Kejari Bongkar Korupsi Proyek 90 Posyandu

KARAWANG, KarawangNews.com - Setelah dua bulan melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek posyandu di 90 titik di seluruh Karawang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang telah menetapkan dua PNS dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) menjadi tersangka berinisial MR dan AS.

"MR dan AS ini sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan
dan bendahara pembayaran," kata Kepala Kejari, Miftahul Arifin dikantor Kejari Karawang dalam ekspose tersangka kasus posyandu kepada wartawan, Selasa (15/12/2015).

Dikatakan Arifin, modus yang dilakukan adalah terkait pencairan anggaran proyek posyandu yang dinyatakan sudah 100 persen. Namun, setelah melakukan pengecekan lapangan, pengerjaan proyek tersebut belum selesai.

Diketahui, proyek posyandu ini merupakan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2014 sebesar Rp 3 milyar. Satu paket pekerjaan itu terdiri dari 5 posyandu yang bernilai sekitar Rp 150 juta-an, sehingga ploting anggaran untuk 1 posyandu sekitar Rp 30 juta-an. Sementara, pengerjaan 90 posyandu tersebut dikerjakan oleh 8 rekanan.

Untuk menyelidiki kasus tersebut, Kejari telah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan kepala desa, camat, pejabat berwenang dalam proyek ini hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Teddy Ruspendi untuk menjadi saksi.

Sementara, hasil penyelidikan Kejari sebelumnya, sedikitnya ada 40 posyandu penerima bantuan yang diduga bermasalah. Bahkan, dalam pelaksanaan pengembangannya telah ditemukan beberapa titik fiktif pembangunan posyandu. Diakui Arifin, pihaknya telah memiliki beberapa bukti kuat untuk menjerat ke dua tersangka.

"Berdasarkan hasil gelar perkara ekspos, telah ditemukan dua alat bukti yang menguatkan keduanya menjadi tersangka," kata dia.

Dia menyebutkan, kedua tersangka tersebut terkena Pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindakan Pidana korupsi jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Untuk tersangka sendiri belum kita lakukan penahanan," kata dia.

Namun demikian, penafsiran kerugian negara akibat perbuatan tersebut masih dalam perhitungan dari ahli yang berkompeten. Pihaknya sudah bisa melihat besaran kerugiannya, tetapi pihaknya masih menunggu evaluasi dari ahlinya. Menurut dia, bukan tidak mungkin kasus proyek posyandu tersebut akan menjerat tersangka lain.

"Saya belum tahu, nanti kita lihat seperti apa pengembangannya mengenai kasus ini, dari hal tersebut bukan tidak mungkin fakta lain akan ditemukan nantinya," kata dia.

Kasus dugaan korupsi proyek posyandu tersebut merupakan salah satu kasus dari hasil pelaporan atau partisipasi masyarakat langsung, kepada Kejari.

"Kasus ini merupakan salah satu respon masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di Karawang," paparnya. (La)










Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -