BPLH Tak Mau Disebut Ceroboh Soal Izin Pertamina

KARAWANG, KarawangNews.com – Badan Pengelolaan dan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Karawang menolak disebut ceroboh dalam mengeluarkan izin lingkungan terhadap eksploitasi Pertamina di Kelurahan Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur.

Kepala Bidang Tata BPLHD Karawang, Suhendi mengatakan, pihaknya mengeluarkan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL/UKL), sebelum kegiatan eksploitasi Pertamina dimulai.

"Dokumen ini hanya berisikan tujuan-tujuan baik dari eksploitasi dan saat itu juga sudah ada pertemuan dari unsur desa, Koramil dan Polsek," kata Suhendi kepada wartawan, Selasa (5/1/2016) siang.

Dikatakan Suhendi, jika terjadi kendala saat proses eksploitasi tersebut, maka sudah bukan kewenangan bidangnya. Namun begitu, BPLH bertanggungjawab dengan menurunkan Bidang Pengawasan dan Pengendalian untuk mengecek dan meneliti dampak dari eksploitasi tersebut.

Sementara, Kepala Bidang Wasdal BPLH Karawang, Mahpudin mengatakan, hingga berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasi. Melalui pesan singkat, Mahpudin mengaku sedang ada di Kecamatan Pangkalan untuk melayat.

Pihak Pertamina EP yang melakukan eksploitasi di Kelurahan Tegal Sawah pun belum ada yang bisa memberikan klarifikasi, wartawan yang mencoba menghubungi Humas Pertamina EP tidak mendapat jawaban.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Golkar, Asep Syarifudin Ibe menyatakan, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH)  dianggap terlalu mudah mengeluarkan izin eksplorasi Pertamina di Kelurahan Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur.

Anggota Komisi D DPRD Karawang dari Dapil 2 ini menduga, izin eksplorasi Pertamina yang dikeluarkan oleh BPMPT dan BPLH, tidak sesuai dengan prosedur normatif yang seharusnya di tempuh dalam proses pengajuan perizinan ekplorasi Pertamina, salah satunya izin lingkungan. Ibe juga menduga ada oknum yang sengaja mengkondisikan dan merekayasa perizinan.

Diakuinya, masyarakat di sekitar ekplorasi Pertamina di Kelurahan Tegal Sawah dan Desa Purwamekar yang berada di Kecamatan Rawamerta sebenarnya belum memberikan tanda tangan atau menyatakan persetujuan ekplorasi Pertamina di sekitar desa mereka.

"Warga Desa Purwamekar juga kena imbasnya, karena lokasi eksplorasi ke pemukiman warga Desa Purwamekar sangat dekat," kata Ibe.

Seharusnya, kata Ibe, BPMPT dan BPLH harus lebih selektif dalam menindaklanjuti pengurusan izin ekplorasi Pertamina. Kata Ibe, disaat ekplorasi radiusnya sangat dekat dengan pemukiman warga, seharusnya BPLH melakukan kajian dampak lingkungan secara komprehensif.

"Jangan hanya berbicara dampak 1 sampai 3 tahun kedepan, tapi sepuluh tahun kedepan akan seperti apa dampaknya terhadap pertanian dan pemukiman warga tegal sawah dan Purwamekar," tegasnya.

Dia menduga, BPMPT dan BPLH dalam mengambil kebijakan yang gegabah dan mendzolimi masyarakat terutama kaum petani yang selalu terdzolimi. Padahal Kabupaten Karawang sebagai kota lumbung padi dan penyumbang 15 persen kebutuhan beras nasional.

"Seharusnya pemerintah daerah lebih berpihak kepada petani bukan lebih berpihak terhadap kepentingan segelintir orang, yang justru merusak Karawang. DPRD melalui komisi A seharusnya memanggil BPMPT dan BPLH untuk diminta pertanggungjawabannya," kata Ibe.

Ibe juga meminta kepada BPMPT dan BPLH agar tidak mudah mengobral izin eksplorasi Pertamina.

"Jangan buat perizinan itu seperti barang second yang bisa dijual ke orang lain," kata Ibe. (yun)

Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -