Bupati Didesak LMDH Pertahankan Lahan Hutan

KARAWANG, KarawangNews.com - Saling klaim lahan di Desa Margamulya dan Wanajaya Kecamatan Telukjambe Barat semakin blunder, Rabu (9/8/2016), ratusan massa dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan LSM Lodaya menyambangi Kantor Bupati Karawang, menuntut agar Pemkab  bertindak tegas menyelamatkan lahan hutan yang dari incaran konglomerat.

Unjuk rasa ini menyikapi PT Pertiwi Lestari (PL) yang telah memagar lahan, setelah perusahaan ini mengklaim memiliki lahan seluas 791 hektare di Kecamatan Telukjambe Barat yang meliputi Desa Margamulya dan Wanajaya, lahan seluas itu rencananya dipersiapkan untuk dijadikan kawasan industri. Sedangkan, lahan yang diklaim PT. PL ini merupakan lahan Perhutani yang sedang dikelola oleh LMDH.

"Kita minta bupati dapat mempertahankan hutan rakyat dari incaran para pengusaha yang akan menjadikan hutan sebagai kawasan industri," kata Kordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) LMDH wilayah Jawa Barat, Nace Permana di kantor bupati saat aksi.

Nace mengatakan, Pemkab Karawang harus berada di belakang rakyat untuk mempertahankan hutan bersama masyarakat hutan. Nace juga mempertanyakan dukungan unsur Muspida terhadap pengusaha yang mau menguasai lahan milik Perhutani.

"Kenapa Muspida Karawang terkesan malah memberikan dukungan kepada pengusaha, mereka bukan orang Karawang jadi tidak berfikir akibatnya terhadap orang Karawang jika hutan dikuasai oleh pengusaha. Jadi, kami boleh saja curiga dengan Muspida," katanya.

Menurutnya, sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki pengusaha untuk menguasai hutan harus dibatalkan, karena proses ruislag (tukar-menukar) tidak terjadi. Lahan pengganti  Perhutani sampai sekarang belum ada, hingga perjanjian bisa dinyatakan batal. Atas dasar itu, pihaknya akan mempertahankan setiap jengkal hutan dari incaran pihak swasta yang ingin mengekspolitasi hutan.

"Hutan itu milik negara dan kami masyarakat hutan akan mempertahankannya apa pun resikonya demi negara," timpalnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Teddy Ruspendi Sutisna yang menerima demonstran menyatakan, dukungannya bagi masyarakat hutan untuk menjaga keberadaan hutan. Sekda mengakui, memang ada sejumlah pengusaha yang mengajukan perizinan terkait lahan yang bersengketa, tetapi pemerintah mengaku tidak berani memberikan izin jika lahan tersebut bermasalah.

"Apalagi jika menyangkut lahan hutan merupakan kewenangan dari Perhutani kita tidak bisa mencampurinya," katanya.

Untuk objek tanah PT. PL, lanjut Teddy, perusahaan mempunyai dokumen kepemilikan berupa sertifikat, sehingga Pemkab tidak bisa menolak ketika ada pengajuan izin.

"Justru kita akan dipersalahkan, jika menolak izin tersebut," ucap Teddy.

Untuk itu, kata dia, ketika aktivitas PT. PL dipermasalahkan oleh berbagai pihak, maka Pemda akan melakukan evaluasi dengan mengumpulkan pihak-pihak terkait dengan mengundang Menteri Kehutanan, Perhutani, PT. PL, LMDH untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini.

"Kita akan evaluasi, ini memang harus dikumpulkan untuk duduk bersama," ujar Teddy.

Dia juga berjanji, akan menyampaikan tuntutan masyarakat hutan ini ke bupati. Namun, dia mengingatkan agar masyarakat hutan tetap menjaga situasi agar kondusif dan menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah, untuk menghindari kericuhan.

Setelah mendatangi kantor bupati, massa pendemo langsung bertolak ke Gedung DPRD untuk menyampaikan tutntutan yang sama kepada Ketua DPRD Karawang, Toto Suripto. (pul)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -