Mutasi Jabatan Hak Prerogatif Bupati

advertise here
KARAWANG, KarawangNews.com - Isu mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Karawang mulai santer jadi pembahasan. Bahkan ada pejabat yang sudah percaya diri akan ditempatkan di intansi yang diinginkan, karena mereka sudah ada janji politik saat Pilkada lalu.

Namun Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana menegaskan kepada seluruh pegawai di Pemkab Karawang, mengenai masalah mutasi murni menjadi hak prerogatifnya.

"Mutasi itu hak saya dan hanya saya yang menentukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tentunya tidak ada permainan uang di dalamnya," kata Cellica, baru-baru ini.

Menanggapi hal ini, Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karawang, Jajang menjelaskan, jika dilihat normatifnya, bupati boleh melakukan mutasi setelah 6 bulan menjabat, setelah dilantik sebagai bupati terpilih.

"Tetapi mutasi bukan keharusan, melainkan kebutuhan, jika komposisi sekarang tidak berpengaruh pada kinerja, bisa saja tidak dilakukan mutasi dan kewenangan penuh soal mutasi ada pada bupati," jelasnya, saat ditemui Kamis (21/7/2016) sore, di ruang kerjanya.

Dia menjelaskan, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) akan memberi saran kepada bupati soal mutasi, sementara BKD akan menyiapkan kebutuhan data apabila mutasi diperlukan.

Di tempat terpisah, sejumlah pejabat banyak yang meminta agar mutasi bisa dilakukan, agar mereka bisa menempati posisi baru di pemerintahan. (spn)