Usir Pengembang Properti yang Merugikan Konsumen

Warga Menulis
Oleh: Serikat Petani Karawang (Sepetak)
Ditulis: Senin (4/4/2016)

KARAWANG dikenal sebagai kota padi atau juga lumbung padi. Bukan hanya di Jawa Barat namun luasnya areal pertanian serta melimpahnya hasil produksi padi Karawang konon katanya menjadikan Karawang sebagai salah satu lumbung padi Nasional. Menurut Odang (26) salah seorang warga di perumahan Grand Permata. Sebagai sebuah kabupaten yang menjadi penyangga ibukota negara, Karawang tentunya memiliki peran penting dalam berbagai plot kebijakan pemerintah pusat (Jakarta).

Paska ditetapkannya karawang sebagai kota Industri pada tahun 1980an terjadi berbagai pergeseran bahkan perubahan sosial yang juga turut mengubah tata ruang di kabupaten ini. Dampak nyata dari keberadaan wilayah industri di wilayah kabupaten karawang adalah meluasnya wilayah perumahan, perkantoran bahkan gedung-gedung pencakar langit berdiri dengan megahnya di berbagai sudut diwilayah kota Karawang.

Disamping dampak menjamurnya sarana/prasana pendukung wilayah industri, dampak yang paling nyata adalah alih fungsi lahan, konversi lahan pertanian teknis yang juga memiliki fungsi ruang resapan air menjadi daerah terbangun, akibat dari masifnya pembangunan terutama pembangunan perumahan secara anarkis.

Sebagai warga, Odang merasa miris menyaksikan keberlangsungan gejala sosial tersebut karena secara perlahan akan memastikan suatu masa depan dimana Karawang yang dahulu asri dan hijau akan terdegradasi dari derajat keutuhan ekologinya menyertai ancaman sosial lebih besar dalam bentuk krisis pangan dan berbagai gejala alam seperti banjir dan kekeringan.

Lebih lanjut Odang menuturkan, jika diperhatikan pembangunan wilayah perumahan di kab. Karawang, bahwasanya secara eksplisit pembangunan tersebut tidak sesuai dengan tata kota serta tata ruang yang baik dan benar. 

"Dalam  pengertian universal sejumlah proyek pembangunan perumahan di kab. Karawang menyalahi aturan yang seharusnya dipatuhi oleh para pengembang," sesalnya.

Sementara di tempat yang berbeda, Engkos Sekjend Serikat Petani Karawang (SEPETAK) mengungkapkan kemirisan senada dengan Odang. Engkos  mengatakan saat ini tak kurang dari 200 hektaran lahan pertanian teknis yang beralih fungsi menjadi daerah terbangun dalam setiap tahunnya.

Bapak satu anak ini menegaskan agar pemerintah kabupaten Karawang mengevaluasi berbagai pembangunan terutama perumahan yang memakan lahan-lahan pertanian teknis. Menurutnya, unsur manfaat dari pola pembangunan seperti itu takan pernah melampaui dampak negatifnya.

Pemilik nama lengkap Engkos Kosasih yang telah cukup lama bersuka duka dilapangan pergerakan tani ini mengungkapkan harapan terdalamnya agar pemerintah menyudahi praktek-praktek pembangunan yang mengancam hari depan pangan.

"Janganlah pejabat pemerintah daerah Karawang terus menerus mengeluarkan perizinan hanya karena manisnya uang SPPR dan Izin Lokasi yang menggiurkan dari pengusaha" kritiknya.

Saat ditanya tentang keresahan warga Perumahan Grand Permata Desa Palumbonsari kecamatan Karawang Timur yang belakangan terdengar santer akan melakukan aksi demonstrasi ke pemda Karawang menyusul tidak digubrisnya surat dari Ketua RW yang ditujukan kepada Asda I bagian pertanahan terkait dengan sikap pengembang yang tidak mau bertanggung jawab atas pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan, Engkos membenarkan kabar tersebut.

"Saya yang akan pimpin langsung aksi demonstrasinya. Ini kewajiban developer, dia ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya di Karawang, tapi kewajiban tidak ditunaikan, yang bener aja! Karawang ini sudah banyak dirugikan, sawah hilang masyarakat Karawang akan kebagian krisis pangan dan hadiah banjir saja. Sementara tak sedikit orang Karawang yang memiliki rumah bersubsidi dengan cara KPR di Grand Permata" tegasnya lagi.

Engkos yang juga selah satu ketua RT di perumahan tersebut sangat menyesalkan sikap pemda Karawang yang cenderung membiarkan PT. Harika Profertyndo Utama selaku pengembang yang abai dari kewajibannya. Engkos juga mengatakan sekitar 6 bulan lalu surat RW sudah dikirim ke pemda namun tidak ada tanggapan dari pemda.

Dia juga sudah mendatangi kantor pengembang di Bekasi, karena pengembang tidak kooperatif, kemudian dia kirim surat ke Bupati beberapa waktu lalu meminta agar bupati mencabut perizinan developer tersebut, tapi tetap saja bupati bungkam.
"Apakah kami harus berbondong-bondong datangi bupati agar bupati melek?" Sindirnya.

Engkos menilai PT. Harika Propertyndo Utama ini pengembang yang kelewat berani. Sejak dimulainya pembangunan rumah, sampai saat ini baru seperkecilnya saja PSU terutama jalan yang dibangun, sebagian besarnya dibiarkan hancur.

Bahkan ada dugaan beberapa rumah yang dibangun di atas fasum, Parahnya lagi ada salah satu rumah yang berdiri di atas saluran got (drainase). Inilah yang membuat sebagian drainase hilang sehingga saat turun hujan banyak rumah warga yang terendam banjir. Yang lebih aneh lagi, rumah yang berdiri di atas saluran drainase  sudah terbit sertifikatnya.

"Bagaimana bisa BPN mengukur dan menetapkan luas tanah serta bangunan yang berdiri di atas drainase? Apakah ada aturan di BPN yang memperbolehkan hal demikian? Saya jadi bingung dibuatnya," ucap Engkos dengan nada bingung.

Diakhir wawancara ini, Engkos mengemukakan keinginannya yang sekaligus menjadi harapan warga Perum Grand Permata yakni pengembang harus segera membangun PSU sebagaimana yang sudah diatur dalam UU No 1 tahun 2001 dan lalu turunannya Perda No 9 tahun 2009 tentang pedoman serah terima PSU antara developer dengan Pemda.

Jika pihak Harika masih tetap membandel maka pemda mesti berharap tegas untuk mencabut segala bentuk perizinnya dan kemudian mengusir PT. Harika Profertyndo Utama dari tanah Karawang. (**)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -