.jpg) |
KarawangNews.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui pengawalan proses hukum yang profesional dan berintegritas.
Pada Rabu (17/12/2025), Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Karawang menghadiri sidang pembacaan putusan perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Giovanni Bintang Rahardjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Agus Komarudin, S.H., dengan hakim anggota Novian Saputra, S.H. dan Jeffry Yetta Sinaga, S.H., serta Panitera Pengganti Syarfina Syaharuddin, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yakni Tri Yulianto Satyadi, S.H., Irwan Adi Cahyadi, S.H., bersama tim JPU lainnya. Sementara terdakwa didampingi penasihat hukum Lukman Hakim, S.H., M.H., dkk.
Dalam amar Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Bandung, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, sesuai dakwaan subsidiair.
Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruh masa penahanan yang telah dijalani, serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Selain itu, terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp150 juta dengan ketentuan subsidiair 3 bulan kurungan.
Tak hanya itu, Majelis Hakim menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.145.224.363. Apabila tidak dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Jaksa berwenang menyita dan melelang harta benda terdakwa. Jika harta benda tidak mencukupi, terdakwa akan dikenakan pidana penjara tambahan selama 1 (satu) tahun. Terhadap barang bukti, Majelis Hakim menetapkan statusnya sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
Melalui putusan ini, Kejaksaan Negeri Karawang menegaskan, setiap perbuatan korupsi akan ditindak tegas melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel.
Kejari Karawang berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara profesional, berintegritas, serta berpihak pada kepentingan masyarakat demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. [*]
