 |
| Pipik Taufik Ismail, S.Sos,.MM. (tengah) bersama D Sutejo MS (kanan). |
KarawangNews.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, S.Sos.,MM, akrab disapa kang Pipik, menanggapi proyek perbaikan jalan rusak di jalur Pantura, wilayah Kecamatan Jatisari, Karawang, ditargetkan rampung tahun ini.
Hal tersebut disampaikan kang Pipik usai acara sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) No.3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak di markas LSM Barak Indonesia di sekitar Desa Walahar, Kecamatan Klari, Karawang.
"Perbaikan jalan raya Jatisari ini kewenangannya di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan diharapkan tahun ini dapat diselesaikan," kata kang Pipik, Rabu (4/6/2025) siang.
Pada kesempatan tersebut hadir ketua LSM Barak Indonesia, H.D Sutejo MS dan anggota beserta sejumlah tokoh masyarakat turut menyampaikan pandangan ke depan dalam diskusi terkait berbagai aspek aspirasi untuk pembangunan di Jawa Barat.
Diketahui pada sosialisasi Perda ini juga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlakuan baik terhadap anak serta kesempatan sesuai dengan kebutuhan anak diberbagai bidang kehidupan guna meningkatkan perlindungan anak tanpa diskriminatif.
Lanjut dikatakan kang Pipik, dari Pemerintahan Kabupaten Karawang, Bupati Aep Syaepuloh telah menyampaikan ke DPRD Provinsi Jabar agar jalan tersebut segera diperbaiki.
"Nah, itu kan kembali pada ploting anggaran, tinggal tunggu waktu saja, semua ada porsinya dan insyaallah akan diperbaiki di tahun ini," tandasnya.
Selain itu, kang Pipik juga menanggapi tudingan miring kaitan premanisme yang ditujukan terhadap Lsm atau Ormas di tengah masyarakat.
"Sebenarnya premanisme ini pelakunya personal-personal saja atau dikriteriakan oknum. Kalau Lsm-Ormas atau organisasi mana pun, mereka berperilaku negatif sudah ditangkap semua dong, yang jelas itu hanya oknum," paparnya.
Ia menegaskan, seharusnya dengan organisasi mana pun, kita semua dapat bersinergi. Karena peran Lsm-Ormas ini sebagai kontrol sosial bisa memberi masukan kritisi dan juga menyampaikan aspirasi dari masyarakat.
"Karena Lsm-Ormas ini dilindungi oleh undang-undang di Indonesia," ungkapnya.
Ketua Barak Indonesia, D Sutejo MS menambahkan, Lsm-Ormas itu bukan preman, tapi organisasi kemasyarakatan yang memiliki badan hukum. Lalu, ia juga merespon positif adanya informasi kepada masyarakat terkait Perda tentang Anak di Jawa Barat.
"Sosialisasi penyebarluasan Perda ini sangat bagus sekali," ujarnya. [Sky]
