Saan Mustopa Bantu Advokasi TKW yang Terancam Dipancung

JAKARTA, KarawangNews.com – Anggota DPR RI Saan Mustopa membantu advokasi Tenaga Kerja Wanita (TKW), Cicih Binti Aing Tolib (34), asal Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya yang terancam hukuman pancung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Rabu (6/5/2015) siang, Saan bersama keluarga Cicih mendatangi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan.

“Saya punya ekspektasi tinggi, BNP2TKI akan berupaya membebaskan Cicih dan memulangkannya ke tanah air. Saya selalu mengikuti perkembangan kasus ini,” kata Saan, kepada Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid.

Dijelaskan Saan, dia mengetahui kasus ini setelah keluarga Cicih melapor ke yayasan Saan Mustopa Center (SMC) tahun 2014 akhir, yayasan ini memiliki divisi advokasi TKW untuk membantu TKW bermasalah.

Kata Saan, Cicih baru enam bulan bekerja di Abu Dhabi. Sebelumnya, Cicih bekerja di Arab Saudi selama tujuh bulan. Di Abu Dhabi ini, Cicih bekerja bersama pembantu rumah tangga asal Filipina. Cicih bertugas mengurus rumah dan memasak, sedangkan pembantu asal Filipina itu bertugas menjaga bayi majikannya.

Saat Cicih sedang masak, dia lihat bayi itu nangis. Pembantu dari Filipina sedang keluar. Cicih tidak tega melihat bayi itu menangis, terus masuk dan menggendong bayi tersebut, karena Cicih tidak terbiasa menggendong, bayi itu terjatuh.

Setelah itu, bayi langsung dibawa ke rumah sakit, tapi saat di rumah sakit, bayi itu meninggal. Kemudian, kepolisian di Abu Dhabi memaksa Cicih mengaku dengan sengaja membunuh anak majikannya. Bahkan Cicih diiming-imingi jika mengaku membunuh anak majikan, maka Cicih akan dipulangkan ke Indonesia.

Dengan kejadian ini, Saan Mustopa mendesak pemerintah berupaya maksimal membebaskan Cicih. Saan selaku pendamping keluarga Cicih mengungkapkan, pemerintah wajib berupaya maksimal membebaskan Cicih, karena dia hanyalah korban yang difitnah.

"Hari ini saya diminta keluarga Cicih untuk mendampingi keluarga untuk datang ke BNP2TKI, terkait dengan nasib yang menimpa Cicih di Abu Dhabi," kata Saan.

Sementara itu, Nusron Wahid menjelaskan, pihaknya yakin bisa membebaskan Cicih dari ancaman hukuman mati itu. Sebab, masih ada saksi yang belum dihadirkan di pengadilan, saksi itu diyakini bisa menepis tuduhan terhadap Cicih yang diduga membunuh dengan sengaja anak majikannya.

"Dokter yang visum korban belum bisa didatangkan di pengadilan, kalau sudah dihadirkan, mungkin hasilnya akan lain, pasti akan lebih meringankan Cicih," kata dia, kepada wartawan yang memadati ruang rapat kantornya itu.

Kata Nusron, dokter yang melakukan visum terhadap korban sudah bersedia memberikan keterangan. Hanya saja, pengadilan belum mengijinkan bukti baru, harusnya diperbolehkan.

Pihaknya bakal membawa saksi itu pada tingkat kasasi untuk meyakinkan hakim bahwa Cicih tidak dengan sengaja membunuh anak majikannya yang baru berusia tiga bulan itu.

Pengadilan tingkat pertama Abu Dhabi, sudah memvonis hukuman pancung terhadap Cicih. Sebab, keluarga korban enggan memberikan maaf. Cicih kepada keluarga mengaku tidak pernah merasa membunuh dengan sengaja anak majikannya itu.

“Kalau kepepet, akan dilakukan pendekatan politik, menteri luar negeri RI akan melakukan keliling ke Timur Tengah dan akan menemui menteri luar negeri Arab dengan membawa surat dari Presiden Jokowi, supaya ada kebijakan dari raja dan supaya Cicih diberi maaf oleh keluarga majikannya,” kata Nusron Wahid.

Dia menyebutkan, di Indonesia tercatat 228 orang yang terancam dihukum mati, diantaranya dituduh membunuh, lainnya dituduh melakukan sihir, narkoba dan berzina, ini relatif mudah diperjuangkan. Di Arab ada 19 orang yang dituduh membunuh, di Malaysia 52 orang.

“Khusus kasus Cicih ini, pemerintah RI sudah melakukan pembelaan dengan membayar mahal pengacara di sana, yaitu Ibrahim Howi,” jelasnya.

Kemudian, jika Cicih dinyatakan tidak bersalah, maka Cicih hanya akan didenda membayar diyat. Maka pemerintah RI akan memberi bantuan uang kepada keluarga Cicih untuk membayarkan diyat tersebut. Sebab, diyat itu tidak bisa dibayarkan antara kedua negara, Indonesia kepada UEA. (spn) 
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -