 |
| Ilustrasi. (foto:net) |
KarawangNews.com – Pemerintah Kabupaten Karawang mulai membahas rencana penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Pembahasan tersebut dilakukan sebagai respons atas arahan pemerintah pusat terkait wacana penerapan kembali WFH pasca-libur Lebaran.
Kebijakan ini digulirkan sebagai salah satu upaya efisiensi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia yang berdampak pada berbagai sektor.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang, Jajang Jaenudin, menyampaikan, pihaknya saat ini masih mengkaji secara teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Untuk WFH di Karawang, kami belum menentukan hari. Tadi masih membahas teknis pelaksanaannya,” ujarnya, Kamis (26/3).
Ia menjelaskan, pembahasan ini menjadi langkah awal untuk memastikan kebijakan dapat berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.
Menurutnya, Pemkab Karawang perlu menyiapkan skema yang tepat agar kinerja ASN tetap optimal meskipun bekerja dari rumah.
“Ini sebagai langkah mitigasi supaya pelayanan publik dan kinerja tidak terganggu,” kata Jajang.
Terkait waktu pelaksanaan, pihaknya menegaskan masih menunggu keputusan dan arahan resmi dari pemerintah pusat.
“Untuk waktunya, kami masih menunggu arahan dari pusat,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan, wacana WFH diusulkan diterapkan satu kali dalam sepekan.
Namun demikian, Tito menegaskan, kebijakan tersebut masih menunggu persetujuan akhir dari Presiden Prabowo Subianto serta hasil koordinasi lanjutan antar kementerian terkait. [*]
