17 Agustus, Merdeka atau Matinya Pejabat Karawang

KARAWANG, KarawangNews.com - Siapa yang bakal mengira jika 17 Agustus 2016 nanti bukan hanya saja akan menjadi momentum peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Melainkan juga momentum yang menegangkan bagi para pejabat di lingkungan Pemkab Karawang.

Pasalnya, 17 Agustus 2016 nanti sudah terhitung genap masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati, dr. Cellica Nurrachadiana dan H. Ahmad Zamakhsyari. Artinya, masa pemerintahan Cellica-Jimmy sudah bisa melakukan mutasi di jajaran para pejabatnya.

Sebab, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, pasal 162 ayat 3 dijelaskan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota boleh melakukan mutasi pejabat setelah genap 6 bulan di masa pemerintahannya.

Berkaitan dengan isu mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Karawang ini, rumor mengenai beberapa pejabat yang bakal kena mutasi memang sudah "santer" diperbincangkan jauh-jauh hari. Terlebih dikabarkan jika bupati sendiri sudah mengantongi beberapa nama pejabat yang bakal kena mutasi, khususnya beberapa pejabat yang diduga bermasalah hukum.

Namun saat dikonfirmasi oleh wartawan, secara normatif Kabid Mutasi, Jajang Jaenudin mengaku, jika sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan intruksi dari bupati untuk membicarakan terkait isu mutasi pejabat ini.

Namun secara aturan Jajang menegaskan, jika terhitung 17 Agustus nanti bupati memang berhak melakukan mutasi para pejabatnya. Meskipun sebenaarnya mutasi pejabat sendiri bukan merupakan suatu"keharusan" secara Undang-undang. Melainkan lebih bersifat kepada "kebutuhan" agar pelayanan masyarakat di roda pemerintahan tetap berjalan dengan maksimal.

"Belum, sampai saat ini kita belum ada intruksi ataupun obrolan ke arah sana (mutasi, red). Tapi secara aturan, kalau 17 Februari ini dilantiknya bupati dan wakil bupati, maka 17 Agustus bupati memang berhak melakukan mutasi," tutur Jajang Jaenudin, Selasa (13/7/2016).

Menurut Jajang, sampai saat ini pihaknya baru selesai menginventarisir usulan dari SKPD saja. Sementara untuk keputusan digeser atau tidaknya pejabat di dinas terkait tetap akan melalui pembahasan Baperjakat yang kemudian disetujui BKD.

"Pada dasarnya sekarang kita juga masih nunggu intruksi dari bupati. Tapi yang pasti sampai saat ini belum ada pembahasan rapat ataupun obrolan biasa mengenai mutasi," ucap Jajang. (king)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -