Sepetak Pilih Golput di Pilkada

Warga Menulis
Oleh: Hilal Tamami
Ketua Umum Sepetak
Ditulis: Minggu (23/8/2015)

Dilihat dari situasi ekonomi, kalangan ekonom borjuis menyimpulkan suatu keadaan ekonomi kita yang selalu bergerak fluktuatif seperti nilai tukar rupiah terhadap AS yang tak kunjung stabil sejak kuartal akhir tahun 2014 menukik tajam, hingga akhir kuartal pertama 2015 berada pada kisaran Rp 13 ribu-an. Bagaimana tidak, permintaan atas dolar sangat begitu tinggi, tapi pasokan sangat kecil.

Banyaknya transaksi dalam negeri dengan menggunakan dolar AS menandakan bahwa hilangnya rasa nasionalisme dari para pelaku ekonomi/pasar, sehingga memberikan dampak buruk terhadap kedaulatan mata uang kita, rupiah.

Disamping itu, tingginya defisit neraca perdagangan juga berkontribusi penting atas melemahnya rupiah. Difisit yang mencapai angka $ 2,21 Amerika dan secara kumulatif mencapai $ 5,65 miliar. Hal ini dipicu oleh impor migas yang melampaui ekspor. Defisit, terutama pada sektor migas saja mencapai angka $ 1,86 miliar AS.

Adapun beberapa penyebab yang membuat defisit neraca keuangan ini. Pertama, pemerintah tidak mendiversifikasi komoditas ekspor dan negara tujuan ekspor. Kedua, pemerintah tidak mengontrol impor bahan baku penolong yang mencapai 70% dari total impor. Ketiga, pemerintah gagal mengendalikan subsidi BBM yang berakibat pada tingginya impor migas.

Ekonomi Indonesia yang berorientasi ekspor-impor ini justru tidak meletakkan pada fundamentalitas penguasaan sumber-sumber daya alam atau sumber daya agraria seperti pada sektor tambang terutama migas yang merupakan industri hulu (pokok). Saat ini sektor pertambangan sebagian besar dikuasai asing (Exxon Mobile Oil, Chevron, Shell, Total, British, termasuk Petroleum). Penguasaan produksi seperti ini berikut pasar global yang penuh dengan spekulasi secara langsung memposisikan Indonesia sebagai negara yang rentan dengan krisis energi dan financial.

Pada poin krusial, tingkat konsumsi domestik yang kian terjun bebas disebabkan oleh melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok yang tak diimbangi oleh peningkatan daya beli masyarakat. Ekonomi nasional yang mengalami stagnasi ini bahkan cenderung akan menciptakan satu keadaan seperti resesi ekonomi 1998.

Kondisi yang tak terkendali seperti demikian telah mengarah pada ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di lapangan perburuhan, karena pengusaha harus melakukan rasionalisasi terhadap barang hasil produksi yang tengah menghadapi tingginya biaya input industri yang bergerak simultan deraan over load pada sektor industri terutama manufaktur padat modal sebagai cerminan dari ekses supply terhadap permintaan (demand).

Ironis memang, sebanyak 1.479 perusahaan yang berdomisili di Karawang saat ini, masih menyisakan sekitar 116.000 orang pengangguran pada usia produktif (data 2013), yang membuat tak habis pikir, pemerintah Kabupaten Karawang masih meyakini angka Laju Pertumbuhan Ekonomi yang mencapai 1,44 persen dengan perkiraan 2.230.641 jiwa. Hal ini diyakini dengan signifikansi peranan sektor migas yang menyumbang 8,81 persen berikut level inflasi yang mencapai 8,87 persen. Namun semua itu tetap terbantahkan oleh semakin meningkatnya angka kemiskinan di kabupaten Karawang yang saat ini mencapai 60 persen dari sekitar 2,5 juta penduduk.

Sementara pada sektor pertanian, seperti produksi beras nasional setelah sekian lama babak belur di hajar beras impor, seolah dibuat semakin tak berdaya setelah kurang lebih satu bulan terakhir Indonesia dilanda kekeringan yang mengakibatkan gagal tanam dan gagal panen.

Namun, problem paling mendasar di sektor pertanian bukan terletak pada dampak anomali cuaca atau kebijakan importir beras/pangan, tetapi ditemui fakta tidak mandirinya bangsa terhadap ekonomi pada sektor pertanian, kebijakan penataan lahan pangan yang masih belum mendukung, sebagian besar kaum tani yang tidak pasti atas sumber-sumber agraria, kekayaan alam pertanian. Seperti halnya penguasaan tanah besar-besaran oleh tuan tanah dan tuan absentee/guntai telah menyebabkan derajat kehidupan kaum buruh tani dan penggarap pada konteks kelas pekerja semakin tersungkur.

Sehingga, kaum tani di pedesaan memikul beban lebih besar karena dampakdeindustrialisasi di perkotaan. Fakta yang mencengangkan contohnya Desa Solokan, Kecamatan Pakisjaya, kurang lebih 30% masyarakat tani di sana terbuang ke kota menjadi kaum urban pemulung sampah di Bantar Gebang Bekasi. Fakta lain yakni feminisasi migrasi (TKI) ke luar negeri, Kabupaten Karawang menempati urutan 10 secara nasional dengan jumlah 7.775 orang. Data tersebut tidak termasuk data TKI ilegal (data BNP2TKI 2014).

Parahnya lagi, dalam waktu yang bersamaan kebutuhan tanah/lahan bagi masyarakat begitu mendesak, di sejumlah tempat banyak tanah-tanah masyarakat yang dirampas oleh perusahaan (manifest konflik) yang diantaranya adalah Agung Podomoro Land dan Perhutani. Di sinilah pentingnya 'redesign' kebijakan lahan pangan yang instrumental dan efektif berorientasi pada kedaulatan produksi pangan.

Kemudian pada situasi politik, rejim Jokowo-JK semakin menunjukkan tingkat kurang ajar. Alih-alih mewujudkan nawacita atau kemandirian ekonomi yang genting ini, rejim populis ini justru secara terbuka malah mengedepakan egoitas kekuasaan dengan pantang dihina rakyat. Benar, dalih penghinaan presiden berbeda dengan kritik, tapi KUHP akan memberikan landasan bagi siapun yang memberikan kritik kepada presiden akan diganjar pasal penghinaan.

Proses demokratisasi yang sudah berjalan sejak 1998, enggan dilanjutkan oleh rejim populis ini. Jokowi sadar betul dengan apa yang dijanjikannya kepada rakyat saat kampanye dulu tidak sanggup di penuhinya. Jokowi lebih senang bermain mata dengan para pengusaha dibanding harus merealisasi keinginan rakyat untuk hidup lebih baik.

Sementara, partai-partai politiik yang ada sibuk dengan agenda Pilkada yang akan digelar serentak pada akhir tahun 2015 ini sembari menikmati empuknya kekuasaan dengan cara mengumpulkan pundi-pundi keuangan untuk kepentingan politiknya kembali saat Pemilu.

Baik Jokowi-JK maupun parlemen dan partai politik kian menjauhkan diri dari rakyat, sebagaimana tercermin dari kondisi ekonomi rakyat yang sedang menghadapi PHK, hancurnya pertanian, juga darurat pangan, bahkan persoalan pokok mengenai kesehatan rakyat justru semakin terpuruk terjerembab dalam jebakan asuransi BPJS.

Begitu pula apa yang terjadi di daerah Karawang, rejim penguasa politik hari ini kembali menyusun janji untuk diumbar dalam kampanye Pilkada. Masalah-masalah rakyat yang sebenarnya merupakan kenyataan sosial seperti kemiskinan, perampasan tanah petani, pengangguran, urbanisasi, gagal tanam dan panen, juga PHK buruh, justru terabaikan dari kebijakan pemerintah. Sekali lagi, mereka sibuk dalam Pilkada Karawang.

Di elektoral politik, Pilkada dalam konteks demokrasi liberal hari ini, menegaskan kepada gerakan rakyat yang mencita-citakan suatu tatanan baru yang memiliki segi-segi hari depan bagi rakyat miskin sebagai suatu tantangan dimana kekuatan gerakan rakyat, buruh, tani, kaum miskin kota, pemuda dan mahasiswa hendak dikanalisasi ke dalam sistem demokrasi prosedural agar gerakan rakyat turut melegitimasi kekuasaan baru yang akan dilahirkan dari rahim Pilkada juga melemahkan gerakan ekstra parlemen (progresif-revolusioner) untuk menjadi gerakan elektoral (moderat-konservatif).

Pilkada Karawang yang akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang, adalah upaya borjuasi untuk mendaur ulang kekuasaannya demi kepentingan kelas borjuasi itu sendiri tentunya. Yaitu, kekuasaan yang mengedepankan kepentingan pengusaha (baca: akumulasi kapital), politisi dan partai politik berikut kelompok-kelompok kooperatifnya. Benar jika pemilu langsung, kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, berorganisasi sudah dapat dirasakan oleh rakyat sejak 1998, sehingga tak sedikit kalangan yang menilai bahwa saat ini kita sedang berada di alam demokrasi.

Namun sering kita jumpai fakta mengerikan seperti korupsi dilakukan oleh 49 anggota DPRD Karawang dan bupati serta istri. Fakta lain kemiskinan semakin meluas di Kabupaten Karawang ini, kerusakan alam semakin mencolok mata, pencemaran lingkungan seakan tanpa berkesudahan, pelanggaran atas hak dasar rakyat untuk memiliki tanah.

Bagi kami, Pilkada saat ini sama sekali tidak berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Sama seperti Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan sistem elektoral politik lainnya.

Dengan demikian, keseluruhan gambaran situasi ekonomi dan politik tersebut, maka kami Serikat Petani Karawang (Sepetak) menyatakan golput dalam Pilkada Karawang 2015. Jayalah Petani!



















Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -