 |
| Yeni Maryani. (foto:Sky) |
KarawangNews.com – Pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Koperasi Karyawan RS Bayukarta Karawang menuai sorotan tajam dari pengawas koperasi. Rapat yang digelar pengurus baru pada Senin (7/7/2025) itu dinilai janggal karena tidak melibatkan unsur pengawas, bahkan menuai sejumlah polemik internal.
Salah satu pengawas koperasi yang baru dilantik oleh Dinas Koperasi Karawang pada April lalu mengaku tidak diundang atau dilibatkan dalam rapat tersebut.
"Saya mengetahui adanya rapat justru dari informasi anggota. Seharusnya unsur pengawas dilibatkan, karena ini menyangkut dana iuran seluruh anggota koperasi," ujar dia yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (27/7/2025) sore.
Ia juga mempertanyakan keputusan RALB yang merekomendasikan pemberhentian dirinya sebagai pengawas yang tidak ada dasar hukum di AD/ART Kopkar RS Bayukarta.
"Kami baru dilantik, tiba-tiba dinonaktifkan tanpa alasan jelas. Ini bukan keputusan sepihak, harus disampaikan ke forum dan disepakati secara terbuka," tegasnya.
Meski demikian, ia mendukung salah satu poin RALB yang mengusulkan audit eksternal untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas koperasi.
Namun, RALB tersebut juga diwarnai insiden lain. Perwakilan Dekopinda Karawang yang hadir dengan undangan resmi dikabarkan tidak diizinkan masuk ke forum rapat.
"Pak Deddy dari Dekopinda membawa undangan yang ditandatangani ketua pengawas, tapi tetap ditolak panitia. Ini janggal, karena Dekopinda seharusnya menjadi penengah dalam forum seperti ini," tambahnya.
Terkait isu kerugian koperasi yang mencuat dalam forum RALB, pengawas membantah dan menyebut hasil audit internal justru menunjukkan kondisi keuangan koperasi dalam keadaan surplus.
"Kami sudah serahkan laporan koperasi 2020–2024 ke Dinas Koperasi. Dalam pertemuan dengan Bu Yeni dari Dinkop Karawang, hadir ketua, bendahara, dan pengawas lama. Hasilnya, tidak ada kerugian, justru surplus Rp2,8 miliar," ungkapnya.
Ia pun menyayangkan munculnya dugaan penyelewengan dana oleh pengurus lama.
"Ini memperkeruh suasana internal. Kami sedang mempertimbangkan langkah hukum untuk menjaga nama baik pengurus dan pengawas," katanya.
Terpisah, audit sementara Koordinator Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang, Yeni Maryani, ketika ditemui di kantornya, Senin (28/7/2025) siang. Ia menyatakan pihaknya telah memanggil pengurus koperasi periode sebelumnya dan memeriksa laporan keuangan lima tahun terakhir pada Sabtu (12/7/2025), dan memverifikasi data tersebut ternyata menemukan tata kelola yang lemah, bukan penyelewengan.
"Awalnya ini audit kasar. Kami bongkar semua dokumen dari 2020 hingga 2024. Hasilnya, memang koperasi mencatat keuntungan sejumlah kurang lebih Rp3 miliar. Tapi pengeluarannya sangat tinggi, terutama untuk THR, bingkisan hari besar, dan biaya piknik," jelas Yeni.
Menurutnya, usaha koperasi hanya bergerak di sektor simpan pinjam, yang margin keuntungannya sangat kecil. Namun, beban operasionalnya terlalu tinggi dan bagi hasil kepada anggota terlalu besar.
"Selama lima tahun, koperasi mencairkan SHU Rp4,7 miliar. Padahal itu sebenarnya dari simpanan anggota, bukan murni laba usaha. Belum lagi aset sebesar Rp4,4 miliar yang disertai utang cukup besar, termasuk pinjaman emergency sebesar Rp1 miliar yang belum jelas mekanisme pelunasannya," paparnya.
Yeni menilai permasalahan utama koperasi bukan penyelewengan, melainkan lemahnya tata kelola. Saat ini, Dinkop sedang memverifikasi laporan keuangan dari kedua pihak pengurus lama dan baru.
"Kami minta agar segera dibentuk Tim Penyelesai untuk membantu proses audit dan mencari solusi. Kalau audit internal tidak bisa menemukan titik temu, maka harus dilakukan audit oleh akuntan publik," ujarnya.
Sementara itu, pihak pengurus baru Koperasi Karyawan RS Bayukarta penyelenggara RALB tersebut dan juga pihak manajemen ketika dikonfirmasi hingga berita ini diterbitkan belum memberikan pernyataan resmi. [Sky]
