APK Rusak, KPU Harus Tanggungjawab

KARAWANG, KarawangNews.com - Banyaknya baliho pasangan calon yang roboh dan rusak membuat gerah sejumlah tim sukses. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) cuek meski melihat sejumlah baliho tersebut berserakan di pinggir jalan.

Seperti diungkapkan staf Saan Mustopa, calon bupati Karawang, Ujang Bey, Rabu (7/10/2015), rusaknya baliho tidak hanya faktor alam, ada juga yang hilang. Kata dia, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tidak rapih, bahkan mengganggu estetika lingkungan. Berdasarkan aturan PKPU, sejumlah APK yang sudah terpasang akan diserah terimakan ke timses masing-masing partai pendukung.

"Saya tidak mengerti teknisnya apakah APK yg sudah rusak atau hilang akan dibebankan ke timses masing-masing. Hal semacam ini perlu disikapi secara cepat dan tepat oleh KPU Karawang, mengingat keterbatasan waktu yang ada," jelasnya.

Bagaimana pun, kata Bey, atribut itu digunakan dari uang APBD dan itu jadi properti negara. Dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini sudah diserahkan ke KPU, tujuannya supaya pelaksanaan kampanye 'fair play', sebab segala seuatu diatur KPU, sehingga calon yang berduit maupun yang tidak punya finansial secara politik akan sama.

Namun begitu, dia menyayangkan, hampir di semua kecamatan se-Kabupaten Karawang banyak pemasangan APK tidak tepat sasaran, bahkan melanggar estetika, ada juga spanduk yang hanya nempel di pagar rumah warga dengan kondisi robek.

"Saya juga pertanyakan, biaya perawatannya (baliho rusak, red) seperti apa, apakah KPU melakukan layanan cepat untuk memperbaikinya dengan stok baliho yang disiapkan KPU atau tim sukses yang kembali memasangnya dengan 'soft copi' baliho KPU yang diserahkan ke tim sukses untuk dicetak lagi. Sebab kita tidak punya copian baliho seperti yang dipasang KPU sekarang," jelasnya.

Ditegaskan Bey, KPU harus tanggap terhadap sejumlah baliho yang rusak, sebab waktu kampanye tersisa sebulan lebih lagi.

Di tempat terpisah, calon wakil bupati nomor urut 5, Asep Agustian (Askun) angkat bicara, KPU harus diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang KPU dianggap murah, padahal anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 12 miliar.

"Kondisi APK di lapangan kacau, banyak yang rusak dan tidak diperbaiki. Apakah logis anggaran Rp 12 miliar tapi hasilnya seperti itu," kata Askun.

Selain sosialisasi ke semua desa se-kabupaten, diperjalanan dia sengaja melakukan pengecekan APK, dia menemuia sejumlah APK 6 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang rusak dan hancur. Seperti yang dia temui persis di depan kantor Kecamatan Lemahabang, dia mendapati APK bergambar dirinya dan pasangan calon lain ambruk.

"Ini kemana pengawasannya, kalau sudah seperti ini yang rugi kita, karena banyak yang rusak dan hancur seperti ini. Kalau sudah seperti ini KPU Karawang disebut Komisi Pemborosan Uang," ujarnya dengan nada kesal.

Tak sampai disitu, Askun pun mempertanyakan kinerja PPK dan Panwascam di setiap daerah. Askun heran mengapa APK yang roboh dan rusak itu luput dari pengawasan dan tidak diperbaiki.

"Kalau Kejaksaan membutakan mata atau menutup telinga, KPK bisa turun langsung, karena angkanya cukup fantastis," ujarnya geram. (spn/yun)










Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -