Pemda dan Satpol PP Didemo Warga 3 Desa

KARAWANG, KarawangNews.com - Pengacara warga tiga desa, yaitu Desa Wanasari, Wanajaya dan Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, Jhonson Panjaitan menegaskan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibohongi PT Sumber Ais Mas Pratama (SAMP) yang sekarang bertransformasi menjadi PT BMI.

"Satpol PP dibohongi, permintaan Satpol PP hanya didengarkan sehari. Buktinya, pembangunan gedung pemasaran tetap dibangun tanpa mengantongi izin," ujar dia, saat mendatangi kantor Satpol PP dan Pemda Karawang bersama puluhan warga lainnya, Selasa (19/1/2016) siang.

Padahal, kata dia, ketika lahan itu masih berupa bedeng, Satpol PP yang notabene penegak Perda itu sudah mengeluarkan himbauan agar kegiatan dihentikan.

"Sebenarnya mereka (Agung Podomoro Land, red) ingin membongi semuanya. Sebab mereka sudah memasarkan dalam bentuk kawasan industri ke dunia melalui internet maupun melalui reklame. Agar publik percaya, mereka membangun kantor pemasaran, padahal sebenarnya lahan itu masih bermasalah," ujarnya.

Pengacara kondang itu, sempat naik pitam ketika Kasi Lidik Satpol PP setempat, Asep Suryana mengatakan, pihaknya terbentur pasal pemutihan dan permintaan legal opinion yang dilayangkan kepada Bagian Hukum Setda Karawang belum juga mendapat tanggapan.

"Selama ini bukannya kami tidak bergerak, tetapi kami juga tidak mau melanggar hukum, kalau saja ada legal opinion dan surat penetapan pembongkaran, pasti kami bongkar," tandas Asep.

Selain itu, dalam peraturan pemerintah ada pasal pemutihan, dimana perusahaan yang telah mendirikan bangunan, tetapi belum memiliki izin berhak mengajukan pemutihan kepada pemerintah. Pihaknya juga mengaku sudah pernah meminta yang bersangkutan untuk mengehentikan kegiatan itu. Mendengar jawaban tersebut, Jhonson langsung pemotong pembicaraan Asep Suryana.

"Anda jangan berpikir celah hukum kita bisa menjadi alasan. Jika dicermati , pasal tersebut menyebutkan 'telah'. Sedangkan PT BMI belum mendirikan," tandas Jhonson setelah meminta kasi lidik mengulangi bunyi pasal pemutihan tersebut.
Menurut Jhonson , sangat tidak manusiawi jika Pemkab melalui Satpol PP membongkar bangunan milik masyarakat, malah melakukan pembiaran terhadap pengusaha besar membangun tanpa izin.

"Anda keliru kalau kelemahan hukum kita sebagai alasan,  APL telah menusuk anda sebagai institusi dari belakang," tandasnya, kepada Asep Suryana.

Jhonson mencurigai ada sesuatu dibalik tidak dibongkarnya kantor pemasaran dan papan reklame PT BMI. Bahkan, pihaknya mengaku akan mem-follow up ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan-dugaan lain.
"Akan kami follow up, sebab dulu pernah dilaporkan. Jadi akan kami tanyakan kelanjutannya," tandasnya.

Pihaknya memberikan waktu tiga minggu kepada Satpol PP untuk melakukan pembongkaran. Bahkan, pihaknya mengaku akan bergerak sendiri jika tuntutan mereka tidak diindahkan.
Pengacara lain, Moris Moy Purba, mengancam akan menginap di kantor Satpol PP jika dalam minggu ini tuntutan mereka tidak dipenuhi.

"Nanti temen-temen (petani) akan datang lagi. Kita patungan beli semen untuk membuat bangunan permanen,"ujar Moris.

Menurut Moris, jika saja APL berkomunikasi dengan masyarakat, mungkin saja kawasan industri tersebut sudah berdiri seperti kawasan-kawasan industri lain. Dia menyebutkan KIIC yang sudah berdiri karena tidak macam-macam.

Sayangnya, kedatangan warga tiga desa tersebut tidak diterima langsung Kasatpol PP, Widjojo. Massa sempat meminta Kasatpol PP berbicara via telepon, tapi tidak ada tanggapan. (rls)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -