PPP Karawang Kisruh, Asep Dasuki Terancam Di-PAW

KARAWANG, KarawangNews.com - Ketua DPC PPP Karawang, Lina Sugiharti, kubu PPP Romahurmuziy atau Romi, akan bersikap tegas mem-PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPRD Karawang dari partainya, Asep Dasuki, sebab anggota legislatif itu diduga mendukung Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PPP Karawang dari kubu PPP Djan Farid yang di laksanakan di Resto Alamsari, Selasa (27/9/2016).

Seperti diketahui, PPP terbelah menjadi dua kubu, yaitu Romahurmuziy dan Djan Farid, ketuanya bersikukuh mempertahankan jabatan ketua umum DPP PPP, meski berulangkali dimusyawarahkan, keduanya tak menemui  kesepakatan soal jabatan itu. Pada Selasa siang itu, PPP kubu Djan Farid menggelar Muscab dan sempat dibubarkan oleh Satpol PP dan Kesbangpol Karawang, sehingga terjadi kekisruhan.

Kepada wartawan Lina membeberkan, Asep Dasuki ditengarai berambisi menjadi Ketua DPC PPP kubu Djan Farid. Lina mengungkapkan Asep Dasuki kedapatan berada di lokasi Muscab PPP kubu tetangganya itu. Ia mengaku tidak masalah dengan ambisi tersebut, hanya saja, Asep Dasuki harus siap dengan konsekuensi partai.

"Semuanya terjawab, bahwa Asep Dasuki berambisi menjadi ketua DPC, dia layak untuk di-PAW," kata Lina, geram dengan sikap Asep Dasuki yang akan menggulingkan jabatannya di DPC PPP Karawang.

Terlebih, desakan mem-PAW Asep Dasuki dari arus bawah kader partai sudah kuat. Bahkan Lina mengaku akan segera melakukan rapat tingkat DPC, DPW dan DPP mengenai PAW tersebut.

Hal senada disampaikan Sekretaris DPC PPP Karawang, Dedi Rustandi, dia telah melakukan proteksi keutuhan partai dengan mengajak Asep Dasuki, tidak melibatkan masalah PPP dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat.

"Siapapun orangnya yang membawa nama PPP bukan dari pihak kita, maka wajib ditindak tegas," tandasnya.

Menurut Dedi, persoalan Muscab tersebut bukan hanya persoalan penegakan hukum semata. Melainkan mencegah riak perpecahan PPP lebih besar. Diakuinya, Muscab empat daerah di Karawang yang dilaksanakan di Resto Alamsari ini akan menjadi barometer bagi penyelenggaraan Muscab di daerah lain.

"Ini yang kami khawatirkan," ucapnya.

Padahal sebelumnya, kata Dedi, sudah ada rekonsiliasi kepengurusan PPP dikembalikan ke Mukhtamar Bandung, tetapi kubu Djan Farid masih berupaya melakukan manuver politik.

Sementara itu, Perwakilan PPP Jawa Barat dari Kubu Djan Farid, Dedi Ferdiana mengklaim, putusan Mahkamah Konstitusi sudah inkrah bagi kubunya. Menurutnya, keputusan yang dikeluarkan MK lebih kuat dan mengikat ketimbang surat edaran Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Hukum dan HAM. 

"Bahkan berbicara soal kewenangan memakai atribut partai, justru kubu sana (PPP kubu Romi, red) yang tidak boleh," katanya saat bernegosiasi dengan Kasat Intel Polres Karawang, Satpol PP dan Kesbangpol setempat di lokasi Muscab.

Hanya saja, soal berizinan penyelenggaraan Muscab, Dedi tidak bisa menjawab, sebab ia tidak menangani pengurusan izin. Mesk begitu, dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Polda.

"Di Cimahi kita menyelanggarakan acara juga tidak masalah. Kita tidak seenaknya menggelar acara kok," ungkapnya.

Kasi Hubungan Antar Lembaga, Nur Cahya membantah, ada keperpihakan Pemkab Karawang soal permasalahan PPP, tetapi dirinya hanya memastikan legitimasi partai yang sah. Sebab, berdasarkan surat edaran yang diterima dari Kementrian Hukum dan HAM, kepengurusan yang sah ialah berdasarkan mukhtamar islah di Jakarta. (id/spn)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -