 |
| H.Aep Syaepuloh, SE (tengah) saat zoom morning briefing bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Karawang. |
KarawangNews.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menegaskan akan memperketat evaluasi disiplin ASN, termasuk pemberian sanksi hingga mutasi bagi pegawai yang tidak menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi.
Penegasan itu disampaikan Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, saat zoom morning briefing bersama ASN di lingkungan Pemkab Karawang, Jawa Barat, Senin (6/4/2026) pagi.
Suasana briefing sempat memanas lantaran banyak peserta, terutama pejabat struktural di tingkat dinas dan kecamatan, tidak hadir tanpa keterangan.
Kondisi tersebut memicu kemarahan Bupati Aep. Ia menilai rendahnya kehadiran mencerminkan lemahnya disiplin dan komitmen ASN terhadap kebijakan efisiensi dan efektivitas kerja.
“Kan padahal jelas ada di surat. Saya saja sedang sakit, ini benar, demi Allah. Tapi tidak ada alasan, saya pegang komitmen. Kalau mau dihargai, ya harus menghargai juga. Kita di atas sudah siap, yang di bawah malah leha-leha,” tegasnya.
Bupati Aep langsung memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mendata ASN yang absen tanpa alasan dan menjatuhkan sanksi.
“Dinas mana yang tidak hadir, sekcam mana yang tidak hadir, beri punishment semua,” ujarnya.
Ia juga memperingatkan, ASN yang tidak disiplin berpotensi dimutasi melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
“Kalau seperti ini, saya tidak segan-segan. Kita akan bawa ke Baperjakat untuk dilakukan mutasi,” tandasnya.
Menurut Aep, morning briefing merupakan forum koordinasi strategis yang harus diikuti dengan penuh tanggung jawab, bukan sekadar formalitas. Ia menekankan pentingnya sikap saling menghargai di lingkungan pemerintahan.
Ironisnya, saat pimpinan daerah telah siap mengikuti agenda, banyak peserta justru belum menunjukkan kesiapan, sehingga memperburuk kekecewaan bupati.
Sebelumnya, dalam apel di hari yang sama, Aep juga menyampaikan kebijakan efisiensi energi dan transportasi sebagai bagian dari reformasi kerja ASN.
Ia mengapresiasi pegawai yang mulai menerapkan pola kerja hemat, seperti menggunakan transportasi umum dan berbagi kendaraan.
“Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh ASN Kabupaten Karawang yang sudah mengindahkan surat edaran. Kita harus menjadi contoh teladan, dimulai dari diri sendiri,” ungkapnya.
Pemkab Karawang juga mulai menerapkan sistem kerja fleksibel, termasuk work from home (WFH), disertai pengawasan ketat melalui absensi berbasis lokasi dan evaluasi kinerja oleh BKPSDM.
Dari sisi anggaran, efisiensi yang diterapkan disebut berpotensi menghemat hingga Rp1–2 miliar pada level staf, dan bisa lebih besar jika dijalankan secara menyeluruh.
Namun, semangat efisiensi tersebut kontras dengan pelaksanaan morning briefing yang justru diwarnai ketidaksiapan peserta, hingga memicu kemarahan Bupati. [*]
