JMPH Desak Polres Tindak PT BMI

KARAWANG, KarawangNews.com - Jaringan Masyarakat Peduli Hukum (JMPH) mendesak Polres Karawang untuk menindak PT Buana Makmur Indah (BMI) yang sebelumnya bernama PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP). Pasalnya, proyek bangunan di jalan antar Kawasan Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Masyarakat Peduli Hukum (LBH JMPH) Karawang, Hendra Supriatna mengatakan, proyek bangunan PT BMI itu diduga telah melanggar UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebab, proyek itu sudah dikerjakan sebelum memiliki izin lingkungan.

"Kami minta Polres Karawang sebagai penegak undang-undang turun tangan dengan memberikan sanksi tegas pada PT BMI, jangan sampai kalah oleh Satpol PP yang hanya menegakan peraturan daerah," katanya, Minggu (31/1/2016).

Dijelaskanya, dalam UU 32 Tahun 2009 Pasal 36 ayat 1 menyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Dari keterangan Kasatpol PP, Widjojo di media menyatakan PT BMI belum memiliki izin apapun, maka diduga kuat perusahaan itu juga belum memiliki izin lingkungan tapi sudah melakukan pembangunan.

"Kami mendesak agar kepolisian bisa menindaknya sesuai undang-undang," tegasnya.

Kata Hendra, sanksi bagi perusahaan yang sudah mendirikan bangunan tanpa memiliki izin lingkungan dalam UU 32 Tahun 2009 itu sudah jelas tertuang dalam pasal 109 yang menyatakan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1, dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda peling sedikit  Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 3 miliar.

"Jika Polres Karawang tidak menindak PT BMI karena pelanggaran UU 32 Tahun 2009 itu maka patut diduga jika kepolisian sudah kongkalikong dengan perusahaan itu dan kami lebih mengapresiasi Satpol PP yang melakukan penyegelan karena sudah melanggar Perda," tukasnya.

Sebelumnya, Satpol PP Karawang menyegel gedung pemasaran milik PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP) yang berubah nama menjadi PT Buana Makmur Indah (BMI) pada Jumat (28/1/2016). Anak perusahaan Agung Podomoro Land (APL) ini belum memiliki izin apapun dari Pemkab Karawang, tapi sudah melakukan pembangunan.

Kasatpol PP, Widjojo GS mengatakan, pihaknya melakukan penyegelan kantor pemasaran kawasan industri yang berada di jalan antar kawasan di Desa Wanasari Kecamatan Telukjambe Barat. Gedung itu disegel karena melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang retribusi perizinan tertentu Jo Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang bangunan dan gedung.

"Gedung itu sudah dibangun tapi belum memiliki izin apapun dari Pemkab Karawang, maka kami menghentikan kegiatannya dengan cara menyegel sampai semua perizinan terpenuhi," katanya.

Dikatakan Widjojo, jika PT BMI terus melakukan pembangunan tanpa melengkapi izinnya maka pihaknya akan menyerahkan kasus ini ke pengadilan negeri.

"Intinya PT BMI belum memiliki izin, tapi sudah membangun dan itu sudah melanggar Perda dan kami sudah berkodinasi dengan BPMPT jika perusahaan itu belum memiliki izin apapun," tandasnya. (us/rls)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -