Timan Dorong Kasus Summarecon Dituntaskan

KARAWANG, KarawangNews.com - Anggota Komisi A DPRD Karawang, H. Timan Sukirman mendorong kasus dugaan gratifikasi DPRD dan PT Summarecon segera dituntaskan, sebab  tuduhan gratifikasi telah melibatkan semua anggota DPRD, padahal tidak semua anggota DPRD menerima kucuran uang dari perusahaan properti itu.

"Baguslah kalau kejaksaan sudah menangani kasus ini, karena semua harus dibuktikan," kata Timan,  Selasa (7/6/2016) siang  di ruang kerjanya.

Diakuinya, gratifikasi ini menyangkut perizinan dan telah menuduh Komisi A bermain soal izin. Padahal, Komisi A tidak punya kewenangan soal ini. Meski liding sektonya Komisi A, tetapi segala perizinannya dilakukan eksekutif, yaitu Pemkab Karawang.

"Kasus ini menganggap yang bermainnya komisi A,  padahal saya secara pribadi dan kelembagaan Komisi A tidak pernah tahu akan hal itu, meski ada yang bermain hanya individunya," jelas Timan.

Dia menjelaskan, tugas anggota DPRD mengawasi jalan kinerja eksekutif bukan mengawasi perusahaan, sebab perusahaan sudah masuk ranah eksekutif.

"Jika ini sudah naik ke kejaksaan, agar bisa diselesaikan sampai tuntas dan bisa terbukti, jangan cuma tuduhan," ucapnya.

Sehari sebelumnya, Senin (6/6/2016) siang, dua aktivis, yakni Pancajihadi al Panji dari Sekjen LSM Kompak Reformasi dan Abenk dari Gerakan Rakyat Pemantau Korupsi (GRPK) mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Karawang. Keduanya memberikan rekaman pembicaraan terkait gratifikasi perusahaan perumahan PT Summarecon kepada DPRD Kabupaten Karawang.

"Dalam satu keeping CD ini, sebagai bagian rekaman adanya kasus gratifikasi PT Summarecon ke DPRD Karawang. Ini saya lakukan sebagai jawaban atas saran dari Kasi Pidsus (Titin Herawati, red) yang akan mengusut apabila masyarakat menyampaikan dan mempunyai bukti-bukti awal, rekaman ini adalah bagian bukti awal," ungkap Pancajihadi Al Panji.

Diakuinya, kedatangannya ke Kejari ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam peran sertanya  dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Diakuinya, ini merupakan amanah dari PP No 71 tahun 2000 tentang pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk salah satunya gratifikasi sebagaimana UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001.

Dalam rekaman tersebut, dikatakan Panji, terdapat nama-nama yang cukup jelas mempunyai peran terhadap adanya aliran gratifikasi PT Summarecon ke DPRD. Sehingga, nama-nama tersebut cukup kuat untuk dimintai keterangan lanjutan oleh pihak Kejari.

Hal tak jauh beda dikatakan Abenk, rekaman berdurasi 25 menit tersebut bisa menjadi bahan awal oleh Kejari dalam meminta keterangan terhadap nama-nama yang disebut dalam pembicaraan untuk membongkar gratifikasi.

"Harapan kami, pihak kejari bisa proaktif untuk meminta keterangan untukk membongkar aliran dana gratifikasi dari Summarecon kepada anggota DPRD," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Karawang, Toto Suripto berang dan membantah dirinya dan sejumlah anggota DPRD menerima aliran dana dari PT Summarecon. Menurut Toto, DPRD sudah tidak ada kaitan lagi terkait  dengan perizinan atau pembebasan lahan yang saat ini sedang dikerjakan PT. Sumarecon.

"Itu cuma isu saja yang dihembuskan pihak yang tidak bertanggung jawab. Coba buktikan kalau memang kita menerima uang tersebut, terus apa keperluannya memberikan uang ke DPRD. Kita ini tidak punya kewenangan untuk soal perizinan terkait proyek Summarecon," kata Toto Suripto.

Menurut Toto, kabar adanya aliran dana yang mengalir ke DPRD dari PT Sumarecon hanya  isu yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dan sengaja melakukan pencemaran terhadap  nama baiknya dan juga anggota DPRD lainnya. 

"Silahkan dibuka jika memang ada buktinya, tidak mungkin orang kasih uang ke DPRD kalau tidak ada kepentingannya. Kaitan PT Summarecon itu kita tidak punya kewenangan dalam hal perizinan," tegasnya.

Sebelumnya, berkembang kabar Ketua DPRD dan sejumlah anggota DPRD menerima aliran dana dari PT Summarecon. Aliran dana ini untuk memuluskan proyek pembangunan perumahan mewah PT Summarecon di Jalan Alteri Lingkar Luar Karawang, Kecamatan Karawang Timur.

Isu ini berkembang di lingkungan DPRD, karena pembagian jatah tidak merata diterima anggota DPRD, sehingga sejumlah anggota DPRD membocorkan masalah ini kepada media massa.

Di tempat terpisah, Sekretaris BPMPT Karawang, Wawan Setiawan mengatakan, izin perumahan mewah Summarecon sudah keluar sejak Desember 2015 lalu, saat ini Summarecon sedang membangun 240 rumah di tahap awal pembangunannya.

"Izin Summarecon sudah diterbitkan Desember 2015 lalu, prosesnya lama, tapi tidak ada kendala," kata Wawan. (spn/mus)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -