Iuran Korpri Rp 700 Juta Per Bulan Mengendap?

KARAWANG, KarawangNews.com - Iuran korpri Rp 50.000 yang dikutip dari seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Karawang perbulan sebagai pemersatu pegawai negeri sipil (PNS) dipertanyakan sejumlah elemen masyarakat di daerah kabupaten setempat. Bukan itu saja, termasuk kutipan Rp 2.500 untuk iuran Darma Wanita (DW) yang juga dikolektif korpri ini pun menuai polemik. Alasannya sederhana, yaitu soal pertanggungjawaban dan peruntukkannya yang ditengarai tidak tepat sasaran. Malahan saat ini kian melebar karena diduga terjadi penyalahgunaan.

Padahal, tujuan dibentuknya korpri selain sebagai pemersatu pegawai negri sipil juga menyebutkan sebagai wadah yang mengayomi dan mengupayakan kesejahteraan angggotanya. Di Karawang, namun rupanya keberadaan korpri dituding belum memberikan sesuatu "kesejahteraan" yang nyata bagi seluruh anggotanya akibat alokasi iuran tersebut diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak transparan. Salah satunya seperti dialamatkan pada pengelolaan layanan PNS pensiun Rp16 juta, sakit Rp 2 juta, menikah Rp1 juta dan lainnya.

"Pada kenyataannya di lapangan, justru banyak PNS yang mengaku tidak mengetahui ada ploting dana bantuan yang dipotong dari iuran itu, akhirnya PNS ini pun menggunakan uang sendiri untuk ploting yang sebenarnya sudah dialokasikan oleh korpri," kata Sekjen Karawang Sadulur Sutrisna.

Kalau dihitung, sambung dia, iuran korpri sebesar Rp50.000 dan Rp2500 yang dikutip dari gaji PNS tersebut nilainya fantastis, yakni mencapai angka Rp. 8 miliar pertahun, perbulan Rp700 jutaan. Namun dana dalam jumlah miliaran yang terhimpun ini entah kemana, tidak pernah ada kabar beritanya. Padahal setiap anggota korpri selalu membayar tepat waktu karena memang di potong langsung dari struk gaji.

"Informasi yang kami himpun dan kolektif di lapangan menyebutkan bahwa kuat dugaan laporan tentang pemakaian uang korpri tidak pernah di publikasikan dan tidak pernah diketahui oleh anggotanya. Mungkin saja juga pegawai negeri sepertinya juga tidak pernah di ketahui, siapa orang-orangnya. Dana sebesar itu dilaporkan dan di pertanggungjawabkan kepada siapa, tidak semua PNS tahu. Kalau tidak percaya coba tanyakan kepada PNS sekitar anda," katanya.

Benar saja, ketika wartawan mencoba mengklarifikasi salah seorang staf guru PNS di kota Karawang melalui pesan singkat, PNS tersebut langsung mengakui selama ini  tidak tahu menahu soal peruntukkan iuran korpri tersebut dialokasikan untuk anggaran apa. Bahkan, PNS ini pun menjelaskan tidak pernah mendapatkan informasi terbuka soal kemana dan kapan aliran iuran ini digulirkan. 

"Tidak tahu, saya gak pernah dapat informasi," tulis PNS ini lewat pesan teleponnya.

Terpisah, Kabid Kepegawaian Badan Diklat (BKD) Pemakab Karawang Mahpudin membenarkan seluruh anggota PNS di lingkungan Pemkab Karawang merupakan anggota korpri.

"Semua PNS itu anggota korpri. Sampai tahun 2015 ini, jumlahnya sebanyak 13.940 orang," kata Mahpudin.

Sementara, ketika wartawan hendak melakukan konfirmasi ke ketua Korpri Karawang, yang bersangkutan sulit ditemui. Bahkan ketika ditanyakan keberadaannya lewat pesan singkat pun tidak merespon hingga berita ini ditulis.

Selanjutnya, Sekretaris Karawang Sadulur Sutrisna mendesak Pemkab Karawang meminta kepada Dewan Pengurus Korpri Karawang , untuk mengelolah keuangan organisasi itu secara transparan. Pengelolaan secara transparan karena setiap pemasukan dan pengeluaran uang Korpri melalui iuran Korpri, harus dilaporkan kepada seluruh anggota secara terbuka.

"Saya kira seluruh anggota Korpri rela mau dipotong berapa saja iuran Korpri, karena ini akan dikembalikan kepada anggota Korpri itu sendiri. Hanya saja manajemen pengelolaan keuangan Korpri harus diperbaiki, harus transparan dan terbuka berapa saldo uang iuran Korpri yang terkumpul," katanya.

Dengan demikian, kalau ada anggota Korpri yang meninggal, yang memasuki pensiun dan juga anggota Korpri yang berprestasi itu bisa dibantu lewat iuran Korpri tersebut.

"Jika semua pengelolaan keuangan tidak transparan dan berpotensi kecurangan, tentu dampaknya adalah melawan hukum," katanya. (rif)
Bagikan berita ini :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

 
Home | Warga Menulis | Redaksi
Hak Cipta © KarawangNews
Template Created by Tan Erizawa | Published by ApoedCyber | Grup Facebook | Twitter @KarawangNews
- NO PLAGIAT - Dilarang mengutip naskah, mengambil foto dan banner tanpa ijin redaksi -