Koperasi Butuh Bupati yang Konsen Pada Koperasi

KARAWANG, KarawangNews.com - Lembaga gerakan koperasi punya harapan besar, ketika punya kepala daerah yang konsen terhadap koperasi. Hal ini dinyatakan Ketua Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) Karawang, H. Warman SE, dihadapan calon bupati Karawang Saan Mustopa dan calon wakilnya Iman Sumantri (SAIMAN), Jumat (2/9/2015) sore di Sindang Reret, Karawang Barat.

"Sehingga antara calon dengan kita punya satu visi yang sama tentang pengembangan koperasi kedepan," kata Warman, di hadapan unsur gerakan koperasi se-Kabupaten Karawang.

Kalau dilihat regulaai dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Koperasi, sambung Warman, serta peraturan pemerintah yang lainnya sudah sangat cukup, tetapi yang belum adalah komitmen atau langkah nyata kepala daerah berkaitan dengan pengawalan regulaai itu. Terlebih Karawang sudah punya Peraturan Daerah (Perda) Koperasi, secara umum harapan gerakan koperasi sudah ada di dalam Perda itu, sehingga kepala daerah tinggal mengawal, yaitu dengan memberi bimbingan, kemudahan dan perlindungan terhadap koperasi.

"Contohnya, Koperasi Unit Desa (KUD) harus diberi peran lagi seperti masa lalu, saat itu kita tidak pernah kekurangan pupuk, tidak pernah swasembada pangan, karena pemerintah memfungsikan KUD," jelasnya.

Kemudian dalam Perda No 3 Tahun 2015 tentang pemberdayaan koperasi, di sana juga ada kewajiban pemerintah untuk memberikan modal penyertaan kepada koperasi, kemudian mendorong pihak swasta untuk melakukan kemitraan dengan koperasi, juga membantu permodalan untuk koperasi, ini semua harus dikawal oleh pemerintah.

"Seindah-indahnya Perda jika tidak dikawal pemerintah tidak akan efektif, contonya Perda No 1 Tahun. 2011 tentang tenaga kerja. Intinya, koperasi ini sebagai lembaga ekonomi kerakyatan dan sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat," aku Warman.

Peran Dekopin, kata Warman, sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 adalah mitra pemerintah dalam pembinaan terhadap koperasi, tetapi sementara ini Dekopinda masih berdiri di atas tanah milik PT Perusahaan Jasa Kereta Api (PT PJKA). Idealnya, punya tanah sendiri yang difasilitasi pemerintah.

Dekopinda memiliki empat fungsi, yang pertama yaitu menampung dan memperjuangan aspirasi koperasi, kedua yaitu melakukan pelatihan dan pendidikan perkoperasian, ketiga ialah meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat dan keempat yaitu meningkatkan kerja sama koperasi dengan koperasi dan koperasi dengan badan lain.

"Ini akan sangat efektif mana kala punya tempat dan sarana yang refresentatif," ujarnya.

Diakui Warman, pihaknya yakin pasangan calon nomor 6, SAIMAN, punya latar belakang dan mempunya tujuan yang sama untuk meningkatkan pengembangan perkoperasian di Kabupaten Karawang. Sebab, Karawang terdiri dari pertanian industri dan ekonomi kerakyatan, ini merupakan potensi karawang yang harus dibina oleh pemerintah dan harus dibentuk simpul koperasi.

Lebih lanjut Warman memaparkan, secara pembiayaan untuk melancarkan fungsi Dekopin yaitu pemerintah melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 6 Tahun 2011 yaitu pemerintah daerah maupun provinsi menyediakan anggaran untuk Dekopin. Namun, kenyataan yang selama ini dirasakan Dekopin, lembaga koperasi ini malah disamakan oleh pemerintah seolah seperti organisasi masyarakat (ormas).

"Sehingga dalam melakukan 4 fungsi tersebut belum maksimal," kata Warman.
Di tempat sama, Iman Sumantri menyatakan, kelak pasangan SAIMAN terpilih kepala daerah periode 2015-2020 akan mensinergiskan kepentingan koperasi dengan pemerintah, agar masyarakat di Kabupaten Karawang ini bisa sejahtera.

"Di dalam visi misi kami, diantaranya meningkatkan ekonomi kerakyatan, sehingga tujuan pemerintah dan koperasi bisa berjalan bersama," jelasnya. (spn)











Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -