BeritaKarawang.com - Buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial menggelar aksi di DPRD Karawang, Kamis (15/4/2010) pagi, mereka menuntut anggota dewan mengesahkan RUU BPJS (Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).
Pada aksi tersebut, sempat terjadi saling dorong antara buruh dan aparat, karena buruh meminta agar wakil rakyat menemui dan mendengar aspirasi mereka.
Ribuan masa buruh ini mendesak DPRD Karawang segera mendengar tuntutan mereka. Kecewa keinginanannya tidak juga didengarkan, masa buruh pun memaksa masuk, sehingga terjadi aksi saling dorong dengan aparat kepolisian.
Buruh menuntut pada pemerintah agar ada jaminan kesehatan seumur hidup untuk seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, ada jaminan pensiunan seumur hidup bagi pekerja formal dan badan hukum BPJS harus wali amanat, tidak lagi berbentuk BUMN atau PT.
Mereka pun meminta supaya DPRD Karawang menandatangani pernyataan setuju mengenai pembahasan paket revisi undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang jamsostek dan revisi undang-undang BPJS di DPR RI soal negara yang wajib memberikan jaminan sosial yang tidak diskriminatif, khsusunya menjamin pembiayaan kesehatan seumur hidup bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, buruh ini menuntut Perda (Peraturan daerah) Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang untuk mengurangi penyelewengan kerja 'outsourching', kerja kontrak, buruh harian, upah minimum, pekerja perempuan dan peluang kerja warga pribumi Karawang, serta perlindungan lainnya yang merupakan hak pekerja. (*)
