PDI-P Minta KPU Periksa Lagi Daftar Pemilih

KARAWANG, KarawangNews.com - Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Karawang diminta untuk tidak memainkan daftar pemilih dan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasalnya, dalam draf rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) masih banyak kejanggalan dan keanehan yang tentunya masih bisa dicermati dan diperbaiki.

Hasil penelitian draf rekapitulasi DPS Pilkada kali ini, ada beberapa hal yang menjadi fokus pencermatan dari PDI Perjuangan (PDI-P) setempat, yakni jumlah maksimal pemilih di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), pengelompokan atau regruping calon pemilih sesuai TPS terdekat.

"Kami masih temukan kejanggalan DPS. Salah satunya, jumlah pemilih ada yang 1000 lebih, ada juga yang cuma 5 orang. Belum lagi, masih munculnya daftar orang meninggal di DPS. Ini kan menyalahi UU No 8 Tahun 2015," ungkap Sekretaris Pemenangan DPC PDI Perjuangan, Chattaman, melalui sambungan telepon, Selasa (22/9/2015).

Kata dia, dengan munculnya jumlah pemilih diluar ketentuan perundang-undangan tentu akan berakibat fatal. Apalagi hal itu lebih bermuatan politis. Dia mencontohkan, di Kelurahan Nagasari Karawang Barat, TPS 1 sampai 5 lebih 1000 pemilih, tapi di TPS 26 sampai 29 kurang dari 50. Malah yang TPS 27.

"Masa sih satu TPS cuma 5 orang pemilih. Sama jumlah panitianya (KPPS, red) saja lebih banyak jumlah panitianya," ucapnya.

Belum lagi kata Chattaman, pengelompokan pemilih yang seharusnya dengan TPS terdekat ternyata belum terbukti. Dia menyebutkan, suami-istri yang serumah dan satu Kepala Keluarga (KK) dibedakan TPS-nya dengan jarak yang berjauhan.

"Contohnya di Puseurjaya, ada yang serumah dipisahkan dan salah satunya lokasi TPS pemilihnya di dekat kampus Unsika yang jauh dari tempat tinggalnya," tegasnya.

Menurutnya, dengan melakukan pengelompokan pemilih yang jauh dari TPS terdekat, merupakan bentuk ketidak seriusan KPU untuk menetralisir potensi golput. Pasalnya, ada kecenderungan pemilih malas untuk menunaikan haknya mencoblos di TPS yang jauh.

"Dan pengelompokan model semacam itu, juga berpotensi adanya mobilisasi dari calon tertentu untuk memfasilitasi pemilih. Ini rentan terhadap kecurangan Pilkada," imbuh pria berkaca mata ini.

Dia berharap, mumpung masih dalam masa penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pihak KPU dan perangkatnya bisa melakukan perbaikan dan pencermatan. Baik dari sisi kurang dan tambahnya pemilih, jumlah per TPS dan pengelompokan pemilih kepada TPS terdekat. Jangan sampai hal itu akan menuai kritik dan gugatan dari pihak lain.

"Misalnya H. Abdur Rosyid di Telukjambe Timur, dia sudah meninggal tahun 2005 lalu, tapi masih saja muncul di DPS. Ini hanya sebagai contoh, kemungkinan DPS se-kabupaten Karawang juga tak jauh beda dengan temuan ini. Saya minta selain KPU, Panwaslu juga harus serius mengawasi dan memantau pencermatan daftar pemilih," pungkasnya. (mus)

Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -