Warga Desak Pemkab Bongkar Gedung PT SAMP

KARAWANG, KarawangNews.com - Puluhan petani dari tiga desa di Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang korban perampasan tanah mendatangi Kantor Pemkab Selasa (26/7/2015) siang, kedatangan puluhan petani yang didampingi oleh kuasa hukumnya ini untuk mendesak pemerintah agar tegas untuk menutup dan membongkar gedung kantor pemasaran PT BMI yang telah merugikan masyarakat sekitar. Terlebih sudah ada surat dari dinas terkait untuk melakukan pembongkaran.

Para petani mengaku kecewa, karena meski sebelumnya telah dilakukan penyegelan oleh Satpol PP Karawang, namun kantor pemasaran tersebut malah lanjut dibangun sehingga terkesan menantang pemerintah setempat. Untuk itu, para petani menuntut agar Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana bersikap tegas dengan turun tangan menuntaskan permasalahan yang sudah merugikan para petani tersebut.

Namun sayang, setelah sekian lama menunggu, Bupati Karawang tidak bisa menemui para petani karena bupati sedang berada di luar negeri pengobatan orangtuanya yang sedang sakit. Akhirnya masyarakat 3 desa diterima oleh
Satpol PP, Dinas Cipta Karya, BPMPT, di gedung Singaperbangsa Karawang lantai 2.

Kuasa hukum warga 3 desa, Simon Tambunan menyatakan, Pemkab Karawang telah mengeluarkan surat perintah bongkar terkait bangunan marketing dan billboard, Pemkab Karawang mengakui marketing dan billboard menyalahi aturan. Kemudian terkait permohonan ijin BMI dan SAMP, Pemkab Karawang menyatakan tidak akan mengeluarkan ijin prinsip jika konflik belum selesai.

Diakuinya, masyarakat petani menghendaki, dari surat perintah itu pemerintah segera mengeksekusi tanpa menunggu 30 hari, karena ada keresahan di masyarakat, pihak SAMP dan BMI mengerahkan ormas untuk mempertahankan lahan sehingga rentan konflik sosial.

"Pemda Karawang harus memerintahkan bongkar, karena sesuai undang-undang, apabila ada potensi konflik tidak boleh ada penundaan. Kita ingin Pemkab Karawang jangan sampai disebut macan ompong yang berani dikertas, tetapi harus berani eksekusi, ini yang belum dijawab pemerintah Karawang," tandasnya usai rapat.

Dengan begitu, masyarakat menunggu tidakan konkrit pelaksanaan pembongkaran bangunan itu, sebab surat bongkar sudah keluar, PT SAMP dan BMI dianggap sudah melanggar hukum. (ds/spn)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -