 |
| Drs. Muhamad Syaefulloh, M.M. |
KarawangNews.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang, Jawa Barat menyatakan pelaksanaan Pilkades serentak di 67 desa masih dalam tahap proses dan menunggu keputusan pimpinan daerah.
Kepala DPMD Karawang, Drs. Muhamad Syaefulloh, mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari ketersediaan anggaran hingga regulasi yang berlaku.
“Keputusan itu juga mempertimbangkan berbagai aspek, seperti ketersediaan anggaran dan regulasi yang berlaku,” ujarnya kepada wartawan, Senin (20/4/2026) siang.
Ia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan, termasuk pemutakhiran data kependudukan dan data pemilih.
“Untuk 67 desa, saat ini kita masih dalam tahap proses, salah satunya dengan memanfaatkan data kependudukan dan data pemilih agar saat pelaksanaan nanti semuanya siap,” katanya.
Terkait jadwal pelaksanaan, pihaknya masih menunggu arahan pimpinan daerah.
“Apakah akan dilaksanakan tahun ini atau tidak, kami masih menunggu arahan pimpinan. Jika Bupati memutuskan tahun ini, tentu akan kami jalankan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan tetap mengacu pada prinsip normatif dengan mempertimbangkan kondisi, termasuk efisiensi anggaran.
“Semua proses tetap berjalan, hanya saja kami belum bisa memastikan waktunya,” ungkapnya.
Ia juga menyebut Karawang sebelumnya menjadi percontohan penggunaan sistem digital dalam Pilkades, yang sempat dipelajari sejumlah daerah lain.
“Ke depan, kami berharap sistem digital bisa tetap digunakan dengan evaluasi, misalnya terkait titik kumpul pemilih,” jelasnya.
Menurutnya, jika jumlah pemilih terlalu besar di satu titik, skema dapat disesuaikan kembali ke tingkat wilayah atau dusun (TPS). Dari sisi anggaran, sistem digital dinilai lebih efisien.
“Dengan sistem digital, estimasi anggaran bisa sebesar Rp900 juta, lebih hemat dibanding non-digital yang mencapai Rp1,2 hingga Rp1,3 miliar,” paparnya.
Ia menegaskan, jika sudah ada instruksi pimpinan, pelaksanaan Pilkades di 67 desa akan tetap dilakukan.
“Artinya ada efisiensi kurang lebih Rp300 juta,” tutupnya. [Sky]
