KPU, Bawaslu dan DKPP Bahas Calon Kepala Daerah yang Harus Mundur

JAKARTA, KarawangNews.com - DKPP-KPU, Bawaslu, dan DKPP hari ini, Selasa (20/10), mengadakan rapat tertutup membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Salah satu yang dibahas adalah persoalan calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang disyaratkan harus mundur dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai calon oleh KPU.

Diketahui ada delapan pejabat yang harus mundur dari jabatannya jika telah ditetapkan menjadi calon, yaitu Polisi, TNI, PNS, pegawai BUMN, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Syarat mundur tersebut tidak cukup hanya berupa surat permohonan pengunduran dari calon. KPU dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015 memberi batas waktu 60 hari agar calon melampirkan surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang mengeluarkan surat tersebut.

Terungkap dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie bahwa batas 60 hari yang ditentukan KPU ternyata menimbulkan masalah. Sejak tahapan penetapan pada 24 Agustus 2015 sampai hari ini, batas tersebut sudah hampir habis. Pada 23 Oktober 2015 batas itu telah habis. Sementara, masih ada 100 lebih calon yang masih belum mendapatkan SK dari pimpinan mereka.

"Untuk itulah hari ini kami bertemu untuk menyusun langkah-langkah solutif. Jangan sampai masalah administratif menghambat hak konstitusional calon dan mengganggu agenda nasional. Para calon itu sebenarnya telah beriktikad baik mengajukan pengunduran diri. Akan tetapi karena berbagai alasan, seperti alasan politis, pengunduran diri mereka dihambat," ungkap Prof Jimly didampingi Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu Prof Muhammad.

Prof Jimly menyampaikan, rapat tiga lembaga kepemiluan (tripartit) tersebut telah memutuskan lima hal terkait masalah syarat pengunduran diri calon. Berikut adalah lima poin kesimpulan rapat.
1.  KPU tetap konsisten menjalankan peraturan untuk batas waktu 60 hari. Batas waktu 60 hari dimaksudkan (primer reasoning-nya) untuk mencegah penyalahgunaan oleh calon.

2.  Namun, jika calon terbukti telah beriktikad baik dan sungguh-sungguh memenuhi persyaratan tetapi terkendala hal di luar kemampuannya, maka calon dapat dinyatakan memenuhi syarat.

3.  KPU dan Bawaslu mengirim surat ke instansi yang memiliki otoritas menerbitkan SK pemberhentian terhadap calon kepala atau wakil kepala daerah yang telah mengajukan pengunduran diri.

4.  KPU mengeluarkan surat edaran ke KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tentang penilaian terhadap surat permohonan pemberhentian calon atau wakil calon dari jabatannya seperti yang diatur PKPU 12/2015.

5.  Bawaslu menerbitkan surat edaran kepada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota agar segera merespons atas sengketa pencalonan para pihak dalam kesempatan pertama dan putusannya bersifat final.

Selain lima poin tersebut, ada lagi satu kesimpulan rapat yang berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi pada masa tahap pencalonan. Bunyinya adalah "Terhadap kasus terkait tahapan pencalonan yang diselesaikan di Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan PTUN, penyelesainnya harus di bawah supervisi KPU dan Bawaslu pusat".

Rapat ini dihadiri oleh Prof Jimly Asshiddiqie dan Prof Anna Erliyana (dari DKPP), Husni Kamil Manik, Sigit Pamungkas, Juri Ardiantoro, Ferry Rizky Kurniansyah, Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay (dari KPU), Muhammad, Nelson Simanjuntak, dan Daniel Zuchron (dari Bawaslu), serta Plh Kepala Biro DKPP Dini Yamashita, Tenaga Ahli, dan jajaran kabag-kasubbag di lingkungan sekretariat DKPP. (*)

Sumber:
Arif Syarwani
www.dkpp.go.id










Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -