Enan Gugat Keputusan Dadang S. Muchtar

KARAWANG, KarawangNews.com –Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Karawang, Dadang S Muchtar (DSM) dan Timi Nurjaman terancam disanksi oleh DPP Partai Golkar. Keduanya terancam kena sanksi akibat dinilai melanggar AD/ART Partai Golkar dan Peraturan DPP Partai Golkar No. PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 dengan memberhentikan kepengurusan H. Enan Supriatna sebagai Bendahara Umum DPD Partai Golkar Karawang.

Kepada wartawan, Minggu (8/11/2015), Enan yakin permohonan yang dia lakukan tersebut, akan dikabulkan oleh DPD Tingkat Provinsi maupun DPP Partai Golkar. Kata dia, permintaan kepada DPP Golkar juga ditembuskan kepada Mahkamah Partai dan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat.

Diakuinya, DSM dan Timi dinilai telah sewenang-wenang dan melawan hukun dengan memberhentikan Enan sebagai Bendahara Umum DPD Partai Golkar Karawang, juga melarang Enan menggunakan atribut partai dalam setiap kegiatan yang dilakukan Enan.

"Kami mengajukan permohonan pembatalan pemberhentian tersebut atas tiga hal," ucap Enan.

Hal pertama yang menjadi dasar Enan melakukan permohonan pembatalan, karena tindakan DSM sebagai Ketua DPD Golkar Karawang dan Timi selaku Sekretaris DPD Golkar Karawang, karena telah sewenang-wenang memberhentikan Enan dari jabatan bendahara umum tanpa meminta keterangan dan pembelaan dugaan pelanggaran yang dimaksud.

Hal kedua, lanjut Enan, DSM dan Timi telah melanggar hukum. Karena sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar, yang berhak memberhentikan kepengurusan DPD Kabupaten adalah DPD Provinsi Jawa Barat.

"Tapi dalam surat pemberhentian itu jelas ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Kabupaten," ungkap Enan.

Selain itu, keputusan DSM dan Timi yang memecat Enan merupakan langkah yang cacat hukum, karena dasar pemberhentian sebagaimana dalam konsiderans keputusan adalah PO-07/DPP/GOLKAR/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010.

"Padahal telah nyata jika peraturan itu telah dinyatakan tidak berlakuk oleh PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011," kata Enan kesal.

Enan dan kuasa hukumnya akan melakukan langkah-langkah hukum lanjutan jika DPP Partai Golkar tidak mengindahkan laporan yang dia buat.

"Saya dan kuasa hukum akan melaporkan yang bersangkutan ke jalur hukum baik itu somasi, gugatan perdata, atau bahkan kita akan lapor polisi jika ada indikasi pelanggaran perbuatan pidana," kata Enan. (yun)

Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -