8 Pemerintah Daerah MoU Wajib Pajak dengan Kanwil DJP Jabar

CIREBON, KarawangNews.com – Kanwil DJP Jawa Barat II melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan 8 pemerintah daerah pemberlakuan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) untuk layanan publik tertentu yang dilaksanakan oleh 8 pemerintah daerah tersebut. Acara penandatanganan MoU dan peresmian KSWP dialaksanakan di Pendopo Kabupaten Cirebon, Kamis (21/4/2016).

Sebanyak 8 pemerintah daerah tersebut adalah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Bekasi.

Kepala Kanwil DJP Jabar II, Adjat Djatnika menyatakan,  pemberlakuan KSWP pada 8 pemerintah daerah tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak. Bagi pemerintah daerah, akan membantu meningkatkan penerimaan daerah karena KSWP akan dapat menjaring wajib pajak yang belum terdaftar atau wajib pajak yang telah terdaftar namun tidak pernah melaporkan SPT Tahunannya, untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tertib.

KSWP adalah aplikasi berbasis web yang dijalankan di badan perijinan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pemohon ijin (seperti Ijin Mendirikan Bangunan/ IMB, Tanda Daftar Perusahaan/ TDP dan lain-lain) telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah menyampaikan SPT Tahunan selama 2 tahun berturut-turut.

KSWP dilaksanakan sebagai amanat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang wajib dilaksanakan oleh Kementrian Hukum dan Ham, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri terhadap layanan publik yang terdapat pada kementerian tersebut.

"Bagi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) kerjasama tersebut akan menguntungkan, karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang memang sangat rendah," kata Adjat. 

Dengan pemberlakukan KSWP pada layanan publik  yang dilaksanakan badan perijinan di pemerintah daerah akan membuat masyarakat pemohon ijin dipaksa untuk patuh dan sadar akan kewajiban perpajakannya. 

"Ijin akan diproses setelah kewajiban perpajakannya dipenuhi oleh pemohon ijin," ujar Adjat.

Peresmian pemberlakuan KSWP pada 8 Pemerintah Daerah dilakukan langsung oleh Dirjen Pajak, Ken Dwijugestiadi. Ken, dalam kesempatan yang sama juga menjelaskan, selama ini hampir sebagian masyarakat baik itu perorangan maupun badan hukum telah menikmati layanan publik yang disediakan pemerintah.

Namun masyarakat penikmat layanan publik tersebut belum atau bahkan tidak berkontribusi pada pembiayaannya yang 75% bersumber dari penerimaan pajak, akan sangat sulit untuk menyelenggarakan layanan publik yang baik tanpa didukung dengan pembiayaan yang memadai dari peran masyarakat dalam membayar pajak.

Kedepan, diharapkan KSWP tidak hanya terbatas pada 5 kementerian tersebut, namun akan diterapkan pada setiap kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan perijian sehingga masyarakat yang tidak berkontribusi pada layanan publik yang dinikmatinya, tidak akan pernah diberikan ijin apapun sebelum kewajiban perpajakannya diselesaikan dan nantinya akan ada pepatah yang beredar dimasyarakat.

"Selesaikan dulu pajakmu sebelum mengurus perijinanmu,"  tandas Ken. (rls)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -