Cellica Terkaya? Ampun Ah!

Warga Menulis
Oleh: Panji Sundara
RPS-BAPPDA Gerindra Karawang
Ditulis: Minggu (29/11/2015)

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pasangan calon (paslon) peserta Pilkada Karawang di kantor KPU setempat, Jumat
(27/11) menyisakan beberapa pertanyaan. Salah satunya, harta kekayaan Cellica Nurrachadiana yang menempatkan sebagai calon terkaya menjadikan publik tercengang. Hal ini tentu sangat dimaklumi.
Pasalnya, Cellica yang nota bene sebagai calon incumbent (petahana), awalnya dikenal hanyalah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat,
bukan pengusaha.

Namun, berdasarkan catatan media lokal (Radar Karawang, Sabtu, 28/11), harta terakhir Cellica tersebut kenaikan terbilang sangat fantastis.
Dimana pada LHKPN Cellica saat mendampingi Ade Swara mencalonkan diri sebagai wakil bupati lima tahun silam (2010) tercatat hanya Rp 2,200.000.000, tapi hasil LHKPN terakhir tanggal 26 Juli 2015
terbilang Rp 37,993,410,640. Dimedia tersebut, menyebutkan kenaikannya 17 kali lipat. Hal itu menjadi pertanyaan besar tentunya.

1.    Untuk itu, kami meminta, lembaga penegak hukum dan peradilan termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan terhadap progres penambahan harta kekayaan secara faktual. Kenapa faktual? Bisa jadi, ada salah tafsir. Misalnya, ada tanah yang dulunya
dibeli dengan Rp 500 juta, tapi selama lima tahun dihitung Rp 10 milyar, hanya gara-gara di tanah tersebut ada akses jalan baru, tapi, naiknya
terlalu signifikan. Ini yang harus diperhatikan secara faktual.

Prinsipnya, untuk kualitas penambahan harta kekayaan pejabat yang signifikan tidak asal diumumkan ke publik terlebih dahulu, kecuali
memang KPK mempunyai indikasi penambahan harta kekayaan itu ada dugaan terjadinya tindak pidana.

2.    UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN, pejabatan negara yang masih menjabat dan
sudah tidak menjabat, wajib melaporkan harta kekayaan. Jadi logikanya, kalau yang sudah tidak menjabat aja harus lapor, sekarang ini kan
masih menjabat, tentunya harus ada progress. Jangan sampai, tahu-tahu lima tahun terakhir menjadi fantastis. Ada apa ini?

3.    Harus ada penelusuran, apakah penambahan yang terbilang fantastis ini, didapat dari memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri.

Sebab, kalau ada indikasi memperkaya diri sendiri, pasti ada dua unsur kemungkinan:

1.       Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.

2.       Menyalahgunakan kewenangan dan/atau jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.

Sehingga, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), pengertian "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dapat dikaitkan dengan Pasal 37A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 : "(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang
bersangkutan. (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber
penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan
tindak pidana korupsi." Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3
Tahun 1971.

4.    Meskipun logika pembuktian terbalik tidak berlaku dan kita harus menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), tapi, untuk memberikan jawaban atas pertanyaan publik.

Maka, tidak ada alasan untuk menolak pemberlakukan beban pembuktian terbalik ini. Alasannya:

1.    Pejabat penyelenggara Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam membuktikan kekayaan yang dimilikinya baik sebelum,
sementara dan sesudah menjabat.

Hal ini diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi, Dan Nepotisme, pasal 5 ayat (3), yang menyebutkan bahwa, "setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan
mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat".

Dengan demikian, beban pembuktian terbalik dapat diberlakukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan uang Negara lainnya.

Perlu diingat bahwa, beban pembuktian terbalik ini disyaratkan bagi seseorang yang melekat pada dirinya kewajiban sebagai pejabat penyelenggara Negara, bukan dirinya sebagai personal.

2.    Jika kita ditengarai ada indikasi tindakan penyalahgunaan uang negara, sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), maka sepatutnya asas pembuktian terbalik diberlakukan sebagai cara yang
luar biasa pula, meski bertentangan dengan prinsip-prinsip praduga tak bersalah. Logika hukum (logic of law), adalah prinsip yang penting untuk menguatkan posisi ini. Dimana kita dapat belajar dari upaya
pemberantasan korupsi dengan membangun suatu komisi negara (baca: KPK), dengan sejumlah kewenangan yang bersifat di luar kaedah-kaedah
hukum pada umumnya. (UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka KPK diberikan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sebagai upaya hukum luar biasa untuk
menutup kelemahan)

Dengan demikian, upaya pemberlakukan beban pembuktian terbalik, juga harus kita maknai sebagai upaya hukum luar biasa dalam membangun
system penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

3.    Karena menjunjung asas praduga tak bersalah, maka pertanyaan besarnya, adakah karena jabatannya, kenaikan harta kekayaan diperoleh
melalui juga gratifikasi atas pemberian rekomendasi ataupun izin untuk penguasa modal dalam mengembangkan usahanya. Ini diatur pula sesuai
dengan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor"), baik pelaku pemberi maupun
penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana.

Disamping Yuresprudensi yang sudah ada ini, dalam teori hukum juga diakui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu tidak saja bertentangan dengan hukum yang dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa juga bertentangan dengan hukum yang tidak
tertulis yang ditaati oleh masyarakat . Teori hukum ini sangat penting, mengingat suatu putusan yang benar tidak hanya didasarkan pada Undang-undang atau yurisprudensi saja, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, traktat, doktrin dan
pendapat ahli hukum.  (*)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -