KARAWANG, KarawangNews.com - "Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, menjadi bupati tak cukup keinginan dan uang, tetapi harus memiliki ilmu pengalaman dan kemampuan dalam menejemen daerah, jangan sampai terjebak soal ijin," kata calon Bupati Karawang. H. Deden Darmansah, Kamis (29/1/2015).

Kalau ada yang salah soal ijin berarti bupati belum paham, karena ijin adalah urusan dinas. Diakui Deden, jika dia terpilih jadi Bupati Karawang, dia tidak akan bersentuhan dengan ijin, sebab kewenangannya ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT).

"Jadi budaya memohon petunjuk menghadap pimpinan daerah harus dihilangkan, karena sesuai peraturan daerah, pemimpin tidak lagi mengurus soal ijin dan non ijin," kata Deden.

Mekanisme BPMPT selama ini hanya memperpanjang birokrasi, misalnya seorang pemohon trayek angkutan umum mendatangi BPMPT, kemudian dia diminta untuk melanjutkan ijin itu ke Dinas Perhubungan, ini malah mempersulit. Harusnya cukup di BPMPT saja dan tidak harus melalui OPD terkait.

Kedepan, lanjut Deden, ketika PDI Perjuangan memimpin, ijin tidak perlu lagi bersentuhan dengan OPD non teknis. Dia menegaskan, ijin itu jangan diartikan sebagai retribusi atau pajak, tetapi sebagai pengendalian atau 'train of horse'. Jika suatu saat si pemohon berbuat salah, maka tinggal dibuka kembali alasan pemerintah memberikan ijin kepada si pemohon itu.

"Cukup mendatangi BPMPT dan ijin langsung keluar dari BPMPT. Untuk mengubah itu memang perlu revolusi mental," kata Deden, mengutip pernyataan Presiden RI Joko Widodo soal revolusi mental.

Ini yang harus direformaai, lanjut Deden, ini baru soal  ijin, belum lagi soal yang lain. Maka, pemimpin harus memiliki disiplin dan kemampuan memenejemen pemerintahan. Biasanya, ini yang tertuang dalam visi dan misi calon pemimpin daerah.

"Saya sudah punya pengalaman dan kemampuan dalam memenej hal itu, tinggal mengamalkan yang jadi bagian dari ibadah. Nah sekarang persoalannya mau tidak masyarakat dipimpin oleh PDI-P," ungkapnya. (spn)

KARAWANG, KarawangNews.com - Ketika PDI Perjuangan memimpin Kabupaten Karawang, 30 kantor kecamatan se-kabupaten akan dibuka selama 24 jam dan dibagi tiga shift kerja, ini untuk mempermudah pelayanan masyaraka. Demikian gagasan bakal calon bupati Karawang, H. Deden Darmansah, saat ditemui di kediamannya, Kamis (29/1/2015) malam.

PDI Perjuangan akan membentuk pemerintahan kecamatan sebagai miniatur pemeritahan kabupaten, kebutuhan pelayanan harus ditanggapi pihak kecamatan dengan mensiagakan kendaraan ambulan, pemadam kebakaran dan pusat pengaduan, ini diprioritaskan bagi masyarakat yang kurang mampu, yang butuh penanganan segera di jam malam.

"Karena tak sedikit warga yang mendadak sakit di malam hari dan butuh pertolongan, sehingga pelayanan di semua kecamatan harus optimal selama 24 jam," jelasnya.

Selain itu, kecamatan pun akan dibagi menjadi dua cluster, A dan B, camat tidak akan menduduki jabatan di Sekda sebelum menjabat sebagai camat di cluster A, kecuali camat yang menonjol prestasinya, sehingga kewibawaan camat akan dikembalikan seperti dahulu.

"Pelantikan kepala sekolah bisa dilakukan oleh camat, kita akan kembalikan kewibaan camat seperti dahulu yang sangat dihargai jabatannya oleh masyarakat. Anggaran untuk kecamatan pun akan khusus dengan jumlah yang besar dibanding saat ini. Forum musyawarah kecamatan pun akan dikuatkan kembali dan camat sebagai ketua forum," ungkapnya.

Dengan menjadi sentral pemerintahan dan pusat pelayanan masyarakat ini, maka bupati yang terpilih dari PDI Perjuangan pun akan memperhatikan anggaran kecamatan menjadi 10 kali lipat dari anggaran saat ini, karena kecamatan ini merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat pedesaan.

"Camat akan berkuasa penuh menyangkut kenyamanan masyarakat, ketertiban umum, bahkan Pedagang Kaki Lima (PKL) pun akan menjadi kewenangan camat untuk mengaturnya. Dengan anggaran besar, staff kecamatan pun akan diperhatikan vitaminnya oleh bupati. Insya Allah, ini akan dilaksanakan jika saya atau calon PDI-P lainnya yang jadi bupatinya," jelas Deden. (spn)

KARAWANG, KarawangNews.com - Bakal calon bupati Karawang H. Deden Darmansah menyatakan, dalam karir politiknya dia hanya ingin menjadi dewan di DPR RI dan menteri, tetapi dia selalu terngiang amanah almarhum H. Tono Bahtiar yang pernah memintanya mencalonkan bupati Karawang tahun ini.

Diceritakan Deden, Tono Bahtiar sangat menginginkan Deden mencalonkan diri jadi bupati, sementara Tono tetap di DPR RI. Setelah sebelumnya Tono pernah berusaha kuat agar Deden duduk di DPR RI, dengan syarat Rieke Diah Pitaloka yang menang di satu Daerah Pemilihan (Dapil) diangkat Presiden Jokowi jadi menteri.

Ketika Rieke tidak jadi menteri dan Deden tidak bisa duduk di DPR RI, tak ada pilihan bagi Tono membantu sahabatnya ini maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Karawang. Dengan begitu, dua kader terbaik PDI Perjuangan Karawang ini akan dengan mudah menerapkan ideologi politik mereka di daerah lumbung padi ini.

"Dalam diri saya ada ruh Tono. Sebelum dia meninggal, pernah berpesan agar saya nyalon bupati," kata Deden, saat ditemui di kediamannya, Kamis (29/1/2015) malam.

Deden menepis hasil sidang mantan bupati Ade Swara di Bandung beberapa waktu lalu, yang menyatakan ada indikasi duet antara Tono dan Ade Swara  dari uang suap yang mereka terima untuk mendanai pencalonan bupati dan wakil bupati pasangan Ade Swara dan Tono Bahtiar mendatang. Diakui Deden, Tono tidak akan mencalonkan bupati, dia tetap akan konsen di DPR RI.

"Saya berkawan dengan almarhum sekitar 10 tahun lebih, ketika pemilihan legislatif kemarin kita berdua sama-sama bersaing, tetapi sebenarnya Tono menginginkan saya pun bisa duduk di DPR RI. Makanya ketika saya kalah, dia mendukung saya mencalonkan jadi bupati," jelasnya.

Dengan demikian, pesan almarhum Tono Bahtiar ini yang mendorongnya kuat mencalonkan diri jadi bupati di partainya sendiri berlambang banteng moncong putih ini. Namun begitu, Deden tidak ambisi untuk jadi bupati mana kala DPP PDI Perjuangan tidak mengusungnya dan telah menetapkan orang lain dari hasil seleksi bakal calon bupati dari partainya itu.

"Ketika saya tidak ditunjuk DPP PDI Perjuangan jadi bupati dan menetapkan bakal calon yang lain menjadi calon bupati, maka saya akan dukung penuh calon dari partai sendiri, yang penting PDI Perjuangan menang, siapapun calonnya, apakah saya atau bukan," ungkapnya. (spn)

KARAWANG, KarawangNews.com - Selama melaksanakan Kurikulun 2013 (Kurtilas) selama satu semester kemarin, kegiatan belajar mengajar di SMPN 1 Kutawaluya menjadi lebih baik, pada kurikulum itu pengajar menjadi fasilitator, tetapi sesuai peraturan menteri, sekolah harus kembali melaksanakan Kurikulum tahun 2006 sambil menunggu evaluasi kesiapan sekolah untuk melaksanakan Kurtilas lagi.

Demikian dijelaskan Kepala SMPN 1 Kutawaluya, Neneng Lisnawati S.Pd, MM, sekolahnya siap dievaluasi dan siap melaksanakan Kurtilas kembali. Diakuinya, Kurtilas yang telah berjalan satu semester itu berjalan dengan baik, bahkan banyak perbaikan yang positif yang dirasakan guru dan pelajar.

"Kurikulum 2013 ini sudah berjalan dengan baik, banyak hal positif, karena kurikulumnya mengajak guru jadi kreatif, menuntut menguasai IT. Sekolah kami sudah siap melaksanakan Kurikulum 2013," jelasnya.

Namun begitu, di Kurtilas ini hanya cara penilaian siswa yang masih dianggap sulit oleh guru, tetapi Neneng yakin seiring waktu guru akan terbiasa. Sebab, pada Kurikulum 2006 penilaian hanya melaporkan pengetahuan siswa, di Kurikulum 2013 guru harus mampu melaporkan keterampilan dan sikap. Penilaian ini diakui Neneng mengarahkan pelajar lebih baik untuk pembentukan karakternya.

"Penilaian di Kurtilas harus ada deskripsi di setiap penilaian, ini yang masih dianggap menuntut waktu yang cukup lama bagi guru, tetapi jika sudah terlaksana dan terbiasa tidak akan menjadi beban," kata Neneng.

Di tempat terpisah, Guru Pendidikan Jasmani SMPN 1 Rengasdengklok, Didi Solahudin ditemui di kantornya, Rabu (28/1/2015) menjelaskan, Kurikulum 2013 mempermudah siswanya, Kurikulum itu mengarahkan guru untuk membuat anak gembira dan senang. Hanya saja fasilitas yang harus diperbanyak, tetapi pihaknya sudah mensiasati alat dengan modifikasi.

"Kita masih melaksanakan Kurtilas hingga akhir minggu ini, sebab di awal bulan Februari besok kami kembali ke Kurikulum 2006. Pada dasarnya, kami sudah siap melaksanakan Kurtilas," kata Didi. (spn)

KARAWANG, KarawangNews.com - Dugaan ada pungutan kepada bakal calon kepala desa (Kades) yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sangat disesalkan oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Karawang, Sri Rahayu Agustina. Pihaknya menganggap pungutan tersebut sudah sampai melampaui batas ketentuan.

Kata Sri, beberapa waktu lalu telah dilakukan pembahasan anggaran Pilkades dan diputuskan dana pelaksanaan Pilkades seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015.

“Saya selaku pimpinan badan anggaran, sejak awal tidak mendengar adanya biaya tambahan partisipatif yang dipungut dari bakal calon. Sehingga, kalau saat ini di lapangan telah terjadi pungutan, sudah dipastikan hal itu merupakan perbuatan melawan hukum,” ungkapnya, Selasa (27/1/2015) di kantornya.

Menurut perempuan politisi Partai Golkar ini, sejak awal pembahasan anggaran telah terjadi kesepakatan antara eksekutif melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dengan Komisi A DPRD Kabupaten Karawang termasuk Pansus Perda Desa/Pilkades. Namun, belakangan justru mencuat terjadi pungutan yang ditarik dari bakal calon. Apalagi, kata dia, dibeberapa desa masing-masing bakal calon, besaran pungutannya sangat fantastis.

“Coba bayangkan, pungutan sampai Rp 30-40 juta. Ini sudah tidak realistis dan kesannya ajang kesempatan untuk cari duit. BPMPD dalam pengajuan anggaran untuk Pilkades, tentunya sudah mempunyai kalkulasi dan perhitungan, kenapa harus ada pungutan,” ucapnya heran.

Bagi Sri Rahayu, ketentuan hukum dan peraturan terkait anggaran sudah cukup jelas. Pihaknya menyatakan, berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No 43 Tahun 2014 mengatur tentang pembiayaan Pilkades yang dibebankan pada APBD. Sehingga, lanjutnya, kalau telah dilakukan pelanggaran atas regulasi dan peraturan, tentunya bisa menjadikan jeratan hukum.

“Negara kita adalah negara hukum, sehingga perbuatan apapun harus memiliki dasar hukum. Ini yang seharusnya dipikirkan, jangan sampai hal itu dibiarkan,” tandasnya.

Dengan adanya pungutan tersebut pihak eksekutif yang menjadi leading sector penyelenggaraan Pilkades harus sigap dan mengambil kebijakan. Pihak BPMPD atau bahkan Pimpinan Daerah harus segera mengumpulkan, mengingatkan dan memberi arahan atau teguran untuk menghentikannya. Pasalnya, bagaimanapun juga sebuah perbuatan yang tidak ada dasar hukumnya, meskipun bermaksud baik tapi dari perspektif hukum tidak berdasar, maka itu merupakan pelanggaran.

“Dalam syariat Islam sudah jelas, ada norma yang menyatakan sebuah niat baik harus dibarengi dengan perbuatan yang baik pula. Jadi sebenarnya saya sangat kecewa dengan eksekutif atas adanya laporan ini," tukas perempuan kelahiran 2 Agustus 1975 ini.

Menanggapi adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu yang akan melaporkan kasus pungutan tersebut, dia justru mengapresiasi. Bagi dia, semua warga memiliki hak untuk untuk melaporkan sebuah tindak pelanggaran aturan hukum sebagaimana rumusan KUHP pasal 75.

“Itu haknya warga negara kalau mau melaporkan, yang penting, sebelum semuanya terjadi, mumpung masih ada kesempatan, segera diperbaiki,” jelasnya. (mus)

KARAWANG, KarawangNews.com - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Karawang diminta berinisiatif dan progresif melakukan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Sebab, keberadaan ribuan perusahaan di Karawang belum mampu memberikan implikasi positif bagi perkembangan dunia pendidikan di Kota Pangkal Perjuangan.

Terlebih, Disdikpora terkesan enggan untuk melakukan desakan dan inisiatif kepada perusahaan untuk mengajukan desain pengelolaan dana tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu keprihatinan Himpunan Mahasiswa Karawang se- Bandung Raya yang disampaikan oleh Sekretaris Majelis Konsultasi dan Pertimbangan, Ade Sopyan, Selasa (27/1/2015).

“Banyaknya perusahaan di Karawang tentunya harus berdampak positif pada pembangunan Karawang, khususnya bidang pendidikan, karena salah satu kewajiban perusahaan adalah memberikan dana CSR sebagaimana dalam UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tentu hal tersebut harus ditangkap oleh Pemda Karawang dan salah satunya Disdikpora,” ungkapnya.

Menurut Ade, keprihatinannya ini berasalan. Mengingat, dengan pesatnya kemajuan industri di Karawang, tetapi pada kenyataannya kualitas pendidikan di daerah lumbung padi ini masih jauh di bawah rata-rata, padahal potensi sumber anggaran sangat tinggi.

Bisa dibayangkan, kata dia, dari sekian banyak perusahaan yang ada di Karawang apabila menyalurkan anggaran CSR-nya untuk pendidikan di Karawang, pastilah sangat elok. Tentu tidak ada lagi berita bangunan sekolah rusak, gedung ambruk maupun anak putus sekolah.

Terlebih lagi, kata Ade, pada tahun 2015 ini, Karawang harus mampu melakukan pembenahan untuk kesiapan Sumber Daya Manusia. Pasalnya, di tahun ini pula, SDM Karawang dan nasional harus berkompetisi pada ruang persaingan ASEAN Economi Community atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sehingga, kata dia, jangan sampai masyarakat karawang tertinggal terlalu jauh dan kalah bersaing dengan SDM negara  lain.

“Nah, disinilah, pembangunan SDM ini harus disinergikan dengan pembangunan kualitas pendidikannya. Salah satu upaya pendorongnya, tentu adalah dengan melakukan penyerapan dan mengalokasikan dana CSR secara transparan,professional,akuntabel dan tepat sasaran," terang dia.

Harapannya, Pemda melalui Disdikpora harus segera melakukan desakan kepada pihak perusahaan untuk menggalan dan mengelola dana CSR berikut skema pendistribusiannya untuk peningkatan kualitas pendidikan di Karawang.

“Mengenai kurangnya pemahaman pihak sekolah tentang tata cara mendapatkan bantuan CSR dari perusahaan, harusnya Disdikpora Karawang bisa mensosialisasikan lagi teknis dan prosedur untuk mendapatkan bantuan CSR. Kalau tidak ada yang paham prosedurnya berarti sosialisasi yang dilakukan dinas pendidikan tidak efektif," pungkasnya. (mus)