Rezim Bisnis Tambang Untungkan Pemodal

Ancam Layanan Ekosistem dan Kehidupan Kaum Agraris di Pulau Jawa

Bandung, 30 Mei 2015

Oleh: Dadan Ramdan
Direktur Walhi Jawa Barat

PRAKTIK pertambangan pasir besi, galena, emas, pasir, kuarsa, kapur, tanah liat, besi, karst, batuan dan mineral lainnya di Jawa Barat sudah semakin membabibuta baik di kawasan hutan, luar kawasan hutan, pesisir dan pantai di Jawa Barat dan pulau Jawa. Praktik pertambangan telah mengancam kehidupan kaum tani, nelayan, warga dan keberlangsungan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) dan hilangnya mata-mata air. Pertambangan telah menjadi malapetaka bencana bagi kehidupan warga dan ekosistem  baik di daratan maupun pesisir. Di Jawa Barat, diperkirakan selama 5 tahun terakhir sekitar 26 orang meninggal dunia karena menambang batuan dan mineral.

Praktik pertambangan juga telah menyusutkan dan merusak kawasan hutan produksi dan lindung melalui KSO yang dijalankan oleh Perum Perhutani. Hutan konservasi pun semakin terancam menyusut dan terus berkurang oleh pertambangan panas bumi dan tambang emas dan mineral lainnya. Praktik pertambangan di Jawa Barat pun telah merusak kawasan sempadan sungai, pantai dan pesisir dan mengancam keberlangsungan kehidupan nelayan Bukan saja menjadi bencana, Bisnis pertambangan yang tidak terkendali menjadi ladang korupsi bagi para mafia bisnis dan pengurus negara publik.

Selama kurun waktu 10 tahun, sekitar 388.992 ha kawasan hutan dan non hutan telah beralihfungsi menjadi tambang. Sekitar 36.900 Ha, kawasan karst di Jawa Barat pun terancam ditambang untuk bisnis semen untuk kepentingan bisnis property dan pembangunan infrastruktur skala besar. Selama kurun waktu 5 tahun sekitar 654 IUP dan SIPD di 17 kabupaten di Jawa Barat telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Provinsi Jawa Barat.

Saat ini, ancaman bencana dan kerusakan ekologis serta keselamatan warga semakin nyata ke depan seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri ESDM No.  1204/K/30/Mem/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Jawa Bali. Perluasan dan penetapan wilayah tambang baru akan menghancurkan pulau Jawa dan Bali di kawasan hutan, luar kawasan hutan, pesisir dan pantai baik di selatan maupun utara pulau Jawa dan hanya untungkan para pebisnis dan pemodal. Di sisi lain, lahan-lahan bekas tambang pun tidak direklamasi dan direhabilitasi secara serius, dibiarkan terbengkalai.

Dalam peringatan hari Anti Tambang Sedunia, Walhi Jawa Barat menyatakan sikap, mendesak Menteri ESDM Mencabut Kepmen ESDM No 1204/K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Jawa-Bali, kemudian mendesak Pemerintah Jawa Barat dan kabupaten/kota melakukan moratorium izin tambang karst, pasir besi dan mineral lainnya. 

Selain itu, mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan-lahan eks tambang yang sudah rusak juga mendesak aparat penegak hukum mengusut dan menindak tegas pelaku korupsi pertambangan dan kejahatan pertambangan. (*)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -