KARAWANG, KarawangNews.com -
Wakil Bupati Karawang H.Ahmad Zamakhsyari (Jimmy) meninjau langsung ke lokasi Rutilahu kediaman Mak Een di Dusun Kompa, Desa Cimahi, Kecamatan Klari pada Sabtu, (26/1/2019).
Pada kesempatan tersebut Wabup menyampaikan, pembangunan ini bukan dari anggaran daerah melainkan bantuan dari pribadi sendiri dengan shodakoh atau zakat penghasilan.
Kata Wabup, kondisi warganya yang sangat memprihatinkan seperti itu selama ini tidak diketahui. Pemerintah di Kecamatan juga tidak pernah melaporkan hal itu. Padahal, apa yang dialami oleh Mak Een sungguh sangat memprihatinkan.
Untuk itu, dia meminta para Kades agar melakukan pendataan kembali tentang jumlah rumah warga miskin di desanya yang sudah tidak layak ditempati.
"Kades agar kembali mendata berapa lagi rumah warga yang seperti ini. Kemudian ajukan program Rutilahu, kalau APBD gak bisa biayai, patungan dari sedekahmu, sedekah camat dan aparat lain," tandasnya.
Kalau masih kurang anggaran, kata dia, sisa kebutuhan pembangunan itu agar dilapor kepada dia, untuk ditambah menggunakan zakat penghasilannya.
Diakui Wabup, persoalan rumah Mak Een tak kujung mendapat bantuan Rutilahu dari APBD, karena alasan tanah yang ditempati Mak Een sebelumnya bukan sertifikat hak milik pribadi.
"Repot dong kalau Rutilahu seperti ini harus nunggu punya tanah hak milik sertifikat pribadi dulu," ujarnya.
Diakuinya, masyarakat miskin sudah tentu tidak punya tanah sertifikat pribadi, ini bisa dibuktikan langsung melalui pendataan.
"Rutilahu Mak Een paling cuma habis Rp 15 juta-an, ini bisa diberikan dari pak camat Rp 2,5 juta dan dari kepala desa RP 2,5 juta, sisanya biar dari saya," tandas Kang Jimmy
Rumah Mak Een ini mulai dibongkar Minggu (27/1/2019), kemudian keesokan harinya rumah reyot ini akan dibangun dengan kusen dan atap baru. (rls/spn)
Wakil Bupati Karawang H.Ahmad Zamakhsyari (Jimmy) meninjau langsung ke lokasi Rutilahu kediaman Mak Een di Dusun Kompa, Desa Cimahi, Kecamatan Klari pada Sabtu, (26/1/2019).
Pada kesempatan tersebut Wabup menyampaikan, pembangunan ini bukan dari anggaran daerah melainkan bantuan dari pribadi sendiri dengan shodakoh atau zakat penghasilan.
Kata Wabup, kondisi warganya yang sangat memprihatinkan seperti itu selama ini tidak diketahui. Pemerintah di Kecamatan juga tidak pernah melaporkan hal itu. Padahal, apa yang dialami oleh Mak Een sungguh sangat memprihatinkan.
Untuk itu, dia meminta para Kades agar melakukan pendataan kembali tentang jumlah rumah warga miskin di desanya yang sudah tidak layak ditempati.
"Kades agar kembali mendata berapa lagi rumah warga yang seperti ini. Kemudian ajukan program Rutilahu, kalau APBD gak bisa biayai, patungan dari sedekahmu, sedekah camat dan aparat lain," tandasnya.
Kalau masih kurang anggaran, kata dia, sisa kebutuhan pembangunan itu agar dilapor kepada dia, untuk ditambah menggunakan zakat penghasilannya.
Diakui Wabup, persoalan rumah Mak Een tak kujung mendapat bantuan Rutilahu dari APBD, karena alasan tanah yang ditempati Mak Een sebelumnya bukan sertifikat hak milik pribadi.
"Repot dong kalau Rutilahu seperti ini harus nunggu punya tanah hak milik sertifikat pribadi dulu," ujarnya.
Diakuinya, masyarakat miskin sudah tentu tidak punya tanah sertifikat pribadi, ini bisa dibuktikan langsung melalui pendataan.
"Rutilahu Mak Een paling cuma habis Rp 15 juta-an, ini bisa diberikan dari pak camat Rp 2,5 juta dan dari kepala desa RP 2,5 juta, sisanya biar dari saya," tandas Kang Jimmy
Rumah Mak Een ini mulai dibongkar Minggu (27/1/2019), kemudian keesokan harinya rumah reyot ini akan dibangun dengan kusen dan atap baru. (rls/spn)
