GMBI Laporkan Ketua Korpri Karawang ke KPK

KARAWANG, KarawangNews.com - Rencananya, Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Karawang, Acep Jamhuri bakal dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh LSM GMBI Distrik Karawang. Laporan dugaan tipikor Acep Jamhuri ini terkait penyelewengan dana kas Korpri yang dinilai tak jelas peruntukanya.

Ketua GMBI Distrik Karawang, Muhammad Sayegi Dewa mengatakan, Minggu (14/6/2015) siang, pelaporan dugaan penyelewengan dana KORPRI ini akan dilakukannya, pasca mencuatnya riak-riak anggota Korpri yang mengaku tidak pernah merasa diuntungkan dengan dana iuran kas Korpri.

Menurut Dewa, jika dikalkulasikan per tahunnya, iuran dana kas KORPRI yang dipungut Rp 50 ribu rupiah untuk 14 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Karawang ini mencapai angka fantastis. Sementara keberadaan berapa jumlah kas Korpri sampai saat ini belum dapat diketahui secara pasti.

“Jika 14 ribu PNS dikalikan Rp 50 ribu untuk iuran kas Korpri setiap bulannya, maka dalam sebulan Korpri bisa memungut anggaran Rp 700 juta. Kalau dikalikan selama setahun atau 12 bulan, maka jumlah uang kas KORPRI bisa mencapai Rp 8,4 miliar. Pertanyaannya apakah saat ini dana kas KORPRI mencapai angka tersebut,” tandas Dewa, kepada wartawan.

Disinggung untuk apa iuran dana KORPRI, Dewa menjelaskan, jika sebenarnya peruntukan dana KORPRI ini dipungut sebagai anggaran PNS yang bersifat mendadak, yaitu seperti ‘uang kadeudeuh’ anggota atau keluarga Korpri yang meninggal dunia, termasuk bantuan biaya anggota yang mengalami kecelakaan.

“Namun lagi-lagi pertanyaannya, sudah berapa besar jumlah uang kas KORPRI yang dikeluarkan untuk peruntukannya dan sekarang ada berapa kas Korpri sebenarnya. Persoalan inilah yang akan kita laporkan ke KPK, karena ada beberapa anggota KORPRI yang mengeluh, khususnya terkait sulitnya pencairan uang kadeudeuh yang prosesnya dianggap ribet,” kata Dewa.

Terlebih ditegaskan Dewa, isu di lapangan yang sedang ramai diperbincangkan adalah dimana dana kas Korpri juga dipergunakan atau dipinjamkan kepada salah satu anggota DPRD Karawang untuk kepentingan proyek di Dinas Bina Marga dan Pengairan yang notabene masih dipimpin oleh Acep Jamhuri.

Selain itu, sambung Dewa, pihaknya juga mencium kabar yang tidak sedap tentang kekayaan pribadi Acep Jamhuri sejak menjabat sebagai Ketua Korpri dan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan.

“Kita ada sebagian dana mentah tentang aset ataupun kekayaan Acep Jamhuri yang diduga berasal dari anggaran yang tidak wajar,” katanya.

Tentang kebobrokan kepemimpinan Kopri, kata Dewa, ini semuanya akan dibongkar. Apalagi terkait keberadaan Acep Jamhuri sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan, karena sudah bukan menjadi rahasia umum lagi.

"Selama ini Acep Jamhuri memiliki hubungan erat dengan pengusaha atau rekanan yang mengerjakan proyek-proyek di Bina Marga,” jelasnya. (de)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -