Berita Terkini
TAP Bentukan Gubernur Diduga KKN, Melibatkan Timses dan Keluarga
 |
| Fajar Nasrul Haq. |
KARAWANG, KarawangNews.com - Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, anggotanya banyak mantan tim sukses (timses), termasuk keluarga Emil. Susunan tim ini menjadi konflik di Jawa Barat, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengingatkan ada potensi konflik kepentingan pada TAP, sebab di dalam tim itu tercatat saudara Ridwan Kamil.
Hal ini diungkapkan calon legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Fajar Nasrul Haq, Lc, M.E.I, Rabu (20/3/2019) sore di Karawang. Kata dia, mestinya TAP dibubarkan dan kembali dibentuk independent, yaitu rekrutmennya secara terbuka. Sebab, tim ini sudah ramai diperbincangkan publik, dikhawatirkan ada kepentingan dan dugaan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).
"Kalau bisa dilakukan 'fit and proper test' oleh DPRD Jawa Barat, karena saat ini tim ini bentukan dari timses Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat kemarin, sehingga diduga terjadi KKN di dalamnya," ucapnya.
Diketahui, bulan lalu Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan yang terdiri dari stakeholder strategis, tim ini adalah bagian dari caranya bereksperimen menciptakan birokrasi yang dinamis.
Dilansir dari beberapa surat kabar, Ridwan Kamil menyatakan, di tim ini orang yang direkrut benar-benar profesional dan kompeten, mereka adalah timses terpercaya. Kata dia, selama tujuannya baik, tidak melanggar aturan juga tidak mengekploitasi kedepatan, maka ini dianggap wajar.
Diakui Ridwan Kamil, yang terpenting adalah program Pemprov Jabar berjalan baik dan berdampak pada kemajuan Jawa Barat yang dapat dirasakan masyarakat. (spn/net)
Hal ini diungkapkan calon legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Fajar Nasrul Haq, Lc, M.E.I, Rabu (20/3/2019) sore di Karawang. Kata dia, mestinya TAP dibubarkan dan kembali dibentuk independent, yaitu rekrutmennya secara terbuka. Sebab, tim ini sudah ramai diperbincangkan publik, dikhawatirkan ada kepentingan dan dugaan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).
"Kalau bisa dilakukan 'fit and proper test' oleh DPRD Jawa Barat, karena saat ini tim ini bentukan dari timses Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat kemarin, sehingga diduga terjadi KKN di dalamnya," ucapnya.
Diketahui, bulan lalu Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan yang terdiri dari stakeholder strategis, tim ini adalah bagian dari caranya bereksperimen menciptakan birokrasi yang dinamis.
Dilansir dari beberapa surat kabar, Ridwan Kamil menyatakan, di tim ini orang yang direkrut benar-benar profesional dan kompeten, mereka adalah timses terpercaya. Kata dia, selama tujuannya baik, tidak melanggar aturan juga tidak mengekploitasi kedepatan, maka ini dianggap wajar.
Diakui Ridwan Kamil, yang terpenting adalah program Pemprov Jabar berjalan baik dan berdampak pada kemajuan Jawa Barat yang dapat dirasakan masyarakat. (spn/net)
Menuju DPR RI, Ini Program Deden Darmansyah
KARAWANG, KarawangNews.com - Calon legislatif (Caleg) DPR RI, Deden Darmansyah punya program merehab 10 ribu rumah tak layak huni dan warga miskin perkotaan di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Karawang, Bekasi dan Purwakarta, juga bakal berupaya menciptakan lapangan kerja bagi 25 ribu warga Karawang.
Selain itu, Caleg dari kader PDI-P nomor urut 3 ini berupaya melakukan perubahan sistem kontrak kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di industri Karawang, Bekasi dan Purwakarta. Sedangkan untuk infrastruktur, ia bakal menaikan saluran air di Cikampek, yaitu Cikaranggelam di atas Tarik Timur, juga membangun jembatan Walahar agar Kutapohaci, Mulyasejati dan Tegalega Ciampel dapat terbuka.
Selain itu, merancang 'fly over' Cikampek-Tirtamulya dari arah tol Wawan Cikampek. Di bidang sosial, dia berencana melakukan peningkatan kesejahteraan PMKS dan Fasilitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
"Itu prioritas kerja saya selama lima tahun kedepan, tahun 2019-2024," kata mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini, Selasa (12/3/2019).
Dia memaparkan, Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan, banyak perusahaan yang menggunakan pola PKWT, padahal pekerjaan yang menyangkut proses produksi harus PKWTT. Sedangkan, yang boleh 'outsourching' adalah pekerjaan yang bersifat sementara, musiman dan tambahan, jadi bukan pekerjaan pokok. Misal, pabrik motor haru PKWTT.
"Saya ingin mengubah pola rekrutmen dari PKWT menjadi PKWTT bagi industri manufaktur, pada pekerjaan tertentu boleh PKWT, seperti sopir, security, office boy, catering, tetapi pekerjaan yang menyangkut produksi harus PKWTT," jelasnya.
Makanya, dia mengingatkan agar perusahaan menggunakan pola PKWTT di semua perusahaan Karawang, kalau pabrik mengangkat karyawan kontrak, maka 7 hari dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan pengawas Disnakertrans harus mengingatkan pabrik harus PKWTT karena ini menyangkut proses produksi. Jadi, masa percobaan tiga bulan, kemudian dapat diperpanjang 3 bulan setelah itu diangkat jadi karyawan tetap.
"Jika saya terpilih nanti, saya akan datang ke Menteri Tenaga Kerja untuk mendatangi 'holding' perusahaan yang memiliki saham 50 persen asing dan 50 persen lokal," ucapnya.
Kedua, akan memperjuangkan 25 ribu kesempatan bekerja bagi warga Karawang, Purwakarta dan Bekasi. Di Karawang tercatat 120 ribu penganggur tercatat di Disnakertrans yang punya kartu kuning, tetapi hingga kini belum dapat pekerjaan.
"Mudah-mudahan rumah aspirasi ini bisa menampung calon tenaga kerja, sebab banyak kasus pekerja yang nganggur lagi akibat habis kontrak, ini tidak bisa dibiarkan, seharusnya ini tugasnya bupati," kata Deden, sambil memperlihatkan posko pemenangannya di Jalan Raya Cikampek.
Kata dia, Disnakertrans harusnya menjadi pengawas, bukan menerima tenaga kerja. Saat ini malah dijustifikasi dalam bentuk Perbub, harusnya lowongan kerja jangan dibuat satu pintu, harusnya Disnakertrans hanya mengawasi, bukan seperti wasit yang ikut main.
Selain itu, nercita-cita membangun 10 ribu rumah layak huni di tiga kabupaten, yaitu bagi rumahnya yang sudah reyot. Sebanyak 10 ribu rehab rumah itu diperkirakan memakan anggaran hingga Rp 50 miliar.
"Data rumah tidak layak huni banyak, di Karawang ada 22 ribu rumah, jumlah 10 ribu untuk tiga kabupaten ini disesuaikan dengan kemampuan saya," ujarnya.
Keempat, meningkatkan penanganan PMKS dan memfasilitasi pekerja sosial masyakarat, sebab industrialisasi di daerah tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatr, tidak mendongkrak kesejahteraaan masyarakat, maka harus diupayakan meningkatkan pelayanan kepada PMKS dan fasilitasi PSM.
"Dulu telah difasilitasi 1 motor, kedepan akan ditambah dua motor lagi termasuk 1 ambulan tiap kecamatan," kata dia.
Di infrastruktur, Deden berencana membangun jembatan Walahar. Diakuinya, sejak dia duduk di DPRD Provinsi Jawa Barat tahun lalu, telah menganggarkan Rp 1,5 miliar untuk jembatan itu. Jika jembatan Walahar dibangun maka akan membuka daerah Kotapohaci dan Ciampel.
"Setelah dikalkulasikan anggaran yang dibutuhkan untuk jembatan Walahar yaitu Rp 900 miliar dari provinsi. Nanti, selama saya menjabat DPR RI, tiap tahun sekurang-kurangnya dianggarkan Rp 200 miliar untuk membangun Karawang, Purwakarta dan Bekasi, asal Presidennya Jokowi," kata Deden. (spn)
Selain itu, Caleg dari kader PDI-P nomor urut 3 ini berupaya melakukan perubahan sistem kontrak kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di industri Karawang, Bekasi dan Purwakarta. Sedangkan untuk infrastruktur, ia bakal menaikan saluran air di Cikampek, yaitu Cikaranggelam di atas Tarik Timur, juga membangun jembatan Walahar agar Kutapohaci, Mulyasejati dan Tegalega Ciampel dapat terbuka.
Selain itu, merancang 'fly over' Cikampek-Tirtamulya dari arah tol Wawan Cikampek. Di bidang sosial, dia berencana melakukan peningkatan kesejahteraan PMKS dan Fasilitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
"Itu prioritas kerja saya selama lima tahun kedepan, tahun 2019-2024," kata mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini, Selasa (12/3/2019).
Dia memaparkan, Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan, banyak perusahaan yang menggunakan pola PKWT, padahal pekerjaan yang menyangkut proses produksi harus PKWTT. Sedangkan, yang boleh 'outsourching' adalah pekerjaan yang bersifat sementara, musiman dan tambahan, jadi bukan pekerjaan pokok. Misal, pabrik motor haru PKWTT.
"Saya ingin mengubah pola rekrutmen dari PKWT menjadi PKWTT bagi industri manufaktur, pada pekerjaan tertentu boleh PKWT, seperti sopir, security, office boy, catering, tetapi pekerjaan yang menyangkut produksi harus PKWTT," jelasnya.
Makanya, dia mengingatkan agar perusahaan menggunakan pola PKWTT di semua perusahaan Karawang, kalau pabrik mengangkat karyawan kontrak, maka 7 hari dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan pengawas Disnakertrans harus mengingatkan pabrik harus PKWTT karena ini menyangkut proses produksi. Jadi, masa percobaan tiga bulan, kemudian dapat diperpanjang 3 bulan setelah itu diangkat jadi karyawan tetap.
"Jika saya terpilih nanti, saya akan datang ke Menteri Tenaga Kerja untuk mendatangi 'holding' perusahaan yang memiliki saham 50 persen asing dan 50 persen lokal," ucapnya.
Kedua, akan memperjuangkan 25 ribu kesempatan bekerja bagi warga Karawang, Purwakarta dan Bekasi. Di Karawang tercatat 120 ribu penganggur tercatat di Disnakertrans yang punya kartu kuning, tetapi hingga kini belum dapat pekerjaan.
"Mudah-mudahan rumah aspirasi ini bisa menampung calon tenaga kerja, sebab banyak kasus pekerja yang nganggur lagi akibat habis kontrak, ini tidak bisa dibiarkan, seharusnya ini tugasnya bupati," kata Deden, sambil memperlihatkan posko pemenangannya di Jalan Raya Cikampek.
Kata dia, Disnakertrans harusnya menjadi pengawas, bukan menerima tenaga kerja. Saat ini malah dijustifikasi dalam bentuk Perbub, harusnya lowongan kerja jangan dibuat satu pintu, harusnya Disnakertrans hanya mengawasi, bukan seperti wasit yang ikut main.
Selain itu, nercita-cita membangun 10 ribu rumah layak huni di tiga kabupaten, yaitu bagi rumahnya yang sudah reyot. Sebanyak 10 ribu rehab rumah itu diperkirakan memakan anggaran hingga Rp 50 miliar.
"Data rumah tidak layak huni banyak, di Karawang ada 22 ribu rumah, jumlah 10 ribu untuk tiga kabupaten ini disesuaikan dengan kemampuan saya," ujarnya.
Keempat, meningkatkan penanganan PMKS dan memfasilitasi pekerja sosial masyakarat, sebab industrialisasi di daerah tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatr, tidak mendongkrak kesejahteraaan masyarakat, maka harus diupayakan meningkatkan pelayanan kepada PMKS dan fasilitasi PSM.
"Dulu telah difasilitasi 1 motor, kedepan akan ditambah dua motor lagi termasuk 1 ambulan tiap kecamatan," kata dia.
Di infrastruktur, Deden berencana membangun jembatan Walahar. Diakuinya, sejak dia duduk di DPRD Provinsi Jawa Barat tahun lalu, telah menganggarkan Rp 1,5 miliar untuk jembatan itu. Jika jembatan Walahar dibangun maka akan membuka daerah Kotapohaci dan Ciampel.
"Setelah dikalkulasikan anggaran yang dibutuhkan untuk jembatan Walahar yaitu Rp 900 miliar dari provinsi. Nanti, selama saya menjabat DPR RI, tiap tahun sekurang-kurangnya dianggarkan Rp 200 miliar untuk membangun Karawang, Purwakarta dan Bekasi, asal Presidennya Jokowi," kata Deden. (spn)
Suroto: Tenaga Kerja Asing Wajib Menghuni Hotel di Karawang
KARAWANG, KarawangNews.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang, H. Ahmad Suroto menegaskan, tenaga kerja asing atau ekspatriat para pimpinan perusahaan industri di Karawang diwajibkan sewa apartemen dan hotel di Karawang, jika ini tidak dilakukan maka Disnakertrans tidak akan mencatat mereka sebagai tenaga kerja asing di perusahaan industri Karawang.
"Kita mencatat ada sebanyak 3.500 ekspatriat, saat ini mereka sewa hotel dan apartemen di Cikarang dan Jakarta, ekspatriat yang saat ini tinggal di Karawang hanya 500 orang. Jadi, tenaga kerja asing wajib menghuni hotel di Karawang dan kita sudah membuat surat edaran," kata Suroto, usai meeting dengan pengelola hotel di Karawang, di Novotel, Jumat (15/3/2019) sore.
Para pimpinan perusahaan dari Negara Cina, Jepang, Korea termasuk Jerman ini akan diundang ke Karawang pada tanggal 26 Maret 2019 terkait penyampaian program Pemerintah Kabupaten Karawang, diantaranya magang kerja dan pajak.
"Selain soal tenaga kerja asing, kita meminta kesadaran perusahaan soal Corporate Social Responsibility (CSR), soal ini pemerintah bukan mengemis, tetapi CSR merupakan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungannya," ucapnya. (spn)
"Kita mencatat ada sebanyak 3.500 ekspatriat, saat ini mereka sewa hotel dan apartemen di Cikarang dan Jakarta, ekspatriat yang saat ini tinggal di Karawang hanya 500 orang. Jadi, tenaga kerja asing wajib menghuni hotel di Karawang dan kita sudah membuat surat edaran," kata Suroto, usai meeting dengan pengelola hotel di Karawang, di Novotel, Jumat (15/3/2019) sore.
Para pimpinan perusahaan dari Negara Cina, Jepang, Korea termasuk Jerman ini akan diundang ke Karawang pada tanggal 26 Maret 2019 terkait penyampaian program Pemerintah Kabupaten Karawang, diantaranya magang kerja dan pajak.
"Selain soal tenaga kerja asing, kita meminta kesadaran perusahaan soal Corporate Social Responsibility (CSR), soal ini pemerintah bukan mengemis, tetapi CSR merupakan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungannya," ucapnya. (spn)
Tiga Minggu, Aplikasi Tangkar Menerima 400 Aduan
KARAWANG, KarawangNews.com - Sejak diluncurkan 22 Februari 2019 lalu, aplikasi Tanggap Karawang (Tangkar) telah melayani sebanyak 400 pengaduan warga, aduan itu berkaitan infrastruktur, transportasi dan birokrasi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Yasin Nasrudin mengatakan, dibanding SMS Gateway, aplikasi Tangkar lebih banyak mendapat respon masyarakat. Kata dia, setahun SMS Gateway menerima 272 pengaduan, sedangkan Tangkar sebanyak 400 hanya dalam waktu tiga minggu.
"Dari 400 aduan itu, 246 sudah selesai, 70 sedang proses dan 81 aduan masih menunggu respon admin," kata dia, Kamis (14/3/2019) siang.
Diketahui, aplikasi Tangkar bisa diakses melalui jejaring media sosial, diantaranya facebook dan instagram. Aplikasi Tangkar memiliki 76 admin yang tersebar di beberapa organisasi dan perangkat daerah, BUMN, BUMD seperti PDAM, Telkom dan PLN, juga BPJS, polisi, Samsat dan BPN. (spn)
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Yasin Nasrudin mengatakan, dibanding SMS Gateway, aplikasi Tangkar lebih banyak mendapat respon masyarakat. Kata dia, setahun SMS Gateway menerima 272 pengaduan, sedangkan Tangkar sebanyak 400 hanya dalam waktu tiga minggu.
"Dari 400 aduan itu, 246 sudah selesai, 70 sedang proses dan 81 aduan masih menunggu respon admin," kata dia, Kamis (14/3/2019) siang.
Diketahui, aplikasi Tangkar bisa diakses melalui jejaring media sosial, diantaranya facebook dan instagram. Aplikasi Tangkar memiliki 76 admin yang tersebar di beberapa organisasi dan perangkat daerah, BUMN, BUMD seperti PDAM, Telkom dan PLN, juga BPJS, polisi, Samsat dan BPN. (spn)
BLK Komunitas Merupakan Inovasi Peningkatan SDM
JAKARTA, KarawangNews.com – Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis Komunitas di Pesantren merupakan sebuah inovasi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Untuk itu, program tersebut perlu didukung dan diapresiasi supaya dapat terlaksana sampai mencapai target 1.000 BLK di tahun 2019.
"BLK Komunitas merupakan inovasi yang baik dari Kemeterian Tenaga Kerja dalam usaha meningkatkan mutu dan kualitas SDM masyarakat. Dari BLK Komunitas di Pesantren ini kita juga melihat bahwa di pesantren tidak hanya belajar agama, namun juga dibekali kompetensi dunia kerja serta wirausaha," kata Pemerhati Ketenagakerjaan, Dani Satria di Jakarta, Sabtu (9/3/2019).
Tantangan yang dihadapi oleh para tenaga kerja di masa depan sangatlah kompetitif. Maka dari itu, perlu adanya terobosan dan program yang tepat sasaran guna menyongsong tahun-tahun mendatang.
Dia menilai, para santri memiliki jaringan yang bagus dan kuat di komunitasnya. Jika para santri dan masyarakat sekitar dibekali kompetensi wirausaha yang tepat, maka dampak di perekonomian akan semakin terasa.
"BLK Komunitas ini dampaknya akan lebih terasa di lapisan masyarakat menegah dan bawah. Selain itu juga sasarannya juga tepat karena ditujukan ke para santri yang memiliki jaringan kuat," ucap Dani.
Kata dia, BLK Komunitas di Pesantren adalah solusi bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses pelatihan kerja. Dengan pendirian 1.000 BLK, maka cakupan masyarakat yang merasakan manfaat BLK ini akan semakin luas.
Seperti diketahui, di BLK Komunitas ini mengajarkan beberapa keahlian seperti teknik otomotif sepeda motor, teknik las, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, wood-working, teknologi informasi dan komunikasi, menjahit, teknik pendingin dan listrik, industri kreatif dan kejuruan bahasa.
Sebelumnya, program pemberian bantuan pendirian BLK Komunitas telah dimulai oleh Kementerian Tenaga Kerja sejak tahun 2017 dengan mendirikan 50 lembaga BLK Komunitas, dilanjutkan pendirian BLK Komunitas sebanyak 75 lembaga pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 akan didirikan 1.000 BLK Komunitas. (rls)
"BLK Komunitas merupakan inovasi yang baik dari Kemeterian Tenaga Kerja dalam usaha meningkatkan mutu dan kualitas SDM masyarakat. Dari BLK Komunitas di Pesantren ini kita juga melihat bahwa di pesantren tidak hanya belajar agama, namun juga dibekali kompetensi dunia kerja serta wirausaha," kata Pemerhati Ketenagakerjaan, Dani Satria di Jakarta, Sabtu (9/3/2019).
Tantangan yang dihadapi oleh para tenaga kerja di masa depan sangatlah kompetitif. Maka dari itu, perlu adanya terobosan dan program yang tepat sasaran guna menyongsong tahun-tahun mendatang.
Dia menilai, para santri memiliki jaringan yang bagus dan kuat di komunitasnya. Jika para santri dan masyarakat sekitar dibekali kompetensi wirausaha yang tepat, maka dampak di perekonomian akan semakin terasa.
"BLK Komunitas ini dampaknya akan lebih terasa di lapisan masyarakat menegah dan bawah. Selain itu juga sasarannya juga tepat karena ditujukan ke para santri yang memiliki jaringan kuat," ucap Dani.
Kata dia, BLK Komunitas di Pesantren adalah solusi bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses pelatihan kerja. Dengan pendirian 1.000 BLK, maka cakupan masyarakat yang merasakan manfaat BLK ini akan semakin luas.
Seperti diketahui, di BLK Komunitas ini mengajarkan beberapa keahlian seperti teknik otomotif sepeda motor, teknik las, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, wood-working, teknologi informasi dan komunikasi, menjahit, teknik pendingin dan listrik, industri kreatif dan kejuruan bahasa.
Sebelumnya, program pemberian bantuan pendirian BLK Komunitas telah dimulai oleh Kementerian Tenaga Kerja sejak tahun 2017 dengan mendirikan 50 lembaga BLK Komunitas, dilanjutkan pendirian BLK Komunitas sebanyak 75 lembaga pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 akan didirikan 1.000 BLK Komunitas. (rls)
Polisi Tembak Dua Pelaku Curanmor
KARAWANG, KarawangNews.com - Polisi menembak dua pelaku curanmor saat keduanya melakukan perlawanan saat ditangkap, satu pelaku diketahui residivis yang kerap melakukan aksi kejahatan serupa.
"Kita terpaksa melakukan tindakan tegas terukur di bagian betis," kata Kasatreskrim Polres Karawang, AKP Bimantoro, Selasa (12/3/2019).
Dari tangan pelaku, polisi menyita kunci T yang bervariasi sesuai jenis mata kunci motor, keduanya diketahui tidak bersenjata tajam saat beraksi.
"Saat kita geledah, kita tidak menemukan senjata tajam," ucapnya.
Pelaku berinisial H (33) asal Lemahabang dan R (33) asal Tempuran ini sering melakukan aksinya di wilayah Karawang dan luar kota. Mereka mengincar rumah sepi pada malam hari dan waktu shubuh.
"Keduanya dijerat hukuman penjara 7 tahun," kata AKP Bimantoro. (spn)
"Kita terpaksa melakukan tindakan tegas terukur di bagian betis," kata Kasatreskrim Polres Karawang, AKP Bimantoro, Selasa (12/3/2019).
Dari tangan pelaku, polisi menyita kunci T yang bervariasi sesuai jenis mata kunci motor, keduanya diketahui tidak bersenjata tajam saat beraksi.
"Saat kita geledah, kita tidak menemukan senjata tajam," ucapnya.
Pelaku berinisial H (33) asal Lemahabang dan R (33) asal Tempuran ini sering melakukan aksinya di wilayah Karawang dan luar kota. Mereka mengincar rumah sepi pada malam hari dan waktu shubuh.
"Keduanya dijerat hukuman penjara 7 tahun," kata AKP Bimantoro. (spn)
Calon Sekda Tulis Makalah Strategi Tentang Karawang
KARAWANG, KarawangNews.com - Senin (11/3/2018) delapan pejabat peserta calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang mengikuti tahapan penulisan makalah di aula Hotel Mercure, mereka diwajibkan membuat makalah tentang pembangunan Karawang secara spontan.
"Ini proses lanjutan setelah sebelumnya calon Sekda mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus semua," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang, Aang Rahmatullah, di sela kegiatan tersebut.
Sementara itu, peserta calon Sekda, Kepala Dinas Pertanian Karawang, Hanafi kepada wartawan menyatakan, selama hampir empat jam dia membuat makalah dengan judul Bank Data dan Karawang Hari Ini. Makalah tersebut memaparkan mengenai pentingnya Pemkab Karawang memiliki pusat data dari semua dinas dan instansi se-kabupaten.
"Jadi bisa dievaluasi setiap saat kinerja dinas dan untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan serapan anggarannya," kata dia.
Di tempat sama, juga peserta calon Sekda, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang, Dedi Ahdiyat menyebutkan, dia menulis makalah tentang Peran Sekda di Era Otonomi Daerah. Kata dia, pada prinsipnya ada tiga hal peran Sekda, pertama membantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan, kedua sebagai koordinator kegiatan SKPD dan ketiga layanan administrasi juga pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Tupoksi ini bisa dijalankan apabila memiliki ASN yang handal kreatif dan profesional untuk menjabarkan visi misi bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," kata dia.
Pada test ini, calon Sekda menulis makalah yang harus berisi tentang konsep pembangunan Karawang secara menyeluruh, menuangkan gagasannya yang akan dilakukan seandainya terpilih menjadi Sekda Karawang.
Gagasannya yaitu berupa pemikiran stategis dengan perubahan yang signifikan untuk memperbaharui kondisi dan situasi saat ini dengan memperhatikan anggaran dan waktu masa jabatan. Sekda yang terpilih harus memberikan 'output' dan yang terpenting harus membawa dampak perubahan pada pembangunan Kabupaten Karawang. (spn)
"Ini proses lanjutan setelah sebelumnya calon Sekda mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus semua," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang, Aang Rahmatullah, di sela kegiatan tersebut.
Sementara itu, peserta calon Sekda, Kepala Dinas Pertanian Karawang, Hanafi kepada wartawan menyatakan, selama hampir empat jam dia membuat makalah dengan judul Bank Data dan Karawang Hari Ini. Makalah tersebut memaparkan mengenai pentingnya Pemkab Karawang memiliki pusat data dari semua dinas dan instansi se-kabupaten.
"Jadi bisa dievaluasi setiap saat kinerja dinas dan untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan serapan anggarannya," kata dia.
Di tempat sama, juga peserta calon Sekda, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang, Dedi Ahdiyat menyebutkan, dia menulis makalah tentang Peran Sekda di Era Otonomi Daerah. Kata dia, pada prinsipnya ada tiga hal peran Sekda, pertama membantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan, kedua sebagai koordinator kegiatan SKPD dan ketiga layanan administrasi juga pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Tupoksi ini bisa dijalankan apabila memiliki ASN yang handal kreatif dan profesional untuk menjabarkan visi misi bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," kata dia.
Pada test ini, calon Sekda menulis makalah yang harus berisi tentang konsep pembangunan Karawang secara menyeluruh, menuangkan gagasannya yang akan dilakukan seandainya terpilih menjadi Sekda Karawang.
Gagasannya yaitu berupa pemikiran stategis dengan perubahan yang signifikan untuk memperbaharui kondisi dan situasi saat ini dengan memperhatikan anggaran dan waktu masa jabatan. Sekda yang terpilih harus memberikan 'output' dan yang terpenting harus membawa dampak perubahan pada pembangunan Kabupaten Karawang. (spn)
Gramedia Kembali Gelar Olympic Science 2019
 |
| Imam Yulianto |
KARAWANG, KarawangNews.com - Gramedia Karawang melaksanakan Gramedia Science Olympic 2019, Minggu (3/3/2019) siang, lomba ilmu pengetahuan ini diikuti sebanyak 214 tim dari sekolah SD di Karawang dan Cikarang. Tiap tim beranggotakan tiga siswa, mereka berkompetisi pengetahuan sains.
Sebanyak 214 tim dari sejumlah sekolah di Karawang dan Cikarang mengikuti Gramedia Science Olympic 2019 di Gramedia Karawang, Galuh Mas, Minggu (3/3/2019). Pada Science Olympic 2019 ini, Gramedia ingin mengulangi kesuksesan setelah giat serupa tahun 2018. Pada olimpiade sains ini, Gramedia menggandeng Yupi sebagai sponsor utama.
Manajer Gramedia CBD Karawang, Imam Yulianto menjelaskan, awalnya acara ini dibatasi untuk 200 tim saja, tetapi ada kebijakan untuk menerima hingga 214 tim, tiap tim beranggotakan 3 siswa. Para pesertra ini mendapatkan buku Sains Seru 1 terbitan dari penerbit Elexmedia Komputindo, juga eksperimen kit, snack dan 1 paket Yupi.
Pada tahun 2018, kata Imam, antusias Gramedia Science Olympic cukup baik, dari toko ke toko antusiasmenya selalu meningkat. Tak beda jauh, antusiasme tahun ini sama seperti tahun sebelumnya, total hadiah pada olimpiade sains ini totalnya Rp 15 juta.
Dia berharap, diselenggarakannya acara ini bisa memberikan sisi menyenangkan belajar Sains, memberikan tambahan pengetahuan dan uji kompetitif masing-masing siswa untuk bersaingan secara sportif.
"Acara ini diharapkan menjadi wadah bagi anak-anak, mengembangkan minat dan kompetisi, khususnya ilmu pengetahuan," jelasnya. (spn)
Sebanyak 214 tim dari sejumlah sekolah di Karawang dan Cikarang mengikuti Gramedia Science Olympic 2019 di Gramedia Karawang, Galuh Mas, Minggu (3/3/2019). Pada Science Olympic 2019 ini, Gramedia ingin mengulangi kesuksesan setelah giat serupa tahun 2018. Pada olimpiade sains ini, Gramedia menggandeng Yupi sebagai sponsor utama.
Manajer Gramedia CBD Karawang, Imam Yulianto menjelaskan, awalnya acara ini dibatasi untuk 200 tim saja, tetapi ada kebijakan untuk menerima hingga 214 tim, tiap tim beranggotakan 3 siswa. Para pesertra ini mendapatkan buku Sains Seru 1 terbitan dari penerbit Elexmedia Komputindo, juga eksperimen kit, snack dan 1 paket Yupi.
Pada tahun 2018, kata Imam, antusias Gramedia Science Olympic cukup baik, dari toko ke toko antusiasmenya selalu meningkat. Tak beda jauh, antusiasme tahun ini sama seperti tahun sebelumnya, total hadiah pada olimpiade sains ini totalnya Rp 15 juta.
Dia berharap, diselenggarakannya acara ini bisa memberikan sisi menyenangkan belajar Sains, memberikan tambahan pengetahuan dan uji kompetitif masing-masing siswa untuk bersaingan secara sportif.
"Acara ini diharapkan menjadi wadah bagi anak-anak, mengembangkan minat dan kompetisi, khususnya ilmu pengetahuan," jelasnya. (spn)
