Latest Post

BPLH Beri Sanksi 5 Perusahaan Pencemar Lingkungan

KARAWANG, KarawangNews.com - Lima perusahaan pencemar lingkungan memenuhi panggilan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Karawang, Senin (15/9/2014), perusahaan tersebut diberikan sangsi administrasi, karena telah melakukan kesalahan mengelola limbah industri, dianataranya tidak menggunakan alat pengolah limbah IPAL.

Dikatakan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian BPLH Karawang, Neng Junengsih, Selasa (16/9/2014) di kantornya, dari hasil pengawasan BPLH di lapangan terhadap lima perusahaan yang diketahui mengelola limbah tidak sesuai aturan, sehingga mencemari lingkungan.

Kelima perusahaan tersebut diantaranya PT Astra International TBK TSO Cabang Karawang, kemudian PT Rekayasa Putra Mandiri, PT Monokem Surya, lalu PT Heinz ABC Indonesia dan PT Canvas Industry Indonesia.

Kelima perusahaan tersebut diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan laporan pengelolaan limbah. Mereka dituntut untuk melakukan pelaporan atau progres report atas perkembangan pembenahan pengelolaan limbah.

"Jangka waktu pembenahan pengelolaan ada yang 1 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan. Itu harus dilaporkan sebagai 'progress' yang disertai dokumentasi foto," ungkapnya.

Setelah tahapan yang di tentukan selesai, maka BPLH akan kembali melakukan sidak kepada lima perusahaan tersebut. Jika masih ditemukan pelanggaran serupa, BPLH akan memberikan sanksi yang lebih berat.

"Kita bisa melakukan pencabutan izin, kalau perusahaan itu tidak melakukan pembenahan," kata Neng.
 
Selain kelima perusahaan tersebut, lanjut Neng, masih ada beberapa perusahaan yang akan dipanggil BPLH terkait pencemaran lingkungan. Kata Neng, sidak ini berdasar laporan masyarakat kepada BPLH. Dengan begitu, dia meminta agar masyarakat tetap kritis dan melaporkan perusahaan yang mencemari lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. (mus/spn)

Keberadaan Brimob Berlama-lama Bikin Warga Gerah

KARAWANG, KarawangNews.com - Warga di Desa Wanasari, Margamulya dan Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat gerah dengan kehadiran anggota Brimob di tengah lingkungan mereka, karena aparat tersebut terkesan mengintimidasi mereka, pasca eksekusi lahan tiga desa itu pada Mei 2014 lalu.

Merasa tertekan dengan kehadiran aparat, maka lima orang perwakilan petani dari tiga desa itu mendatangi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Jalan Tirtayasa VII No. 20 Komplek PTK Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2014).

Para pemilik tanah ini mempertanyakan aturan penempatan Brimob di tanah yang masih sengketa, harusnya Polri bersikap independent, tidak memihak perusahaan yang telah berhasil mengeksekusi tanah warga tersebut. Perwakilan dari tiga desa tersebut, datang ke Kompolnas didampingi

Kontras, Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Masyarakat Peduli Hukum (LBH JMPH) dan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA).

Kepala Divisi Legitasi LBH JMPH, Moris Moy Purba SH, menyampaikan, penempatan dan waktu yang dianggap cukup lama Brimob di atas lahan sengekta itu menjadi ketakutan bagi petani untuk melakukan aktivitas sehari-hari, yakni berladang.

"Karena ini secara langsung akan menimbulkan intimidasi pisikologis bagi petani itu sendiri," kata Moris.

Sementara itu, Sekretaris Departemen Keamanan dan Pertahanan DPP PDI Perjuangan, Fallen, yang hadir dalam audiensi ini mengatakan, keberadaan posko Brimob di atas lahan sengketa tersebut merupakan penyalahgunaan aparat secara legal. Parahnya, Brimob menunjukan arogansi di hadapan rakyat. Maka, pihaknya meminta untuk menarik pasukan Brimob dari lokasi lahan sengketa tersebut. Dengan demikian, Kompolnas RI diminta melakukan sidak ke lokasi pendirian posko Brimob.

"Apakah aparat ini pembela rakyat, pelindung rakyat atau pembela korporasi," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Komisioner Kompolnas RI, Edi Saputra Hasibuan, memahami permasalahan warga sengketa lahan di tiga desa itu, karena warga di tiga desa itu juga merupakan bagian masyarakat Indonesia.
Kata Edi, pihaknya berjanji akan mengirimkan surat ke Kapolri dan Kapolda terkait alasan penempatan anggota Brimob dan posko yang didirikan di tanah sengketa itu. (man)






PKB Tak Terpengaruh Polemik RUU Pilkada

KARAWANG, KarawangNews.com - Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) secara langsung maupun tidak langsung yang sedang dibahas di DPR RI, tidak menyurutkan langkah Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Karawang menyongsong Pilkada Karawang tahun 2015.

DPC PKB Kabupaten Karawang telah membentuk 'desk' Pilkada, bahkan saat ini sedang mempersiapkan langkah strategis untuk memuluskan calonnya, yaitu Ketua DPC PKB Jimmy Ahmad Zamakhsyari. Seperti diungkapkan Ketua Tim Pemenangan Desk Pilkada PKB Karawang, Rahmat Toleng Djati, Minggu (14/9/2014), PKB Karawang telah memutuskan untuk mengajukan Ketua Dewan Tanfidz-nya untuk ikut bertarung di Pilkada 2015.

"H. Jimmy Ahmad Zamaksyari sudah diputuskan untuk maju dalam Pilkada tahun 2015. Kebetulan, saat ini 'desk' Pilkada menunggu hasil keputusan RUU Pilkada, kita sudah merencanakan langkah-langkah strategis untuk memuluskan pencalonan beliau," ungkapnya.

Untuk memuluskan calonnya ini, langkah strategis yang dilakukannya adalah melakukan upaya komunikasi politik secara informal lintas partai politik dan lintas lembaga dengan bentuk peningkatan intensitas silaturrahmi.

Selain itu, tambah dia, DPC PKB Karawang telah memiliki beberapa rekomendasi kualitatif terkait kepemimpinan Kabupaten Karawang ke depan. Kata dia, Karawang merupakan daerah persilangan budaya dan sedang berada pada masa transisi secara sosial-kultural, maka membutuhkan pemimpin yang kuat, tegas, jujur dan mampu bergaul dengan rakyat.

"Ini daerah persilangan budaya yang secara sosial masyarakatnya sedang berada dalam kultur transisional. Jadi, kita benar-benar butuh pemimpin yang kuat dan pandai bergaul," terangnya.

Dijelaskannya, Karawang sebagai daerah agraris sekaligus industri membutuhkan sentuhan pemimpin dengan visi pembangunan dengan perencanaan yang cepat secara matang dan bijaksana. Dengan latar belakang kondisi tersebut, menurutnya Karawang membutuhkan model pemimpin yang siap bekerja keras, bekerja secara cerdas dan kerja tuntas.

Saat ini, birokrasi-birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Karawang dinilainya cenderung masih jauh dari konsep pemenuhan pelayanan yang optimal. Pemkab cenderung masih lemah mengimplementasikan dirinya sebagai pamong praja, yakni pelayan masyarakat, karena masih kuatnya kultur pangreh praja, penguasa bagi rakyat.

"Dengan slogan Karawang Interasih tentu yang kita harapkan adanya pemimpin yang secara psikologis mampu menggerakkan reformasi birokrasinya secara matang dan fundamental," kata Toleng. (mus)






Rieke Tolak Pilkada Tidak Langsung

KARAWANG, KarawangNews.com - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI P) DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menolak tegas pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau melalui DPRD. Pasalnya, pemilihan secara tidak langsung mencederai hak masyarakat.

Kata dia, pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan wujud demokrasi secara substansial, jangan sampai ini mengganggu demokrasi yang telah dibangun.

"Kita mohon dukungan masyarakat, ini tentunya tidak boleh terjadi, karena pemilihan langsung dalam Pilkada merupakan esensi dari bentuk suatu demokrasi," ujarnya, saat ditemui wartawan, Sabtu (13/9/2014) malam, saat menghadiri pertunjukan Wayang Kulit di Grand Taruma, Karawang.

Kata dia, dalam pelaksanaan pemilihan langsung memang masih banyak kelemahan, yaitu tingginya politik uang maupun dari penyelenggaranya. Namun hal itu tidak lantas harus diganti dengan kembali dipilih melalui DPRD.

"Yang kita butuhkan adalah evaluasi, bagaimana meminimalisir hal tersebut, bukan mengubahnya untuk kembali dipilih secara tidak langsung melalui DPRD," terangnya.

Dia berharap, polemik ini jangan sampai terjadi karena adanya kepentingan sesaat dari kelompok tertentu. Sehingga, kelompok tersebut memaksakan cara pemilihan yang justru bisa melanggar hak-hak rakyat berdemokrasi.

"Ini menyangkut persoalan rakyat, ini tidak bisa diarahkan hanya untuk target-terget kelompok tertentu," ujarnya. (mus)

Rayakan HUT Demokrat, Saan Undang Mantan TKI

KARAWANG, KarawangNews.com - Anggota DPR RI Saan Mustopa selalu punya acara di kediamannnya, di Saan Mustopa Center (SMC) di Desa Pisangsambo, Kecamatan Tirtajaya. Minggu (14/9/2014) pagi, Saan merayakan HUT Partai Demokrat ke 13.

Di acara ini, Saan mengundang semua mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah yang berhasil dia bantu, di HUT ini para mantan TKI berbaur dengan warga disuguhkan hiburan dan 'doorprice' juga senam aerobik bersama.

Diakui Saan, selama dia menjadi anggota DPR RI, banyak TKI bermasalah diurus hingga selesai. Selain itu, telah memberi kontribusi kepada masyarakat, diantaranya Taman Kanak-kanak (TK) gratis bagi warga tidak mampu.

Selain itu, telah mendirikan perpustakaan umum, memberikan beasiswa kuliah kepada masyarakat yang kurang mampu tapi punya keinginan untk belajar.

"Saya akan terus memberi kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, juga membantu TKI bermasalah," jelasnya. (spn)

381 Tahun Karawang

Warga Menulis
Oleh: Mustofa Bisry
Staf advokasi Serikat Petani Karawang (Sepetak)

Minggu (14/9/2014)

HAMPIR empat abad lalu, Karawang didirikan oleh para karuhun, bukan sebuah usia yg muda bagi sebuah kota, tentunya telah banyak hal yang dilalui dari sebuah usia yang cukup panjang ini.

Pergolakan perebuatan kekuasaan pun pernah terjadi dari sejak awal Karawang berdiri, tercatat memakan korban bupati karawang Mbah Dalem Singaperbangsa yg harus menemuai ajal dengan cara dipenggal kepalanya dalam catatan kelam sejarah berdirinya Karawang.

Begitu pun dengan catatan sejarah kemerdekaan negeri ini, Karawang memiliki posisi penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Bagaimana tidak, sebuah kota kecil di Karawang menjadi sejarah terpenting dalam perjalanan panjang bangsa ini mendeklarasikan kemerdekaannya, atas desakan para pemuda progresif revolusioner yang mayoritas berasal dari gerakan pemuda kiri.

Pada waktu itu, mereka menculik Soekarno ke Rengasdengklok dan memaksa Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan bangsa ini dan sejarah pun mencatat bahwa satu-satunya wilayah Indonesia yang mengibarkan bendera merah putih secara terbuka sebelum 17 Agustus 1945 adalah Karawang, tepatnya di Kecamatan Rengasdengklok. Untuk itu, Karawang berhak mendapat julukan kota pangkal perjuangan.

Namun, setelah hampir empat abad didirikan, mampukah Karawang mensejahterakan rakyat nya, mampukah Karawang memberikan pekerjaan bagi rakyatnya, mampukah Karawang memberikan tanah bagi petani nya, itulah pertanyaan yg selalu berputar di kepala setiap rakyat Karawang dan apakah jawabannya sudah berada di benak kepala para pemimpin di Karawang?

Bukan sebuah kebetulan, jika hari ulang tahun Karawang berdekatan dengan hari agraria atau hari tani tanggal 24 Sepetember nanti. Karawang yang hampir separuh wilayahnya adalah daerah pertanian subur dan dialiri oleh pengairan teknis mulai kehilangan jati dirinya sebagai daerah lumbung padi Jawa Barat.

Pemerintah lebih gemar membagikan tanah, celakanya ada pula tanah milik rakyat yang dengan cara-cara terstruktur dan sistematis diserahkan kepada para pemilik modal, ada pula dengan cara-cara kotor dengan melibatkan kekuatan aparat bersenjata dan juga preman-preman bayaran demi memuluskan perampasan-perampasan tanah yang secara sah seharusnya adalah milik rakyat.

Ini bukan saja persoalan ekonomi, tapi persoalan budaya dan religi dan itu nyata-nyata diabaikan oleh pemerintah atas nama undang undang yang sengaja dibuat untuk memuluskan jalan para pemilik modal demi merampok haki-hak atas tanah oleh rakyat.

Miris ketika dihadapkan pada persoalan persoalan yg ada di karawang di hari ulang tahunnya ini, kasus perampasan tanah oleh PT SAMP beberapa waktu lalu yang melibatkan ribuan aparat kepolisian, juga kasus menghilangnya pupuk bersubsidi di pasaran, lalu hancurnya infrastruktur pertanian, tertangkapnya bupati dan istri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga kasus kematian Ketua DPRD yang menyisakan banyak pertanyaan, serta runtutan kasus-kasus yang belum selesai sampai hari ini.

Di tengah memprihatinkannya kondisi seperti ini masihkah pantas di gelar pesta-pesta yg bersifat hura-hura? (*)

Wawan: BPLH Tidak Lembek

KARAWANG, KarawangNews.com - Sekretaris Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Karawang, Drs. Wawan Setiawan menyatakan, pihaknya tidak lembek menindak pencemar lingkungan, diantaranya soal pencemaran sungai.

"Kita sudah memasang telemetri di sejumlah titik sungai yang diduga sering terdapat limbah buangan pabrik, sehingga kita akan mengetahui beberapa pabrik yang membuang limbah berbahaya ke sungai," kata dia, Senin (15/9/2014).

Diakuinya, ada 4 perusahaan yang diduga mencemari Citarum, juga perusahaan yang melakukan 'dumping' di daerah Tegalsawah, Kecamatan Karawang Timur, perusahaan itu akan dipidanakan. Kata dia, pidana ini diharap akan membuat efek jera bagi perusahaan yang melanggar.

Tak hanya pencemaran sungai, pihaknya pun terus melakukan koordinasi dengan BPLHD Provinsi Jawa Barat terkait masalah karst di Kecamatan Pangkalan. Bahkan, dua kali Wakil Gubernur Deddy Mizwar turun ke lokasi.

Kata Wawan, memang tindakan BPLH saat ini lebih respon dibanding tahun sebelumnya, ini dipengaruhi sumber anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai di BPLH, bahkan kini BPLH Karawang memiliki laboratorium.

"Lab ini tinggal difungsikan, alat sudah siap, kira hanya menunggu akreditasi dan Perda tarif," jelasnya. (spn)

Lagi-lagi, Pawai di Tuparev Bikin Macet Karawang

KARAWANG, KarawangNews.com - Pertunjukan kirab budaya Hari Jadi Karawang ke-381 yang dilaksanakan di Jalan Tuparev membuat semua ruas jalan raya hingga gang jalan sekitar Karawang kota macet, Minggu (14/9/2014) sore.

Pantauan wartawan, kemacetan terjadi ke jalan pedalaman seperti yang terjadi di Jalan Anjun Kanoman, Karawang Kulon. Kemacetan di picu banyaknya kendaraan yang dibuang ke daerah perkampungan, sehingga berpapasan dengan para pengendara yang akan keluar kampung. Ditambah dengan kondisi jalan yang sempit, menambah parah kemacetan yang terjadi.

Menurut seorang pengendara sepeda motor yang sedang melintas, Yadi Suryadi, dia hanya mengikuti para pengendara lain mencari jalan pintas ke Jalan Anjun Kanoman, karena Jalan Kertabumi macet total, tetapi di Anjun Kanoman malah terjadi kemacetan parah.

“Saya mau ke arah Tanjungpura dari Galuh Mas, di alun-alun saya ikut belok ke sini, karena Jalan Kertabumi macet,” jelas Yadi, tampak menyesal masuk ke jalan Anjun.

Di lokasi kirab budaya, meski di bawah terik matahari yang cukup menyengat, ribuan warga asik menonton pertunjukan budaya dari berbagai daerah.

Bahkan, sebelum acara kirab selesai sekitar pukul 17.30 WIB banyak pengendara yang tiba-tiba melintasi panggung utama di depan Pasar Baru Karawang, padahal jalan ini harusnya masih steril dari semua jenis kendaraan, kecuali hanya para kontingen kirab yang bisa melintasi jalan tersebut.

Sehingga, jajaran pejabat dan undangan menyaksikan pemandangan tak enak akibat terjadi kemacetan kendaraan di tengah-tengah kirab budaya yang masih berlangsung.
Tak hanya di Karawang kota, kemacetan pun terjadi hingga jalan raya depan Kampus Unsika Karawang, karena banyak kendaraan dari arah Alun-alun menuju Telukjambe Timur  tersendat di jalan tersebut. (spn/cnd)
 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Copyright © 2014. KarawangNews - Mengambil naskah dan foto tanpa ijin redaksi dianggap plagiat!
Template Created by Tan Erizawa Published by ApoedCyber
Proudly powered by Blogger