, dia menghimbau partai politik yang belum lengkap cakupan formatnya agar segera memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan ke KPU. (spn)
"Apabila ada parpol yang belum memperbaiki selama 5 hari, maka jumlah dana kampanye diumumkan tetap seperti semula, tetapi tetapi partai politik masih berkewajiban memperbaiki berkas, karena hal itu tetap harus dilaksanakan bagi parpol yang belum memperbaiki berkas tersebut," jelasnya.
Sementara, LDK Partai Politik peserta Pemilu 2014 periode II tanggal 28 Desember 2013 sampai 2 Maret 2014 Kabupaten Karawang, yaitu Pertai Nasional Demokrat (Nasdem) Rp 759.525.000, kemudian Partai Kebangkita Bangsa (PKB) masih belum ada laporan, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rp 137.350.000, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Rp 3.288.210.906, Partai Golongan Karya (Golkar) Rp 773.953.500 dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Rp 3.763.154.250.
Kemudian, Partai Demokrat Rp 41.000.000, Partai Amanat Nasional (PAN) Rp 500.000, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rp 174.190.000, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Rp 207.712.798, Partai Bulan Bintang (PBB) Rp 25.48.650 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Rp 60.000.000.
Kata Asep, dana kampanye tersebut sudah diumumkan ke publik, tetapi jika ada perubahan dan perbaikan, maka bisa jadi dana kampanye itu mengalami perubahan. Untuk itu, dia menghimbau partai politik yang belum lengkap cakupan formatnya agar segera memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan ke KPU. (spn)
Bupati: Jika Pabrik Itu Membahayakan, Harus Ditutup
"Jika pabrik itu membahayakan, jika harus ditutup, maka kita tutup," tandas bupati, kepada wartawan, Senin (10/3/2014) siang, usai Rapat Nagri di Aula Pemkab Karawang.
Kata bupati, pihaknya sudah menerima laporan dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) dan Dinas Kesehatan Karawang, selanjutnya kedua instansi pemerintah tersebut sudah diminta agar mengkaji kasus keracunan itu, agar tidak terulang lagi di kemudian hari dam bupati menyatakan kedua perusahaan itu patut dicurigai sebagai penyebabnya.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Karawang, H. Tono Bahtiar (Jiton) mendorong agar bupati member rekomendasi supaya Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai peristiwa itu, jika tidak bisa dilakukan Dinas Keshatan, maka harus ada lembaga di luar dinas itu untuk menyelidiki penyebab keracunan warga Anggadita tersebut.
“Kita tidak ingin setelah kejadian itu tidak ada tindakan apa-apa dari pemerintah daerah, akibatnya masyarakat akan kecewa. Untuk itu, perlu ada penyelidikan lebih lanjut mengenai penyebab peristiwa itu,” kata Tono, juga meminta dengan tegas supaya SDN Anggadita II direlokasi oleh Dinas Pendidikan Karawang.
Sementara itu, Sekretaris BPLH Karawang, Drs. Wawan Setiawan ketika ditemui di ruang kerjanya menyebutkan, pencemaran udara yang memakan korban rawat sebanyak 3 warga dan 27 siswa SDN Anggadita II pada Rabu 26 Februari 2014 lalu, masih belum bisa dipastikan keracunana akibat gas dari dua perusahaan itu, karena bukti-bukti yang diperoleh BPLH tidak menguatkan adanya kebocoran gas.
Keterangan BPLH menyebutkan, pencemaran udara di sekitar dua perusahaan PT. Timuraya Tunggal dan PT. DIC Graphics Desa Anggadita Kecamatan Klari merupakan akumulasi gas-gas pencemar yang teremsikan dari cerobong-cerobong produksi dan dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun kedua perusahaan tersebut belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban dalam hal pengendalian pencemaran udara, baik secara teknis maupun administratif, dan optimalisasi kinerja IPAL dikarenakan belum ditemukannya indikasi adanya keracunan akibat gas terhadap siswa-siswi SDN Anggadita II dan masyarakat Dusun Rumambe II.
Terkait kejadian tersebut, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) melaksanakan verifikasi dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, Polres Karawang dan Polsek Klari ke PT. Timuraya Tunggal, PT. DIC Graphics dan SDN Anggadita II pada hari kejadian, Rabu (26/2/2014). Kegiatan tersebut meliputi pertemuan dengan pihak manajemen kedua perusahaan dan meninjau lokasi pabrik serta pengambilan foto dan sampel air limbah dan sampel udara ambien.
Berdasarkan hasil musyawarah pihak perusahaan dengan tokoh masyarakat Dusun Rumambe II Desa Anggadita pada Kamis (27/2/2014), kedua perusahaan sepakat menanggung biaya pengobatan. Pertemuan lanjutan dilakukan BPLH dengan pihak manajemen di kantor BPLH Kabupaten Karawang pada Selasa (4/3/2014), guna membahas kegiatan operasional perusahaan dalam rangka menggali informasi penyebab dugaan pencemaran udara disekitar lokasi perusahaan setelah sehari sebelumnya, kemudian Senin (3/3/2014) BPLH telah meminta keterangan pihak SD Anggadita II dan data hasil pemeriksaan laboratorium dari RS Bayukarta.
Lalu pada Rabu (5/3/2014), BPLH melakukan pemantauan ulang kondisi lapangan di PT Timuraya dan PT DIC Graphics dilakukan BPLH dengan Tim Ahli Teknik Lingkungan dari ITB, berdasarkan penjelasan hasil klarifikasi data lapangan dan keterangan ahli dengan pihak manajemen PT. Timuraya dan PT DIC Graphics serta konsultasi dengan dokter forensik dipaparkan di kantor BPLH Kabupaten Karawang.
Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah diberikan kepada kedua perusahaan setelah terlebih dahulu dilakukan pengawasan dan pemantauan lapangan di kedua perusahaan tersebut. Apabila Sanksi Administratif tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan tindak pidana. Selain itu, SDN Anggadita II akan di relokasi ke tempat yang layak. (spn)
Anggaran Pendidikan 20 %, Ekonomi Hanya 6,51 %
“Namun, karena panjang jalan kita 1.500 km, ditambah ada bencana yang belum dibenahi maka perlu butuh waktu juga untuk menyelesaikan keseluruhannya untuk memperbaiki jalan itu dan jika ingin seluruh jalan bisa diperbaiki, anggarannya butuh puluhan triliun,” jelasnya, Senin (10/3) pada Rapat Nagri di Aula Husni Hamid, Pemkab Karawang.
Dijelaskannya, jalan yang ada di Kabupaten Karawang tidak semua milik kabupaten, maka kewenangan untuk memperbaikinya sesuai status kepemilikannnya seperti jalan interchange Karawang Barat milik kewenangan PT. Jasa Marga, kemudian untuk jalan baru Klari - Tanjungpura itu kewenangan Kementrian PU (Pekerjaan Umum) dan masih banyak yang lainnya yang jika diperbaiki oleh APBD Kabupaten Karawang akan menyalahi aturan, karena bukan peruntukannya.
Dengan bertambahnya terus performa APBD dari sejak tahun 2011 hanya 1,5 triliyun dan tahun 2014 APBD Karawang mencapai 3,3 triliun, maka kenaikannya sangat signifikan lebih dari 100 % selama 3 tahun ini, itu semua merupakan indikator keberhasilan pemerintah dan juga dukungan masyarakat.
Namun begitu, Kabupaten Karawang hanya menganggarkan sebanyak 6,51 % untuk ekonomi kerakyatan, ini diakui bupati, karena tidak ideal jika masyarakat diberi modal terlebih dahulu tanpa inovasi jelas. Untuk itu, bupati meminta masyarakat menentukan inovasi usaha mereka sebelum mengajukan modal usaha, karena permodalan ini tidak bisa diberikan begitu saja kepada masyarakat, mengingat jumlah anggaran yang masih kecil dan dana itu khusus diberikan kepada masyarakat yang terlihat mapan. (spn)
KPU Meriahkan Jalan Santai Jelang Pileg 9 April
Menurut Ketua KPU Karawang, Risza Affiat, selain untuk sehat, acara ini merupakan kegiatan sosialisasi KPU, agar semua masyarakat tidak jadi golongan putih (golput) pada hari pencoblosan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan dilaksanakan 9 April 2014, yakni sekitar 30 hari lagi.
Usai jalan santai, peserta yang beruntung mendapatkan hadiah 'door price' undian, hadiah tersebut diberikan Bupati Karawang Drs. H. Ade Swara, termasuk beberapa perwakilan partai politik (parpol) kepada peserta jalan santai tersebut. Pada kesempatan ini, bupati, Kapolres Karawang AKBP Tubagus Ade Hidayat serta perwakilan parpol meminta agar semua masyarakat Karawang menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan nanti. (spn)
Dana Bantuan Bencana Tak Termonitor DPRD?
KARAWANG, KarawangNews.com - Proyek tanggap bencana alam Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Karawang yang kini dikerjakan di wilayah Kecamatan Batujaya dan Kecamatan Rengasdengklok diakui lepas monitoring pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, belum ada data teknis ataupun rincian pelaksanaan kegiatan yang diplot pada pekerjaan normalisasi saluran air tersebut.
"Untuk realisasi teknis dana tanggap bencana di Batujaya atau Rengasdengklok, kepada kami (DPRD,red) belum ada informasi yang rinci, jadi belum tahu gimana teknis di lapangannya itu, " Ketua DPRD Karawang Tono Bachtiar, Sabtu (7/3/2014).
Disinggung soal pemanfaatan serta besaran dana tanggap bencana 2014 ini, Tono masih menjawab sama, pihaknya akan cek surat masuk, karena selama ini dia belum mendapat laporan mengenai hal itu.
Hal senada diutarakan pentolan Fraksi PKB DPRD Karawang, Jimmy Ahmad Zamakhsyari (H. Jazs) yang duduk di Komisi C. Dia menerangkan soal kegiatan proyek tanggap bencana yang digulirkan ke Batujaya-Rengasdengklok itu tidak diketahuinya.
"Tidak monitor," tulis Jimmy, lewat pesan singkatnya.
Sementara itu, Kordinator Karawang Monitoring Group (KMG), Imron Rosadi, mendesak Bupati Karawang Ade Swara mengambil sikap atas pernyataan wakil rakyat di Karawang yang saat ini mengaku tak monitor ihwal teknis pelaksanaan tanggap darurat tersebut, diantaranya mempublikasikan rincian pelaksanaa dinas terkait yang dilampirkan ke DPRD setempat.
"Bupati harus tanggap soal ini, sebab beberapa dewan menyatakan tidak mengetahui hal ini, khawatir realisasi tanggap bencana itu tanpa dilengkapi kajian teknis besaran anggaran, perkara kesiapan anggaran atau asal usul ploting anggarannya," tukas Imron.
Dia menjelaskan, penting bagi bupati untuk segera mengevaluasi persoalaan tanggap darurat yang dikerjakan di dua titik kecamatan ini, setidaknya memastikan dasar pedoman pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana itu sudah merujuk pada ketentuan atau tidak. Contoh Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana, juga pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana yang meliputi sumber dan penanggulangan bencana, serta penggunaan dana penangguangan bencana, pengelolaan bantuan bencana, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban juga pendanaan atau pengelolaan bantuan bencana.
"Dana bencana itu kalau merunut dari pedoman ini digolongkan tiga pendanaan. Tentunya dalam konteks ini, publik penting untuk mengetahui transparansinya apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum," ingat Imron, merinci beberapa golongan ini diantaranya Dana Kontijensi Bencana, Dana Siap Pakai atau Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah.
Mengomentari ini, Koordinator Perhimpunan Pekerja Media Rengasdengklok, Suhendar menambahkan, persoalan tanggap bencana tak terkecuali harus membuka ruang terhadap masyarakat dalam melakukan pengawasan dana bencana. Dengan pengertian, penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara etik atau hukum.
"Jadi perlu partisipasi masyarakat untuk mendorong transparasi akuntabilitas pengelolaan anggaran tersebut," ulasnya, menuturkan pendapatnya ini sebagaimana tertuang dalam Undang Undang 24/2007 bab V , pasal 26 poin (f) 72 ayat (2), Peraturan Kepala BNPB Nomor 6.A tahun 2011 Bab V, Poin 3.
Pelaksana Kegiatan Tanggap Darurat Batujaya-Rengasdengklok, Wahyu, mengklaim kesigapannya meneruskan pekerjaan tanggap darurat di Karawang, karena dasar kebutuhan umum akan sarana infrastruktur, terlebih dilihat dari sisi kemanusiaannya.
"Sudah sebulan warga sana jadi korban banjir, tapi saya kurang tahu percis teknis dana atau lainnya," cetusnya. (ari)
"Untuk realisasi teknis dana tanggap bencana di Batujaya atau Rengasdengklok, kepada kami (DPRD,red) belum ada informasi yang rinci, jadi belum tahu gimana teknis di lapangannya itu, " Ketua DPRD Karawang Tono Bachtiar, Sabtu (7/3/2014).
Disinggung soal pemanfaatan serta besaran dana tanggap bencana 2014 ini, Tono masih menjawab sama, pihaknya akan cek surat masuk, karena selama ini dia belum mendapat laporan mengenai hal itu.
Hal senada diutarakan pentolan Fraksi PKB DPRD Karawang, Jimmy Ahmad Zamakhsyari (H. Jazs) yang duduk di Komisi C. Dia menerangkan soal kegiatan proyek tanggap bencana yang digulirkan ke Batujaya-Rengasdengklok itu tidak diketahuinya.
"Tidak monitor," tulis Jimmy, lewat pesan singkatnya.
Sementara itu, Kordinator Karawang Monitoring Group (KMG), Imron Rosadi, mendesak Bupati Karawang Ade Swara mengambil sikap atas pernyataan wakil rakyat di Karawang yang saat ini mengaku tak monitor ihwal teknis pelaksanaan tanggap darurat tersebut, diantaranya mempublikasikan rincian pelaksanaa dinas terkait yang dilampirkan ke DPRD setempat.
"Bupati harus tanggap soal ini, sebab beberapa dewan menyatakan tidak mengetahui hal ini, khawatir realisasi tanggap bencana itu tanpa dilengkapi kajian teknis besaran anggaran, perkara kesiapan anggaran atau asal usul ploting anggarannya," tukas Imron.
Dia menjelaskan, penting bagi bupati untuk segera mengevaluasi persoalaan tanggap darurat yang dikerjakan di dua titik kecamatan ini, setidaknya memastikan dasar pedoman pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana itu sudah merujuk pada ketentuan atau tidak. Contoh Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana, juga pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana yang meliputi sumber dan penanggulangan bencana, serta penggunaan dana penangguangan bencana, pengelolaan bantuan bencana, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban juga pendanaan atau pengelolaan bantuan bencana.
"Dana bencana itu kalau merunut dari pedoman ini digolongkan tiga pendanaan. Tentunya dalam konteks ini, publik penting untuk mengetahui transparansinya apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum," ingat Imron, merinci beberapa golongan ini diantaranya Dana Kontijensi Bencana, Dana Siap Pakai atau Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah.
Mengomentari ini, Koordinator Perhimpunan Pekerja Media Rengasdengklok, Suhendar menambahkan, persoalan tanggap bencana tak terkecuali harus membuka ruang terhadap masyarakat dalam melakukan pengawasan dana bencana. Dengan pengertian, penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara etik atau hukum.
"Jadi perlu partisipasi masyarakat untuk mendorong transparasi akuntabilitas pengelolaan anggaran tersebut," ulasnya, menuturkan pendapatnya ini sebagaimana tertuang dalam Undang Undang 24/2007 bab V , pasal 26 poin (f) 72 ayat (2), Peraturan Kepala BNPB Nomor 6.A tahun 2011 Bab V, Poin 3.
Pelaksana Kegiatan Tanggap Darurat Batujaya-Rengasdengklok, Wahyu, mengklaim kesigapannya meneruskan pekerjaan tanggap darurat di Karawang, karena dasar kebutuhan umum akan sarana infrastruktur, terlebih dilihat dari sisi kemanusiaannya.
"Sudah sebulan warga sana jadi korban banjir, tapi saya kurang tahu percis teknis dana atau lainnya," cetusnya. (ari)
Indofood Gelar 'fun and game' di Rengasdengklok
KARAWANG, KarawangNews.com - Sabtu (8/3/2014), sekitar seribu masyarakat memenuhi area halaman Kantor Kecamatan Rengasdengklok, meraka dari anak-anak hingga orang dewasa meramaikan kegiatan Dendang Sarimi.
Dijelaskan Staff Marketing PT. Indofood CBP Sukses Makmur T.bk, Mulyadi, perusahaan mie instan terbesar di Indonesia ini tengah gencar mempromosikan produk mie instan terbaru melalui event Dendang Sarimi.
"Kita menggelar promosi di tiga wilayah, diantaranya Kecamatan Rengasdengklok, Pedes dan Kecamatan Pangkalan," ulasnya.
Targetnya, program promosi tahun ini bisa sukses dan memuaskan konsumen. Kata Mulyadi, kepuasan konsumen ini merupakan kesuksesan perusahaannya. Untuk promosi ini PT. Indofood menyediakan anggaran Rp 300 juta untuk menggelar promosi di tiga lokasi tersebut.
Event promosi ini dimulai pukul 07.00 WIB, panitia kegiatan promo mie instan dan keluarga PT. Indofood menyediakan 'fun and game' bagi peserta, selain makanan siap saji dan lomba mewarnai. (sgt)
Dijelaskan Staff Marketing PT. Indofood CBP Sukses Makmur T.bk, Mulyadi, perusahaan mie instan terbesar di Indonesia ini tengah gencar mempromosikan produk mie instan terbaru melalui event Dendang Sarimi.
"Kita menggelar promosi di tiga wilayah, diantaranya Kecamatan Rengasdengklok, Pedes dan Kecamatan Pangkalan," ulasnya.
Targetnya, program promosi tahun ini bisa sukses dan memuaskan konsumen. Kata Mulyadi, kepuasan konsumen ini merupakan kesuksesan perusahaannya. Untuk promosi ini PT. Indofood menyediakan anggaran Rp 300 juta untuk menggelar promosi di tiga lokasi tersebut.
Event promosi ini dimulai pukul 07.00 WIB, panitia kegiatan promo mie instan dan keluarga PT. Indofood menyediakan 'fun and game' bagi peserta, selain makanan siap saji dan lomba mewarnai. (sgt)
