LMDH Demo ke DPRD Provinsi, Menolak Pemagaran Hutan

BANDUNG, KarawangNews.com - Sebanyak 500 warga yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kabupaten Karawang berunjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Rabu (31/8/2016) siang. Aksi ini untuk menyampaikan aspirasi menolak perampasan lahan hutan oleh PT. Pertiwi Lestari (PL) seluas 400 hektar di Mekarjaya Kecamatan Telukjambe Barat,  Karawang.

Massa ini bertolak dari Karawang pukul 07.00 WIB menggunakan tujuh bus, massa berpakaian pangsi hitam ini berorasi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dengan pengawalan ketat kepolisian setempat.

Kordinator aksi, Nace Permana mengatakan, aksi ini dilakukan untuk mendesak Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyelamatkan hutan di Karawang yang terancam di jadikan kawasan industri oleh PT. PL. Saat ini PT. PL mulai melakukan pemagaran di sekitar lokasi lahan yang disengketakan.

"Memang pemagaran belum memasuki kawasan hutan yang di klaim milik PT. PL. Makanya kami datang ke kantor gubernur menghentikan segala bentuk perizinan alih fungsi lahan hutan. Kami memastikan jika PT.PL melakukan pemagaran di lahan hutan kami akan menghadangnya," kata Nace.

Nace mempertanyakan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan Pemkab Karawang kepada PT. PL di lahan sengketa. Menurutnya, seharusnya Pemkab tidak semudah itu mengeluarkan IMB dilahan yang sedang bersengketa. Pemkab Karawang terkesan berpihak kepada PT. PL.

"Bukan hanya Pemkab tetapi unsur muspida lainnya juga terkesan berpihak kepada PT. PL. Kami demo ke Bandung karena pejabat Karawang sudah tidak bisa kami percaya," ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Kehutanan melalui Perhutani tetap bersikukuh mempertahankan lahan hutan yang sudah lama dikelolanya. Bahkan, Perhutani menilai pemagaran yang akan dilakukan PT Pertiwi Lestari di kawasan hutan merupakan upaya penguasaan secara fisik atau penyerobotan lahan. Perhutani tidak akan memberikan izin pemagaran di atas lahan kawasan hutan oleh PT Pertiwi Lestari.

"Kami tidak akan membiarkan kawasan hutan itu dipagar oleh PT Pertiwi Lestari karena Kementerian Kehutanan juga mengisyaratkan untuk mempertahankan lahan tersebut," kata Rahmat, salah seorang pejabat Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten, Jumat (26/8/2016) lalu.

Mendapat penolakan tersebut, pihak PT Pertiwi Lestari berencana menempuh jalur hukum dengan dasar kepemilikan sertifikat. Atas rencana tersebut, Rahmat menyebutkan sah-sah saja pihak PT Pertiwi Lestari menempuh jalur hukum.

Akan tetapi, Rahmat mengingatkan Kementerian Kehutanan juga mempunyai dasar yang kuat atas lahan tersebut. Pihaknya  akan mempertahankan lahan kawasan hutan di Kecamatan Teluk Jambe Barat. (iik/spn/nl)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -