Satpol PP Segel Kantor Pemasaran PT BMI

KARAWANG, KarawangNews.com - Jumat (28/1/2016) siang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyegel gedung pemasaran kawasan industri yang diklaim milik PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP) yang berubah nama menjadi PT Buana Makmur Indah (BMI). Pasalnya, perusahaan itu belum memiliki izin apapun dari Pemkab Karawang, tapi malah melakukan pembangunan.

Kasatpol PP Karawang, Widjojo GS mengatakan, pihaknya melakukan penyegelan kantor pemasaran kawasan industri yang berada di jalan antar kawasan di Desa Wanasari,  Kecamatan Telukjambe Barat. Gedung itu disegel karena melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang retribusi perizinan tertentu Jo Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang bangunan dan gedung.

"Gedung itu sudah dibangun tapi belum memiliki izin apapun dari Pemkab Karawang, maka kami menghentikan kegiatannya dengan cara menyegel sampai semua perizinan terpenuhi," katanya.

Dikatakan Widjojo, jika PT BMI terus melakukan pembangunan tanpa melengkapi izinnya maka pihaknya akan menyerahkan kasus ini ke pengadilan negeri. Tanpa izin ini, PT BMI dinyatakam melanggar Perda. Tak hanya itu, Satpol PP sudah berkodinasi dengan BPMPT dan memang  perusahaan itu belum memiliki izin apapun.

Kabid PPUD Satpol PP, Agus Mufti menjelaskan, pasal yang dilanggar oleh PT BMI adalah Perda Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 62 yang menyatakan wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan negara diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Selain itu, lanjutnya, perusahan itu juga telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 88 poin a yang menyatakan, pembangunan dana tau prasarana bangunan gedung wajib mengajukan IMB pada bupati untuk melaksanakan kegiatan.

"Sementara perusahaan itu belum memiliki IMB tapi sudah mekasanakan kegiatan," tukasnya.

Ia menambahkan, PT BMI juga belum memiliki izin lingkungan yang menurut UU 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan hidup menyatakan, jika belum memiliki izin lingkungan semua izin tidak boleh dikeluarkan dan jika belum dilengkapi sudah ada kegiatan maka itu kewenangannya untuk penindakannya adalah penyidik kepolisian atau penyidik BPLH.

Menurutnya, gedung itu belum bisa dibongkar karena dalam Perda Nomor 8 Tahun 2015 pembongkaran gedung dilaksanakan oleh dinas teknis melalui surat dan sampai saat ini belum ada surat resmi dari cipta karya terkait pembongkaran. Selain itu juga belum adanya Perbup tentang pembongkaran bangunan.

"Kami bisa saja membongkar bangunan itu, tapi dasar aturannaya belum ada," katanya.

Ketika disegel, Satpol PP sempat dihadang oleh kuasa hukum PT BMI dan sejumlah massa dari salah satu ormas, sehingga sempat terjadi ketegangan antara kuasa hukum PT BMI dengan Kasi Penyidik Satpol PP, Asep Suryana.

Kuasa hukum PT BMI meminta dasar alasan penyegelan, sebab pihaknya sudah mengajukan izin ke BPMPT. Namun begitu, ketika Asep Suryana mempertanyakan dokumen perizinannya, kuasa hukum PT BMI tidak bisa menunjukannya, sehingga penyegelan tetap dilakukan oleh Kabid PPUD Satpol PP, Agus Mufti. (us/rls)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -