Warga 3 Desa Menuntut Kemerdekaan Tanah di HUT RI ke-70

KARAWANG, KarawangNews.com - Masyarakat pemilik tanah di tiga desa, yaitu Desa Wanasari, Wanakerta dan Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, kembali melakukan aksi perlawanan terhadap perusahaan hitam PT SAMP anak perusahaan dari PT APL yang dituding sudah merampas tanah masyarakat.

Di moment hari kemerdekan negara Republik Indonesia, Senin (17/8/2015) pagi, puluhan masyarakat dan sejumlah organisasi yang tergaabung dalam aliansi Tampar (Tim Advokasi Masyarakat Petani Karawang), Sepetak, LBH JMPH, PBHI Jakarta dan Tim Advokat DPP LRJ, menggelar upacara bendera diatas lahan milik petani yang bersertifikat, tepat di depan posko penjagaan Brimob di jalan Kawasan Industri Konsorsium Desa Wanasari.

Upacara bendera dilakukan dengan penuh kesederhanaan namun khidmat, dengan diwarnai orasi semangat kemerdekaan atas kedaulatan tanah bagi petani. Dalam orasinya Serikat Petani Karawang (SEPETAK mengecam atas keberpihakan aparat yang pro pengusaha.

"Pasal 33 UUD 1945 sudah jelas bahwa rakyat harus disejahterakan. Kemudian  Soekarno Presiden RI pertama kita juga jelas menciptakan UUPA No 5 tahun 60 sejatinya semangat untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,"ucapnya.

Selain itu, Ketua PBHI Jakarta Simon F Tambunan mengungkapkan keberadaan aparat brimob Polda Jabar tersebut tidak berdasar. Terbukti, ketika pihaknya menanyakan  kepada slah satu aparat itu, diminta untuk mengelurkan surat tugas tidak bisa menunjukannya.

"Keberadaan aparat diatas lahan sengketa ini adalah ilegal, mereka ditugaskan tanpa adanya dasar," tegasnya.

Setelah melakukan kegiatan upacara warga membuabarkan diri dengan tertib dan kembali melakukan konvoi menuju Perumahan Grand Taruma di Jalan Interchange, Karawang Barat, prodak property yang dibangun oleh PT Agung Podomoro Land.

Masyarakat melakukan orasi depan perumhan tersebut. Kemudian masyarakat beralih melakukan konvoi kembali menuju Rumah Dinas Wakil Bupati (RDWB) Karawang.

Namun, masyarakat lagi-lagi harus menelan kekecewan, masyarakat tidak bisa menemui Plt Bupati Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana untuk menyampaikan tuntutanya, karena masyarakat menilai pemerintah sudah absen dalam konflik sengketa lahan yang dialami masyarakat 3 desa. (rls)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -