Di Karawang Banyak Tower Telekomunikasi Bodong?

Indriyani.
KARAWANG, KarawangNews.com - Setelah Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 tentang menara telekomunikasi disahkan, tidak ada tindakan nyata dari Pemerintah Daerah Karawang untuk melakukan penataan dan penertiban menara-menara telekomunikasi yang ada di Karawang.

“Dibentuknya Tim Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (TP3MT) hanya sifatnya seremonial belaka,” kata anggota DPRD Karawang, Indriyani, Senin (22/6/2015).

Ditegaskannya, tidak banyak yang diperoleh dengan dibentuknya tim ini, sesuai amanat Perda tersebut, padahal banyak sisi manfaat yang diperoleh ketika Perda ini bisa dilaksanakan dengan baik.

Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa lebih tinggi melalui pajak yang harus dikeluarkan oleh operator telekomunikasi tersebut. Kedua, keamanan masyarakat akan lebih terjamin dari bahaya radiasi dan proses pembangunan infrastruktur tower yang baik.

Fenomena yang terjadi hari ini, banyak para vendor melakukan upaya agar terhindar dari pajak yang harus dipenuhi ketika mereka mendirikan tower permanen, sehingga banyak diterlihat menara telekomunikasi combat yang sifatnya mobile.

“Banyak kita lihat bermunculan menara-menara combat yang setelah kita sampling di lapangan mereka tidak pernah mengurus izin yang harus dilengkapi,” jelasnya.

Dia menyebutkan, menara telekomunikasi combat yang ada di Pertokoan PT. KAI, Jalan Niaga, Karawang Barat, setelah ditanya ke pihak PT. KAI tidak pernah ada permohonan izin menara tersebut, apalagi mereka mengurus perizinan seperti yang diamanatkan Perda No. 5 Tahun 2014.

“Pada Bab X disebutkan, para vendor itu harus mengurus izin pengusahaan, izin gangguan, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin operasional,” ungkapnya.

Dengan begitu, DPRD akan segera memanggil Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) dan TIM TP3MT untuk membahas tentang permasalahan ini.

“Kita sudah punya Perdanya, kenapa tidak bisa kita optimalkan, kita legislatif akan terus melakukan pengawasan-pengawasan agar Perda yang telah disahkan bisa dijalankan,” kata Indriyani.

Jika Perda ini bisa dilaksanakan, berapa pajak yang bisa ditarik, jika pengawasan dan penataan dari Perda ini bisa dilakukan pemerintah.

Diakuinya, temuan menara combat ini tidak hanya ada di satu titik, masih ada beberapa lagi, semisalnya di samping fly over pabrik es, Dusun Pakuncen, Dusun Taneuhbeureum, termasuk  Tegalsawah.

“Kalau memang pada saat nanti tim mendata ada beberapa tower yang tidak berizin, Satuan Pol PP harus segera bertindak melakukan penertiban,” kata dia. (rls)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -