Pemkab Karawang dan Perusahaan Akan MoU Soal CSR

KARAWANG, KarawangNews.com - Rabu (27/4/2016) siang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mensosialisasikan kerjasama kemitraan antara Pemkab Karawang dengan seluruh perusahaan industri yang berdiri di Karawang, kerjasama ini nantinya akan ditandatangani kedua pihak antara Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana dan pimpinan perusahaan masing-masing.

Sosialisasi ini dilaksanakan di Gedung Graha Karawang International Indrustrial City (KIIC) Karawang Barat, dipimpin langsung Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari (Jimmy), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Eka Sanantha, Kepala Dinas Tenaga Kerja, H. Ahmad Suroto dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Karawang, juga dihadiri 140 manajemen perusahaan yang ada di KIIC.

Kerjasama kemitraan antara Pemkab dan perusahaan yang akan disepakati ini yaitu  kerjasama program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk 309 desa se-Kabupaten, yaitu dalam bentuk kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pelatihan kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat, ekonomi masyarakat, bantuan sosial termasuk pembangunan infrastruktur.

Kerjasama ini upaya meningkatkan peran serta aktif perusahaan dalam mendukung program dan kegiatan pemerintah, kemitraan ini juga meningkatkan kerjasama Pemkab dengan dunia usaha dan industri sebagai sarana membangun daerah, akselerasi ini sesuai visi dan misi Kabupaten Karawang.

"Kita tidak meminta duit kepada perusahaan, tetapi kita menyodorkan sarana mana yang akan dibantu oleh perusahaan melalui dana CSR-nya, Memorandum of Understanding (MoU) ini nanti akan ditandatangani Bupati Cellica Nurrachadiana dan semua perusahaan," kata Jimmy.

Lebih lanjut Jimmy menyampaikan, di Kabupaten Karawang ini masih banyak sarana infrastruktur yang butuh pembenahan, diantaranya ruang kelas sekolah rusak, saluran air untuk pertanian tidak lancar termasuk ekonomi masyarakat. Dari Rp 3,7 miliyar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang, sebesar 60% untuk gaji pegawai dan 40% untuk belanja tidak langsung, diantaranya perbaikan sarana.

"Selain tugas pemerintah membangun infrastruktur, saya ingin perusahaan pun terlibat membangun infrastruktur di pedesaan se-Kabupaten Karawang, sehingga berdirinya perusahaan di Karawang ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di pelosok-pelosok," jelas Jimmy.

Kata Jimmy, sesuai Undang-undang No. 40 Tahun 2007, perusahaan industri diwajibkan mengeluarkan dana CSR sebesar 1% hingga 2,5% dari keuntungan setahun. Namun begitu, persentase CSR itu masih bisa dirundingkan sebelum kerjasama kemitraan ini ditandatangani Pemkab dan perusahaan.

Menanggapi hal ini, sejumlah manajemen perusahaan menyatakan, perusahaannya akan mengikuti regulasi Pemkab Karawang, regulasi ini akan kembali dirapatkan di jajaran manajemen perusahaan, terutama dengan pemilik modal yang mayoritas dari Jepang.

"Kami siap memfasilitasi antara pemerintah dengan Jepang," kata penanggungjawab pengelola KIIC, Bambang.

Kata dia, pihaknya menyambut baik wacana Pemkab Karawang ini akan menjadi tugas KIIC untuk kembali menjelaskan kepada pimpinan industri, yakni Jepang dan beberapa negara lainnya. Dia berharap, Pemkab Karawang tidak bosan mengingatkan industri soal CSR, sehingga perusahaan tidak bingung ketika menganggarkan dana CSR.

Diketahui, selama ini dana CSR diberikan oleh perusaahaan kepada masyarakat sekitar tanpa koordinasi langsung dengan pemerintah. Mayoritas, CSR yang diberikan perusahaan berupa bantuan sosial, belum disinergikan dengan yang dibutuhkan pemerintah. Melalui kerjasama kemitraan ini, CSR yang akan diberikan perusahaan akan terkoordinir, sesuai kebutuhan infrastruktur di semua pedesaan se-kabupaten. (spn)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -