+IMG_1792-709346.JPG)
Kondisi pesisir pantai di Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar yang rusak parah akibat digerus abrasi.
KARAWANG NEWS - Abrasi yang mengancam pesisir pantai utara Karawang, harus ditangani serius Pemda Karawang dengan membentuk tim penanganan abrasi yang terdiri dari Bapeda dan PU (Pekerjaan Umum) dengan diawasi kinerjanya oleh DPRD Komisi C Bidang Pembangunan.
Demikian kata Ketua Komisi C DPRD Karawang, H. Tono Bahtiar, Kamis (22/10) pukul 14.00 di sela rapat Fraksi DPRD. Kata dia, untuk membuat langkah awal menangani masalah abrasi, terlebih dahulu harus menyelamatkan bagian infrastruktur yang akan hancur, yang nanti bisa berdampak pada daerah pemukiman di sekitranya, misalnya dengan membuat tanggul dari batu kali. Dia menyarankan, supaya dana penanganan awal ini segera dikucurkan dari dana bencana yang tiap tahun tercantum di APBD.
Kemudian, tim juga harus cepat melaporkan kondisi abrasi pada bupati dan gubernur untuk segera melakukan pengucuran dana, karena jika dibiarkan, abrasi akan merusak lahan tambak, petanian, gedung sekolah dan pemukiman setempat. Masalah ini memang harus berkesinambungan, tandasnya, jangan sampai berpikir lambat ketika abrasi terjadi, tapi harus ditangani secara komprehensif. Diantaranya dengan anggaran penanganan abrasi maupun teknologi terapan yang sesuai iklim dan kondisi abrasi. "Saya yakin, jika pemerintah trun tangan, masyarakat dan desa akan mau bekerja sama menangani abrasi meski tanpa upah," ujarnya.
Dia mencontohkan, ketika kerusakan abrasi mengikis sepanjang jalan raya di Pantai Eretan, Kabupaten Indramayu, Pemerintah Pusat langsung turun tangan. Kondisi serupa ini sedang terjadi sekarang di pantai utara Karawang, diantaranya di Kecamatan Cilebar. "Komisi C DPRD Kabupaten Karawang akan turun langsung ke lapangan termasuk mengundang dari Provinsi Jawa Barat supaya tanggap terhadap permasalahan, kami berupaya supaya dana bencana dari Pemprop Jawa Barat bisa untuk menangani abrasi di Karawang," jelasnya. (*)
