Enan Layangkan Somasi Kepada Dadang S. Muchtar

KARAWANG, KarawangNews.com - Bendahara DPD Partai Golkar Karawang, Enan Supriatna melayangkan surat somasi kepada Ketua DPD Partai Golkar, Dadang S. Muchtar serta sekretarisnya, Timi Nurjaman, Jumat (20/11/2015). Jika delapan hari sejak Jumat ini somasi tidak digubris, Enan akan melanjutkan perkara ini ke jalur hukum.

Didampingi kuasa hukumnya, H. Enan menegaskan, pemecatan terhadap dirinya tidak sah, hingga kini dia masih menjabat bendahara di partai tersebut. Sebab, pemecatan terhadap dirinya itu merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan dianggap melanggar hukum, serta merugikan nama baiknya.

Diakuinya, pemecatan ini sangat menyakitkan, sebab dilakukan sepihak oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Karawang dan tidak melibatkan DPD partai provinsi juga DPP partai. Namun begitu, Enan mengakui, jika Dadang S. Muchtar memintanya berhenti dengan baik-baik dengan alasan jelas, dia akan menerimanya, tanpa harus dipecat sepihak, seperti yang terjadi saat ini.

"Somasi ini adalah jalan terbaik, dengan somasi ini saya harap bisa terjalin hubungan baik lagi, tetapi jika bertahan (Dadang S. Muchtar tidak menggubris somasi, red), saya akan menuntut," tandas Enan.

Kuasa Hukum H. Enan, yaitu HM. Rizal Fadillah, SH menyatakan, pemecatan terhadap kliennya ini tidak absah, ini merupakan pencemaran dan Dadang S. Muchtar juga Timi harus meminta maaf secara tertulis.

Somasi ini berlaku selama delapan hari, tetapi jika tidak direalisasikan maka berikutnya pihak Enan Supriatna akan melakukan langkah hukum pra peradilan. Tak hanya itu, dengan menyebarluaskan kepada Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar yang menyebutkan Enan bukan bendahara lagi, ini dianggap telah melakukan pencemaran nama baik Enan dan tuntutan itu masuk dalam pidana.

"Somasi ini tembusannya ke DPP, juga ke Mahkamah Partai sebagai pemberitahuan lanjutan, bukan pengaduan, kemudian DPD Provinsi Jawa Barat dan PK se-Kabupaten Karawang," kata Rizal.

Disebutkan Rizal, surat somasi yang dilayangkan tersebut menuntut agar mencabut surat keputusan DPD Partai Golkar Karawang perihal Kep-03/DPD/Golkar/KRW/X/2015 tentang pemberhentian Enan Supriatna dari bendahara DPD Partai Golkar Karawang tertanggal 15 Oktober 2015.

Surat itu, kata Rizal, dinilai cacat hukum dan bertentangan dengan AD-ART Partai Golkar yang tertuang dalam Pasal 13 ayat (5) butir 3 yang menyebutkan, pemberhentian pengurus untuk DPD kabupaten/kota dilakukan oleh DPD provinsi berdasarkan usulan DPD kabupaten/kota.

"Enan masih bendahara, sehingga siapapun yang memegang fungsi Enan merupakan pelanggaran," kata Rizal.

Mensikapi hal ini, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Karawang, Enjam Jamsir berharap, konflik di dalam partainya bisa reda dan rukun kembali. Diakui Enjam, prosedur Enan sudah benar dengan melayangkan somasi itu, karena memang sudah ada peraturannya. Namun begitu, Enjam menyatakan belum ada upaya untuk mendamaikan keduanya, Dadang S. Muchtar dan Enan.

"Saya mantau dari luar dan memang pemberhentian ini harus turunnya dari DPP, saya meminta agar ini bisa diselesaikan dan yang salah bisa segera meminta maaf," jelasnya. (spn)









Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -