-722685.JPG)
TPS 8 Desa Kemiri, Kecamatan Jayakerta.
KARAWANG NEWS - Sekitar 80 persen warga Kecamatan Jayakerta mengikuti Pilpres 2009, sekitar 20 persen sisanya adalah TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang diprediksikan tidak bisa mengikuti Pilpres di negara tempat mereka bekerja. Selain itu, beberapa warga di kecamatan ini pun tidak ikut Pilpres di kampung halamannya karena berada di luar daerah.
Data itu berdasarkan catatan jumlah penduduk tiap desa. Seperti di TPS 8 Desa Kemiri, jumlah hak pilih di TPS ini sebanyak 581, tapi yang hadir hanya 442 orang, jumlah hak pilih yang berada di luar negeri sebanyak 45 orang. Hasil pantauan, jumlah TKW tiap desa yang tidak bisa menyalurkan suaranya pada Pilpres 2009 sekarang sekitar 40-53 orang.
Ketua KPPS di TPS 8 Desa Kemiri, Amas (40) membenarkan, banyak warga setempat yang TKW tidak bisa memilih, dia memprediksikan hal itu setelah banyak TKW dulu yang tidak bisa ikut pemilu, kemungkinan hal itu terjadi pada TKW yang saat ini berada di luar negeri. Kendati demikian, pencontrengan pilpres di Kecamatan Jayakerta berjalan lancar tanpa kendala apapun, sekitar 80 persen masyarakat menggunakan hak pilihnya di TPS masing- masing. Hampir semua warga mengungkapkan pilpres lebih mudah dibanding pemilihan legislatif.
Diketahui, DPT LN (Luar Negeri) pada Pilpres 2009 sebanyak 1.137.738 pemilih (mengalami penurunan sebanyak 338.105 pemilih, dari DPT pada Pileg 1.475.847, red). Penurunan jumlah DPT luar negeri untuk Pilpres 2009 menunjukkan kinerja KPU yang semakin buruk dan tidak berkualitas. Padahal pada pelaksanaan pemilu legislatif yang lalu, jumlah DPT luar negeri sama sekali belum mencerminkan jumlah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri.
Semestinya DPT pada Pilpres 2009 meningkat, bukan menurun, mengingat banyak buruh migran Indonesia yang tidak terdaftar pada pileg kemarin yang telah pro aktif mendaftar ke PPLN negara setempat untuk tercatat sebagai pemilih dalam Pilpres 2009. Terhitung sejak Mei 2009, di Singapura, DPS untuk pilpres justru mengalami peningkatan sebesar 9.538 pemilih, sehingga penurunan DPT LN pada pilpres 2009 dipertanyakan.
Penetapan DPT sesuai dengan UU No. 42/2008 tentang pilpres, pasal 29 ayat (1) yang berbunyi, 'Bahwa DPT Pemilu Legislatif dijadikan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilu Presiden'. Kalau KPU taat pada aturan yang ada, setidaknya DPT luar negeri pada Pilpres jumlahnya sama dengan DPT pada Pemilu Legislatif.
Penurunan DPT LN pada Pilpres 2009, semakin menunjukkan kuatnya pengabaian pemerintah dan penyelenggara pemilu terhadap pemenuhan hak politik buruh migran Indonesia. Menurut hasil pemantauan 'Migrant CARE' pada pemilu legislatif yang lalu, antusiasme buruh migran Indonesia untuk berpartisipasi pada pilpres sebenarnya lebih besar daripada partisipasi pada pileg kemarin. (spn)
