 |
| Ilustrasi (foto:net). |
KarawangNews.com – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang diatur dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 dinilai belum memberikan dampak positif yang merata bagi masyarakat.
Penilaian tersebut disampaikan Rudi Martono, anggota Banteng Muda Indonesia (BMI) Karawang, sayap organisasi PDI Perjuangan, usai mengikuti Dialog Kebangsaan dalam rangkaian Haul Bung Karno ke-55 di aula Taufik Kiemas, kantor DPC PDIP Karawang, Senin (30/6/2025) siang.
Menurut Rudi, sistem SPMB yang berlaku saat ini terlalu rumit dan tidak berpihak pada pemerataan akses pendidikan.
"Zonasi dan jalur prestasi yang ada masih belum efektif," tegasnya.
Seharusnya, kata dia, pemerintah bisa memberikan pendidikan gratis 100 persen, termasuk seragam, buku, dan sepatu.
"Tapi sejak era Presiden Soeharto hingga sekarang, hal itu belum terwujud," cetusnya.
Dengan lugas, Rudi menyoroti, alokasi anggaran pendidikan dari APBN sebesar 20 persen seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menjamin pendidikan gratis secara menyeluruh, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Ia juga mengusulkan agar sistem seleksi siswa baru disederhanakan. "Kembalikan saja ke sistem seleksi berdasarkan nilai rapor atau tes masuk seperti dulu," ungkapnya.
"Anak-anak berprestasi, seperti peringkat 1 hingga 3, harusnya bisa memilih sekolah yang diinginkan," tambahnya.
Sementara itu, anggota DPRD Karawang dari Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Anwar Hidayat, SH., MH., juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap sistem SPMB.
Menurutnya, sistem yang ada saat ini harus diukur dari tingkat kepuasan masyarakat, bukan sekadar aturan teknis semata.
"Masalah ini bukan hanya soal aturan zonasi atau prestasi, tapi juga bagaimana sosialisasi dan pelaksanaannya sampai ke masyarakat bawah," kata Dede Anwar.
"Pemerintah daerah harus bisa mengukur sejauh mana respons masyarakat terhadap sistem ini," jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pembinaan dan edukasi dari pemerintah kepada masyarakat terkait mekanisme pendaftaran siswa baru.
Ia menyarankan agar pemerintah menyediakan pendamping, seperti satgas, untuk membantu masyarakat memahami prosedur yang berlaku.
Di akhir pernyataannya, Dede Anwar menyebut Komisi IV DPRD Karawang siap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem SPMB demi perbaikan kualitas pendidikan di Kabupaten Karawang.
"Yang paling penting adalah menyuarakan aspirasi masyarakat dan memberikan saran konstruktif kepada pemerintah."
"Reformasi pendidikan harus dimulai dari kebijakan yang tepat dan berpihak pada rakyat," ujarnya. (Sky)
