 |
| Anggota DPRD Jawa Barat, Hj. Sri Rahayu Agustina bersama Ketua PWI Karawang, Nila Kusuma (kiri) serta pengurus. |
KarawangNews.com — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X, Hj. Sri Rahayu Agustina, mendesak solusi konkret dan berkelanjutan untuk penanganan banjir Desa Karangligar agar tidak terus menjadi persoalan tahunan di Kabupaten Karawang.
Hal itu disampaikan Sri Rahayu saat kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Karawang, Senin (15/12/2025) sore. Ia menilai banjir Karangligar yang telah terjadi puluhan tahun, bahkan bisa hingga 10 kali dalam setahun harus ditangani secara maksimal dan terintegrasi.
"Berbagai masukan strategis sudah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait banjir Karangligar. Namun hingga kini belum ada solusi permanen," kata Sri Rahayu.
Sebagai anggota DPRD Jawa Barat Komisi I, ia mempertanyakan langkah nyata Pemprov Jabar yang dinilai belum menunjukkan hasil signifikan. Ia mengungkapkan, sebelum pelantikan gubernur, dirinya sempat dipanggil untuk menyampaikan pandangan dan mempertanyakan penanganan banjir Karangligar.
Ia juga menyinggung terkait pembangunan waduk di wilayah Bogor yang diharapkan dapat mengurangi dampak banjir, meski belum menjadi solusi jangka pendek. Selain itu, terdapat rencana pembangunan embung serta perbaikan pintu air dengan estimasi anggaran sebesar Rp2 miliar.
"Rencana tersebut akan kami komunikasikan dengan PUPR Jawa Barat agar bisa direalisasikan dan masuk dalam anggaran 2025," jelasnya.
Selain persoalan banjir, Sri Rahayu menyampaikan keberhasilannya mendorong percepatan pembangunan jalan longsor di Wanasari yang kini telah rampung setelah mendapat perhatian Kementerian PUPR dan Pemprov Jabar.
Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan peran aktif DPRD Jawa Barat dalam mengakomodasi berbagai kegiatan, khususnya penguatan pendidikan politik dan demokrasi di tingkat SMA dan SMK.
Di sektor kesehatan, politisi Partai Golkar ini menyoroti kelanjutan pembangunan RSUD Karawang yang sempat terhenti akibat keterbatasan anggaran. Kebutuhan dana diperkirakan mencapai Rp60 miliar, terdiri dari Rp30 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp30 miliar untuk peralatan medis.
Terkait perencanaan 2026, Sri Rahayu menyebutkan anggaran Provinsi Jawa Barat diproyeksikan sejumlah Rp30 triliun, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta pelebaran interchange di Karawang.
Ia menambahkan, Pemprov Jabar kini lebih serius menangani jalan-jalan provinsi yang sebelumnya kurang mendapat perhatian, termasuk peningkatan penerangan jalan untuk menekan angka kriminalitas.
"Pak Gubernur memfokuskan perbaikan infrastruktur di Jawa Barat, termasuk Karawang. Di Karangligar sudah ada proses pembangunan rumah panggung, pembongkaran bangunan liar, penambahan sekolah, serta perbaikan jalan provinsi," tuturnya.
Di bidang pendidikan, Pemprov Jabar juga menggencarkan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan perbaikan sekolah SMA/SMK, dengan syarat ketersediaan lahan dari pemerintah kabupaten.
Sri Rahayu menambahkan, aspirasi pembangunan sekolah menengah di wilayah Purwasari telah disampaikan para kepala desa bersama Kantor Cabang Dinas (KCD), mengingat lahan telah tersedia dan tinggal menunggu perubahan peruntukan dari ruang terbuka hijau.
"Seluruh infrastruktur provinsi tersebut ditangani Pemprov Jabar, sementara kabupaten dan kota menjadi penerima manfaat," ujarnya.
Ia berharap sinkronisasi program pusat dan daerah sesuai amanat Asta Cita terus diperkuat, agar pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik di Jawa Barat, khususnya Karawang, berjalan merata dan berkelanjutan. [*]
