Pertambangan adalah Mimpi Buruk Bagi Rakyat

Menolak Industri Pertambangan di Cipurwasari

Opini
Oleh: Solihin Fu'adi
Staff Dept Propaganda Sepetak

Selasa (2/6/2015)

BERDASARKAN  Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi “bahwa tanah air, udara dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan diperuntukan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.” Pasal ini semakin menyakinkan kepada kita bahwa pewaris tunggal negara ini diperuntukan untuk rakyat Indonesia.

Ironisnya, pemanfataan dan penguasaan tanah di kawasan hutan yang seharusnya dikelola oleh masyarakat khususnya petani, melainkan dikuasai oleh korporasi negara dalam hal ini Perhutani dan PTPN yang berwatak kapitalistik (menghisap) serta korporasi swasta.

Namun, Perhutani yang dipercaya oleh negara untuk menguasai hutan seluas 2,4 juta hektar di wilayah pulau Jawa, tidak pernah memberikan manfaat bagi rakyat secara umum, malah menimbulkan konflik-konflik agraria di kawasan hutan itu sendiri. Salah satu Kebijakan perhutani adalah tukar guling (ruislag) kawasan hutan untuk dijadikan wilayah pertambangan.

Kebijakan tersebut bukanya memberi faedah kepada masyarakat sekitar hutan, malah menimbulkan sejumlah konflik-konflik baru agraria, di wilayah kawasan hutan yang dijadikan wilayah pertambangan (WP). Seperti contoh kasus, ruislag kawasan hutan di Desa Cinta Langgeng, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang yang dilakukan Perhutani terhadap wilayah tersebut kepada perusahaan PT Atlasindo Utama.

Sejak berdirinya perusahaan pertambangan tersebut, dampaknya terjadi sejumlah kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan pertanian, kekeringan, longsor, pencemaran udara yang mengakibtakan kesengsaraan yang berkepanjangan.

Hal ini adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan, baik dari pengalaman dibeberapa daerah maupun dari data yang tersajikan oleh pemberitaan di media, data dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan juga Organisasi lingkungan lainnya terkait pertambangan PT Freefort dan PT Newmont, bahwa pertambangan lingkungan menyebabkan kerusakan lingkunagn dan kesengsaraan nyata bagi rakyat. PT Freefort dan PT Newmont sudah cukup sebagai contoh kegagalan yang bisa diambil hikmahnya.

Sejak tahun 1973 sampai dengan 1987 atau dalam kurun waktu 14 tahun, Gunung Ertsberg di Papua sudah berubah menjadi lubang raksasa sedalam 200 meter dengan diameter 600 meter. Padahal, sebelumnya gunung ini tingginya mencapai 1300 meter.

Kini gunung Ertsberg telah berubah menjadi sebuah lubang raksasa yang saat ini dikenal dengan sebutan danau Wilson. Demikian pula Gunung Palasari di Desa Cinta Langgeng, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang yang mengalami hal serupa, exploitasi tambang yang dilakukan PT Atlasindo Utama.

Banyak hal yang mengajarkan kepada kita bagaimana bangsa ini tercabik-cabik struktur alamnya (ekologi), hingga mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat khususnya petani, bahkan harga diri bangsa telah tergadaikan akibat penjajahan ideologi neo-liberalisme melalui kapitalisasi oleh penguasa. Hal ini pula yang kini melanda Gunung Goong dan Gunung Sereuh.

Kekayaan alam yang terkandung rupanya cukup menggiurkan investor PT Tridaya Alam Persada untuk membuka pertambangan di wilayah yang kekayaan alamnya secara turun temurun telah dikuasai dan dikelola oleh rakyat petani. Namun, bukan hanya pemodal tapi Penguasa daerah pun ibarat mendapat 'durian runtuh' dan memperlakukan politik kebijakan yang sarat dengan 'paradigma ecodevelopmentalism' yang menguntungkan pihak investor dan meminggirkan masyarakat dan kepentingan ekologis di pihak lainnya.

Penguasa daerah dalam hal ini, melakukan penjualan kedaulatan rakyat akan sumber daya alam dengan membangun menara elok pertambangan yang di bangun di atas tulang belulang rakyat dan kepentingan ekologis yang terbinasa oleh politik kebijakan yang pro pemilik modal.

Usaha akselerasi pembangunan pada jalur pintas sektor pertambangan merupakan kebijakan yang pragmatis karena mengabaikan dan acuh akan efek yang ditimbulkan pada lingkungan dan kehidupan masyarakat dimasa depan. Setidaknya ada dua hal yang jadi pertimbangan kita.

Pertama, eksplorasi dan ekploitasi Gunung Goong dan Gunung Seureuh akan merampas akses rakyat terhadap sumber-sumber kehidupannya. Jika eksploitasi tambang dilakukan akan berakibat pada hancurnya ekonomi rakyat. Terpinggirnya rakyat dari sumber-sumber kehidupannya akan menyebabkan terjadinya kemiskinan yang semakin akut. Pertambangan adalah candu bagi masyarakat, pada awalnya warga disuguhi janji manis, seperti lapangan kerja meski harus menjadi kuli, tetapi kedepannya secara bertahap dapat dipastikan rakyat hanya akan dijadkan sapi perahan oleh pengusaha.

Kedua, eksplorasi dan eksploitasi gunung goong dan gunung seureuh juga akaan smenghancurkan keseimbangan ekologis dan akan mengancam keselamatan warga, karena eksploitasi pertambangan akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan pertanian, pencemaran lingkungan, banjir dan longsor. Sementara itu, wilayah Karawang Selatan menjadi satu-satunya wilayah di Karawang yang memiliki pegunungan.

Fungsi hutan pegunungan itu sangat diandalkan untuk resapan air, yang mampu menghasilkan sumber-sumber mata air yang bisa memenuhi kebutuhan air bagi warga karawang selatan. Selain daripada fungsi utamanya sebagai hutan dan pegunungan.

Penguasa daerah ini harusnya bisa belajar dari pengalaman daerah lain. Industri pertambangan di Indonesia belum mampu men-sejahtera-kan masyarakat sekitar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, daerah - daerah industri pertambangan merupakan daerah dengan angka kemiskinan tertinggi. Daerah-daerah yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) justru merupakan daerah termiskin di Indonesia, contoh nyata daerah Papua, Papua Barat, Aceh dan Riau. Sistem ekonomi yang terjadi di daerah pertambangan kembali seperti pada era sistem ekonomi kolonial dimana ekonomi rakyat dihisap dan ditindas pemerintah dan korporasi.

Di Cipurwasari sendiri saat ini sudah terkumpul kurang lebih 1000 tanda tangan penolakan eksploitasi dan eksplorasi gunung Goong dan gunung seureuh. Diyakini aspirasi penolakan pertambangan akan terus bertambah.  Maka dari itu, jangan sampai terpinggirkan oleh kepentingan ekonomi penguasa yang kemaruk/serakah. Perlu introspeksi diri oleh Pemerintah menanyakan pada hati yang terdalam “Kepentingan siapakah yang sedang diperjuangkan ?”.

Sementara itu, konflik agraria di Wilayah sekitar Gunung Seureuh dan Gunung Goong, sampai saat ini tidak pernah menjadi perhatian Pemerintah. Kedaulatan atas tanah di wilayah yang dikuasai dan dikelola selama turun-temurun oleh rakyat petani sampai saat ini belum mendapatkan hak atas tanahnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa saat ini diwilayah kawasan hutan sedang dilakukan upaya Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan  dan Pemanfatan Tanah di Kawasan Hutan atau (IP4T) yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri,  yang terlahir dari rahim Nota Kesepakatan Bersama (NKB) 12 kementerian, terkait penyelesaian batas-batas hutan yang selama ini menjadi konflik yang berkepanjangan.

Untuk diketahui, di Karawang sendiri merupakan Kabupaten pertama di Indonesia yang telah menindak lanjuti SKB 4 Menteri tersebut, menjadi Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang tentang IP4T. Tentunya, dengan adanya pertambangan di wilayah kawasan hutan yang menjadi obyek IP4T, maka proses IP4T akan terhambat dengan adanya pertambangan tersebut.

Pemanfaatan sumber daya alam dengan pertambangan bukanlah solusi kongkrit bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Melainkan, dampak nyata adalah kerusakan lingkungan yang pastinya berimbas pada kehidupan petani secara khusus hingga melahirkan kesengsaraan.

Pemerintah Kabupaten Karawang dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan mesti bertanggungjawab atas dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan pertambangan tersebut. Di wilayah Karawang Selatan yang seharusnya, menjadi kawasan hutan sebagaimestinya tidak dirusak oleh  kepentingan perusahaan (Perhutani), dengan alih-alih pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) di Kawasan hutan. Padahal, kebijakan tersebut akan menimbulkan berbagai macam konflik agraria sebagaimana  disebutkan di atas.

Penglolaan dan pemanfaatan sumber daya alam khususnya sumber daya agraria seharusnya tidaklah  mengorbankan  ekosistem lingkungan yang ada didalamnya. Justru, fungsi dari pada sumber daya agraria dalam hal ini tanah haruslah mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial yang dimaknai disini adalah sumber daya agraria (tanah) sebagai alat produksi kaum tani untuk sumber penghidupan baik berupa ekonomi, sosial dan budaya. Kedaulatan atas tanah bagi petani menjadi hal pokok sebagai alat produksi petani, mengingat tanah adalah hidup dan matinya kaum tani.

Maka dalam hal ini pemerintah seharusnya bukanlah membangun pertambangan-pertambangan yang pastinya akan merusak berbagai aspek kehidupan, melainkan membangun usaha-usaha kolektif  atau BUMD di sektor sumber daya agraria (pertanian, perternakan, dan perkebunan) yang pastinya mampu meningkatkan perekonomian kaum tani, selain dari pada pendapatan daerah yang akan didapatkan dari sektor BUMD tersebut, dari pada sektor pertambangan yang jelas-jelas hasilnya hanya akan dinikmati oleh segelintir orang (kaum pemodal).
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -