Jangan Pilih Bupati Korup dan Perusak Lingkungan

BANDUNG, KarawangNews.com - Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Barat akan segera di gelar secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Di Jawa Barat ada 8 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada yaitu Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Karawang, Indramayu, Bandung, Tasikmalaya, Kota Depok dan Kabupaten Pangandaran.

Warga yang memiliki hak pilih akan memberikan mandat politiknya di 8 Kabupaten/kota tersebut, sekaligus menentukan nasib warga, ruang dan lingkungan hidup lima tahun mendatang.

Disampaikan Direktur Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan, permasalahan tata ruang dan lingkungan hidup di delapan daerah tersebut menjadi masalah penting dan krusial dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Contohnya, ada empat daerah yang dihadapkan pada krisis buruknya kualitas DAS Citarum seperti Kabupaten Bandung, Cianjur, Karawang dan Indramayu mulai dari masalah alih fungsi lahan, pencemaran limbah dan sampah serta krisis pengambilan air bawah tanah, bencana longsor, banjir dan kekeringan di musim kemarau.

"Seperti Kota Depok dihadapkan pada masalah alih fungsi lahan dan kurangnya ruang terbuka hijau juga banjir di musim penghujan," kata Dadan, Minggu (27/11/2015).

Kabupaten yang memiliki pesisir dan pantai serta hutan seperti Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Pangandaran juga dihadapkan pada masalah pertambangan di kawasan hutan dan pesisir. Kabupaten Indramayu yang berada di Kawasan Panturan Jawa Barat  yang paling krusial masalahnya yaitu alih fungsi lahan pertanian, abrasi, reklamasi pantai dan sampah.

Disebutkan Dadan, setidaknya ada tiga hal yang harus menjadi pertimbangan dalam memilih, yaitu komitmen dan visi, kapasitas dan integritas yang bisa membawa perubahan bagi perbaikan kualitas kehidupan warga, ruang dan lingkungan hidup. Dari aspek komitmen, calon bupati atau walikota harus memiliki komitmen dan visi yang jelas dan terang soal lingkungan hidup, harus memiliki agenda yang terukur untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

"Indikator yang nyata adalah agenda pencegahan dan pemulihan lingkungan hidup, dan mengalokasikan minimal 5% dari total APBD masing-masing daerah," jelasnya.

Selain itu, dari sisi kapasitas, kandidat yang dipilih harus memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengurus rakyat, pengalaman dalam memimpin dan kapasitas dalam memperbaiki dan mengelola lingkungan hidup, dan kapasitas untuk melayani rakyatnya.

"Dari aspek integritas, kandidat yang dipilih bukanlah kandidat yang korup, dekat dengan pemodal dan bukan bagian dari mafia sumber daya alam dan perizinan," ucapnya.

Kata Dadan, melihat para kandidat yang ada yang didominasi oleh para Petahana, pihaknya melihat kandidat incumbent telah gagal mengurus ruang dan lingkungan hidup apalagi menjamin kesejahtraan warga.

Selain gagal, sejumlah kandidat petahana masih bermasalah dan bagian dari rezim birokrasi korup, berada dalam lingkaran mafia perizinan sumber daya alam dan ruang, mafia pertambangan dan bisnis properti, mafia proyek dan penyeleweng APBD dan uang rakyat.

"Ke depan, warga dan daerah membutuhkan sosok bupati yang mau melayani rakyat, mau mengurus ruang, mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, tidak korup, tegakan aturan, bukan bagian dari mafia proyek perizinan ruang dan sumberdaya alam, apalagi mafia proyek APBD," jelasnya.

Ketua Dewan Daerah Walhi Jawa Barat, Adang Kusnadi mengatakan, warga sebagai pemilih dan sekaligus pemberi mandat harus memilih dengan cerdas, tidak terjebak pada politik uang dan pencitraan para kandidat apalagi para calon incumbent yang ternyata pada lima tahun sebelumnya gagal membawa perubahan bagi kehidupan warga dan termasuk lingkungan hidup.

"Masyarakat jangan lagi mudah dibodohi dengan uang dan janji-janji manis yang para kandidat," tandas Adang. (rls)

Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -