Pengembang Tol Cipali Belum Mengganti Kawasan Hutan

KARAWANG, KarawangNews.com - Keberadaan Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang mampu mengatasi kemacetan di jalur Pantura saat arus mudik lebaran ternyata menyisakan persoalan. Pengembang Jalan Tol Cipali, PT Lintas Marga Sedaya, ternyata belum melakukan penggantian kawasan hutan.

Padahal pengembang telah menggunakan sekitar 180 hektar kawasan hutan negara untuk pembangunan jalan tol tersebut.

"Kami sudah melakukan investigasi, hasilnya pengembang jalan Tol Cipali belum mengganti kawasan hutan yang telah digunakan untuk pembangunan jalan tol," kata Ketua LSM Lodaya Nace Permana, di Karawang, Selasa (24/5/2016).

Ia mengatakan, setiap penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan, maka diwajibkan melakukan ganti rugi hutan. Itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Namun hingga selesai pembangunan jalan Tol Cipali, pengembangnya belum melakukan ganti rugi lahan hutan, kondisi itu jelas melanggar.

Menurut dia, berdasarkan Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 pasal (50) ayat (3) disebutkan, setiap orang atau kelompok dilarang menggunakan atau menduduki kawasan kawasan hutan secara tidak sah. Penggunaan kawasan hutan yang sah sesuai dengan undang undang, penggunaan kawasan hutan dinyatakan sah jika melalui pinjam pakai atau tukar menukar.

Diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2015 pasal 15. Dalam aturan itu disebutkan, bagi pengembang yang sudah mendapat persetujuan menggunakan lahan hutan, wajib menyelesaikan penggantian kawasan hutan.

Dalam persetujuan prinsip yang dikeluarkan Menteri Kehutanan, wajib menandatangani berita acara tukar menukar kawasan hutan.

Ia juga menyatakan, pergantian bagi kelompok yang menggunakan kawasan hutan juga diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-Ri/2012 tentang Perubahan atas Perubahan Menteri Kehutanan Nomor p.32/Menhut-Ri/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.

"Dalam aturan itu disebutkan, tepatnya di pasal 5 (3), lahan pengganti kawasan hutan harus memenuhi persyaratan letak, luas dan batas lahan pengganti," kata Nace.

Namun hingga kini, belum ada kejelasan terkait dengan lahan pengganti kawasan hutan seluas sekitar 180 hektare yang digunakan untuk pembangunan jalan Tol Cipali.

"Jadi kami mempertanyakan keberadaan lahan pengganti hutan atas kawasan hutan yang telah digunakan untuk pembangunan jalan Tol Cipali," kata dia.

Ia menegaskan, lahan pengganti hutan atas kawasan hutan yang telah digunakan pengembang jalan Tol Cipali wajib dipenuhi. Sebab sudah diatur secara jelas dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Hutan juga salah satu sumber energi yang keberadaannya sangat dibutuhkan semua orang, baik secara langsung maupun sebagai intangibleasset," kata Nace.

Ia mempertanyakan itu karena khawatir pengembang diam-diam tidak mampu memenuhi lahan pengganti atas kawasan hutan negara yang digunakan untuk pembangunan jalan Tol Cipali.

Jika kondisi itu terjadi, maka keberadaan kawasan hutan negara terancam dan secara perlahan akan habis demi pembangunan infrastruktur.

"Sejujurnya, kami mendukung keberadaan Tol Cipali, tapi ketentuan tentang penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan tol itu juga harus dipenuhi pengembang. Jadi kami mempertanyakan, di mana keberadaan lahan pengganti atas penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan tol itu," kata Nace.

Ia mengaku beberapa pekan lalu sudah mempertanyakan keberadaan lahan pengganti atas penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan tol itu ke pengembang jalan Tol Cipali, PT Lintas Marga Sedaya, tetapi hingga kini belum ada jawaban yang jelas mengenai hal tersebut. (*)

Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -