Pernyataan Sepetak Atas Dugaan Korupsi Dewi Rohayati

PADA suatu era dimana sebuah negara jajahan seperti Indonesia yang dipaksa memeluk paham liberal maka di dalam negara tersebut korupsi akan tumbuh subur dipupuk oleh kredo pembangunan. Liberalisasi yang menyentuh segala sendi kehidupan bangsa telah mencabik-cabik semangat demokrasi dan masa depan kemanusiaan yang seharusnya terus maju dan indah senafas dengan lemahnya kesadaran rakyat.


Minggu, 10 Mei 2015

Warga Menulis
Oleh: Mustopa Bisry
Setikat Petani Karawang (Sepetak)
Penyakit yang bernama korupsi sebagai dampak dari liberalisasi ini telah berhasil menyilaukan pandangan kita tentang titik fokus masalah pokok bangsa ini seperti kemiskinan buah dari pohon perampasan tanah petani dan upah buruh yang rendah. Boleh jadi masyarakat dipelbagai lapisan sosial saat ini menyetujui kesimpulan tunggal bahwa salah satu musuh utama rakyat indonesia adalah pejabat korup.

Nampaknya hal tersebut juga telah merasuki alam pikiran Rejim Jokowi-JK sehingga rejim ini membuat pondasi kebangsaan dari revolusi mental yang salah satu isinya mengubah mental pejabat korup agar menjadi jujur agar pembangunan disegala lini bisa terselenggara dengan baik serta memberikan hasil yang maksimal.

Prilaku koruptif selalu bersanding dengan proses penyelenggaraan pembangunan. Karena itulah dahulu blok fakta warsawa mengibarkan panji anti pembangunan terhadap dominasi Nato dalam menyebarkan kapitalisme. Kapitalisme yang menebar mimipi-mimpi kosong tentang pemerataan pembangunan sebagaimana skema walfare state.

Dalam pandangan Serikat petani Petani Karawang, korupsi bukan semata-mata dosa para pejabat yang melakukannya akan tetapi korupsi merupakan keniscayaan obyektif dari penyelenggaraan pembangunan dalam satu kesatuan sistem yang bernama Kapitalisme. Dalam kontradiksi-kontradiksi internalnya kapitallisme menginginkan konklusifitas condongnya keberpihakan birokrasi dan menghambat munculnya resistensi radikal dalam makna politis serta kelangsungan akumulasi kapital dalam orientasi ekonominya.

Dengan demikian penanganan korupsi semestinya dilakukkan secara komprehensif dengan mengintrodusir tujuan umum, yakni kesejahteraan dan kemamkmuran rakyat Indonesia. Konkritnya pemberantasan korupsi harus memiliki target jangka  panjang seperti pada dunia pertambangan (pajak dan royalti)  dan kehutanan (perizinan) sebagaimana data yang pernah disampaikan oleh KPK.

Di Karawang sendiri pemberantasan korupsi harus menyentuh langsung terhadap kepentingan kemakmuran rakyat seperti; indikasi korupsi atas perampasan 350 hektar tanah di Teluk Jambe, Pengelolaan hutan oleh PERHUTANI, meluasnya lahan pertanian absentee (guntai) yang nyaris melenyapkan sumber-sumber pokok agraria dan menyebabkan capital flight; berbagai perizinan pendirian perusahaan yang berdampak atas murahnya upah buruh. Hal ini diharapkan agar pemberantasan korupsi tidak bermotif politis dan setali tiga uang.

Dewi Rohayati harus diganjar bui

Kasus korupsinya Dewi yang menjualbelikan memang tidak begitu signifikan secara nilai, namun kasus ini merupakan cermin dari Anggota DPRD yang memangku amanah rakyat dalam menjalankan roda negara.

Benar, secara motif kasus dewi sangat kental dengan balutan politis akan tetapi setidaknya ini menjadi pintu pembuka bagi aparat penegak hukum untuk mengembangkan kasus karupsi baik di tubuh anggota DPRD maupun Eksekutif dengan harapan penegak hukum bisa menentukan skala prioritas perkara dalam prosesnya. Sebagaimana tersebut di atas bahwa korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD bukan semata-mata kasus personal melainkan berlaku secara sistemik.

Dalam kasus Dewi Rohayati sangat dimungkinkan mudah terungkap karena dia seorang anggota DPRD yang belum berpengalaman sehingga mencuat data mengenai otorisasi hitam yang serampangan melalui penunjukan secara langsung oleh anggota dewan (Dewi Rohayati) terhadap rekananannya, atau dalam bahasa lain menjual belikan proyek.

Dalam pandangan SEPETAK, korupsi dalam modus demikian disamping menjadi konsekwensi logis dari substansi operasional sistem kapitalisme, pada level praktis korupsi terkontribusi oleh sistem penganggaran pada budget post konsumtif yang minim kontrol rakyat.

Jalan keluar Industrialisasi Pertanian

Pemberantasan korupsi oleh aparat penegak hukum yang berwenang tidak akan dapat menyelesaikan praktik hitam korupsi itu sendiri karena kita semua ketahui pemberantasan korupsi di negeri ini masih bersifat tebang pilih dan politis. Justru, ketika korupsi dilakukan oleh pejabat/petinggi institusi yang terjadi malah pertikaian diantara institusi sebagaimana konfliknya KPK dengan POLRI. Dan yang paling utama adalah publik pun sadar bahwa sistem pengadilan (lembaga hukum) kita masih sangat sarat dengan suap. Itulah yang menyebabkan sulitnya proses penegakan hukum terutama di wilayah tipikor.

Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi harus bergerak simultan dengan peran partisipasi rakyat dan terobosaan nyata pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara konstitusional seperti tanah, upah layak, kesehatan, pendidikan, perumahan dsb. Dalam hal ini SEPETAK memandang perlu mengubah haluan penganggaran yang selama ini berwatak konsumtif menjadi anggaran produktif.

Atas dasar itu kami Serikat Petani Karawang menuntut:

1. Dalam bentuk anggaran produktif, Pemerintah harus membangun pusat-pusat ekonomi strategis di desa-desa melalui skema kebijakan Industrialisasi Pertanian
2. Kejaksaan harus segera menangkap dan mengadili Dewi Rohayati dan Rekanannya, lalu
3. Kejaksaan harus mengembangkan kasus Dewi Rohayati di tubuh DPRD dan Instansi terkait
4. Kejaksaan harus segera menyelidiki kasus-kasus perampasan tanah petani oleh pengusaha

Dengan demikian, kami serukan kepada segenap lapisan masyarakat agar terlibat aktif mengawasi jalannya pemerintahan kabupaten Karawag demi terciptanya sistem pemerintahan yang bersih agar terwujud kesejahteraan dan kemakmuran rakyat...!
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -