BeritaKarawang.com - Pemerintah harus tegas menertibkan PKL (Pedagang Kaki Lima) di Rengasdengklok, terutama pada oknum yang terlibat baik dari pemerintah kecamatan dan kabupaten, karena jika pedagang tidak ada dukungan dari pemerintah, mereka tidak akan berani apalagi mendidirkan bangunan di sepanjang trotoar jalan dan lahan parkir.
Demikian dijelaskan, Ketua Korwil LSM Kompak, Ahmad Mukron, Sabtu (28/11/2009) pukul 12.33 WIB. Kata dia, berdirinya PKL hampir di setiap sudut kota Rengasdengklok ada konspirasi antara pedagang dan oknum pemerintah. Akhirnya yang jadi korban adalah para pedagang, mereka diambil pungutan setiap hari sebagai uang sewa lahan lapak, tapi ketika ada penggusuran mereka tidak tanggungjawab.
Pada saat dipungut uang harian oleh oknum pemerintah, PKL telah merasa dilindungi, dari hanya 1-2 pedagang, kini telah menjamur hingga seribu lebih pedagang yang menghalangi jalan raya dan fasilitas umum lainnya di Rengasdengklok. Kata Mukron, Rengasdengklok memiliki lahan pasar yang luas, di dalam banyak lapak yang kosong tapi digunakan. "Apa salahnya dioptimakan dan dipakai untuk PKL," tegasnya.
Ditandaskannya, tidak ada alasan bagi pedagang yang menyatakan jualan di dalam pasar akan sepi, justru pembeli akan tetap mencari pedagang meski mereka berjualan di dalam pasar, seperti teori ada gula ada semut. "Kalau pedagang tidak ada di jalan, pasti pembeli pun akan mencari pedagang," ucapnya.
Sementara itu, banyak pedagang yang enggan jualan di pertokoan Selbi, alasannya harga sewa mahal. Kata Mukron, kalau bicara masalah sewa itu resiko pedagang, karena setiap usaha harus mengeluarkan modal dan sewa mahal itu bukan alasan. Kendati begitu, dia prihatin dengan nasib PKL yang akan digusur dalam waktu dekat. "Tapi ini kebijakan yang harus ditentukan oleh Pemda Karawang, saya harap Pemda tegas," jelasnya. (*)
