Bubarkan BPJS

JAMINAN SOSIAL yang menjadi kewajiban pemerintah berubah fungsi menjadi kewajiban rakyat dan tak ubahnya sebagai asuransi sosial. dikarenakan adanya UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal (BPJS).

OPINI
Oleh: Mustofa Bisry
Ketua Departemen Perjuangan Tani 
Serikat Petani Karawang (Sepetak)
Ditulis: Sabtu (27/6/2015)

Kami menilai, kedua UU itu secara fundamental telah mengubah kewajiban negara dalam memberikan jaminan sosial menjadi kewajiban rakyat dalam bentuk asuransi sosial. Padahal, makna jaminan sosial jelas merupakan hak rakyat sedangkan dalam asuransi sosial, rakyat harus menjadi peserta dan membayar iuran sendiri.

Dalam UU SJSN 40/2004 jelas pasal 19 ayat 1 berbunyi, jaminan kesehatan diselenggrakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip akuitas. Hal yang sama juga tertera dalam UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS yang menyebutkan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip kepesertaan yang bersifat wajib. Bila ini jaminan sosial dan gotong royong, mengapa peserta diwajibkan.

Ya pada dasarnya,  UU ini akan memposisikan hak sosial rakyat menjadi komoditas bisnis. Bahkan dengan sengaja membuat aturan untuk mengeksploitasi rakyatnya sendiri demi keuntungan pengelola asuransi. Kepentingan rakyat akan direduksi, sedangkan kepentingan bisnis akan ditempatkan menjadi sentral subtansial.

Maka dari itu, sejak awal kami Serikat Petani Karawang (Sepetak) menolak UU SJSN dan UU BPJS dan meminta kepada pihak terkait membatalkan kedua UU tersebut. Namun rupanya kedua UU tersebut sangat kental dengan berbagai kepentingan liberalisasi kesehatan rakyat yang di syaratkan oleh ADB (asian devlovment bank) melalui WHO agar Indonesia bisa mendapat utang baru dari lembaga keuangan tersebut.

Rupanya, entah dengaan analisa macam apa yang di gunakan oleh sebagian serikat buruh pun ikut mendukung kedua UU tersebut, padahal jelas jelas keduanya akan merugikan kaum buruh dan rakyat pada umumnya. Hari ini kita bisa merasakan betapa ribetnya ketika akan mengurus BPJS, belum lagi ternyata program BPJS tidak sepenuhnya meng-cover peserta jaminan ketika dirawat ataupun berobat jalan di rumah sakit yang pada akhirnya rakyat hanya menjadi objek pemalakan berkedok jaminan sosial.

Pembohongan Publik

Sejak awal digulirkannya kedua UU tersebut yang nyata nyata di biayai oleh ADB tentunya akan lebih mengabdi kepada pemilik modal nya daripada mengabdi kepada rakyat,jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa jaminan kesehatan melalui BPJS yang digadang gadang akan lebih memperbaiki sitem jaminan kesehatan rakyat adalah merupakan pembohongan yang di lakukan oleh negara terhadap rakyatnya.

Salah satu contoh betapa sulitnya mendapatkan jaminan kesehatan di BPJS adalah setiap pemohon wajib memiliki no rekening bank di bank milik BUMN, padahal seperti kita tahu tidak semua rakyat Indonesia memiliki rekening di bank, apalagi bagi rakyat tani yang hidupnya miskin dan berada di pelosok desa, tentunya syarat tersebut hampir mustahil bisa dipenuhi oleh mereka.

Untuk itu kami meminta kepada negara untuk segera mencabut kedua UU tersebut dan menggantinya dengan sistem jaminan kesehatan yang tidak berwatak kapitalistik seperti BPJS yang nyata-nyata adalah sebuah perusahaan asuransi yang kapitalis berkedok jaminan sosial. (*)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -