Jangan Ada Aspirasi yang Membuka Pintu Korupsi

Warga Menulis
Oleh: Muhammad Diro Masbang, SH,
Dir. Eksekutif LBH KAHMI Karawang
Ditulis: Minggu, 11 Oktober 2015

DPRD Kabupaten Karawang harus mempertanggung jawabkan apa yang disampaikannya terkait dengan dana aspirasi tersebut. Saya melihat ada upaya jalan pintas untuk membangun citra bahwa anggota DPRD peduli dengan aspirasi rakyat, justru itu akan semakin menyudutkan DPRD. Sulit untuk membantah bahwa dana aspirasi bukan dana politik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Kabupaten memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, upaya sejumlah anggota DPRD mendorong dana aspirasi, karena alasan aspirasi rakyat, dapat dikatakan sebagai sesat tafsir terhadap fungsi anggaran yang diatur dalam UUD 1945. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, fungsi konstitusional dalam penganggaran menjadi bagian yang melekat dengan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan DPRD.

Sadar atau tidak, ketika ada dana aspirasi, mereka sedang menggadaikan makna hakiki DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Menjadi mudah dipahami, ketika ikut mengajukan program (dana aspirasi), DPRD akan kehilangan fungsi pengawasannya dan bisa jadi tidak hanya akan mengalami penumpulan fungsi pengawasan. Juga, DPRD kehilangan daya kritisnya membahas program-program yang diajukan oleh Pemda.

Kami mensinyalir, jika dana aspirasi tetap dipaksakan menjadi bagian APBD yang dikelola anggota DPRD. Dalam praktiknya nanti akan menimbulkan masalah baru yaitu bagaimana nanti pengelolaannya, bagaimana penyaluran dana aspiratif tersebut. Tentu itu akan sulit dikontrol secara aturan, sebab anggaran itu digunakan untuk orang yg seharusnya menjadi kontrol.

Tolonglah, anggota DPRD pahami tugas dan wewenangnya jika ingin menampung aspirasi rakyat karawang, cukup optimalkan kinerja pengawasan dan perealisasian anggaran yang sudah ada di APBD diperuntukan kepentingan seluruh rakyat Karawang, karena pola-pola dana aspirasi tersebut juga dititipkan kepada dinas-dinas terkait.

Kami juga harapkan keterbukaan informasi kepada Pemda untuk berani memaparkan kepada publik mengenai titipan anggota DPRD Kabupaten Karawang terkait dana aspirasi yang totalnya tidak sedikit yaitu sekitar Rp 50 miliar. Pejabat Pemda harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas anggaran perubahan RAPBD yang diajukan ke DPRD.

Ibarat kata, jangan ada dusta diantara kita, kami ini rakyat kecil tapi jangan pernah eksekutif dan legislatif mencoba-coba mengelabui rakyat kecil bak kata orang tua semut kalau diusik, maka mereka akan menggigit.

RAPBD Perubahan tersebut jadikan semuanya untuk kemashlahatan bersama tidak lagi bicara dana aspirasi anggota legislatif untuk kepentingan politiknya. Jika tetap ini disahkan, maka anggaran yang ada, kami dari LBH KAHMI Karawang akan bekerjasama dengan semua elemen masyarakat untuk mengontrol penggunaan anggaran tersebut. Baik dari proses tender sampai realisasinya. Gunakan anggaran yang tersedia murni untuk rakyat, titip menitip oknum legislator tidak ada lagi pada saat realisasi.

Kami apresiasi kepada oknum Pemda Karawang yang sudah mau memaparkan kondisi dalam pembahasan RAPBD Perubahan tersebut dan kita berharap semua kalangan elit di eksekutif dan legislatif kudu berani jika ada penyimpangan-penyimpangan agar Karawang terbebas dari pola-pola mementingkan kepentingan pribadi dan golongan saja. (*)








Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -