Bandung,KarawangNews.com,- Meski perhelatan pemilihan umum 2024 sudah usai, namun ruang digital kita tak lepas dari penyebaran hoaks. Hal itu membuat masyarakat semakin mengalami disinformasi dan bingung.
Disinformasi tersebut seputar penyelenggaraan pemilu, indikasi kecurangan, dugaan Intervensi aparat, juga diduga pemilu sudah ditentukan hasilnya, hingga ke sistem Sirekap KPU yang kacau.
Terpantau informasi-informasi itu sampai ke masyarakat tidak semua berdasarkan kebenaran dan sesuai dengan kenyataan yang ada.
Diketahui informasi-informasi hoaks tersebut sebagian besar masih terdistribusi melalui platform digital seperti platform Facebook, platform X, Instagram, TikTok, Snack Video dan Youtube.
"Penyebaran hoaks di masyarakat memang sebagian besar dilakukan melalui platform digital. Itu karena tren gen Z banyak menggunakan flatform tersebut," ujar Direktur Medialink Ahmad Faisol di Bandung, 24 Februari 2024.
Dengan tegas Faisol menandaskan, butuh keseriusan untuk melawan hoaks di masyarakat. Keseriusan itu harus dilakukan semua pihak seperti masyarakat sendiri dan negara.
"Tanpa keseriusan, sulit kemungkinan kita bisa melakukan perlawanan terhadap penyebaran hoaks," tegasnya.
Ia memaparkan, melihat keseriusan itu misalnya dengan cara memberikan pengetahuan praktis kepada masyarakat bagaimana cara membedakan informasi valid dan hoaks, bagaimana melakukan inventarisir informasi hingga bagaimana cara melakukan counternya.
"Itulah sebabnya kita secara massif melakukan pelatihan di kampus-kampus dengan harapan awarness dan literasi gen Z ini semakin kuat dalam isu hoaks" ucapnya.
Lanjut Faisol mengatakan, sementara untuk pemerintah, menurut dia sebenarnya tidak terlalu sulit dalam melakukan perlawanan terhadap maraknya hoaks. Mereka memiliki kewenangan dan regulasi yang bisa dengan mudah melakukan kebijakan seperti mentake down informasi-informasi yang dianggap hoaks dan merusak masyarakat.
Melalui cara-cara seperti itu, dirinya berharap agar masyarakat bisa memilah-milah dan membiasakan diri agar tidak mudah percaya pada berita-berita yang tidak jelas arahnya.
"Untuk menciptakan masyarakat yang kuat dan sadar informasi, kita butuh ruang digital yang aman dan sehat," tandas Faisol.
Di tempat yang sama hal senada disampaikan Peneliti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Puji F. Susanti menyatakan, perlunya gerakan anti-hoaks masih dibutuhkan masyarakat. Gerakan anti-hoaks itu di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 2016, dengan melakukan edukasi di masyarakat.
"Pada tahun 2016 kita sudah fokus memperluas jaringan dan literasi ke masyarakat, untuk sadar informasi" terang Puji.
Dikatakannya hingga sekarang, gerakan ini melibatkan banyak pihak, sehingga ada harapan untuk membentuk masyarakat sadar informasi di Indonesia.
"Kita berterima kasih banyak kepada Medialink yang juga concern di isu yang sama, sehingga menambah semangat dan harapan kita," ujarnya. (**)
